Gubernur NTT Ingin Tenaga Honorer di KPU dan Bawaslu Tetap Diperpanjang

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat ingin tenaga kontrak atau honorer di KPU dan Bawaslu bisa dilakukan perpanjangan masa kerja. 

Gubernur mengaku akan berkoordinasi dengan Penjabat dan Bupati se- NTT untuk membahas hal ini. 

Mantan anggota DPR itu tidak mau kinerja Bawaslu dan KPU terganggu akibat masalah tersebut. Sisi lain, harus ada solusi terhadap masalah ataupun berbagai kendala yang dihadapi. 

Baca juga: Data IRSMS Polda NTT Ungkap Selama Tahun 2022, 403 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan Lalu Lintas

“Dalam waktu dekat saya akan koordinasikan bersama penjabat Walikota Kupang dan para Bupati se-NTT, terkait dengan mutasi juga tenaga kontrak yang ada di setiap daerah, mengingat para tenaga kerja ini juga masih sangat dibutuhkan. Jadi nanti diupayakan untuk memperpanjang masa kerja para tenaga kontrak atau honorer di setiap daerah," kata dia saat menerima Ketua Bawaslu NTT, Nonato Da Purificacao Sarmento bersama jajarannya, Senin 6 Februari 2023. 

Gubernur Viktor beralasan bila tenaga kontrak diberhentikan maka penyelenggaraan bisa terhambat. Sebab, para tenaga kontrak di setiap daerah ini juga sangat diperlukan untuk mendukung optimalisasi kinerja dari KPU dan juga Bawaslu di NTT. 

Sementara Ketua Bawaslu NTT, Nonato Sarmento dalam pertemuan itu menyebut hingga pihaknya fokus pada pengawasan partisipasi dengan melibatkan stakeholder dengan cara melakukan edukasi pengawasan pemilu. 

"Kalau ada pelanggaran yang terjadi bisa langsung dilaporkan kepada Bawaslu. Selain itu kami juga melakukan edukasi kepada pemilih pemula dan juga kaum disabilitas," jelas dia.

Baca juga: Ketua PWNU NTT Sebut Puncak Harlah NU Dipenuhi Lautan Manusia 

Ia mengaku salah satu kendala yang kini sedang dihadapi Bawaslumenjelang proses pemilihan umum. Masalah itu,  terkait dengan mutasi pegawai dan posisi tenaga honorer mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat kecamatan di berbagai Kabupaten/Kota di NTT.

Dia berharap agar Gubenur Viktor Laiskodat bisa membantu untuk memperhatikan honorer di sekretariat Bawaslu diberbagai daerah Kabupaten/Kota se-NTT, agar tidak dipindahkan, mengingat hal itu akan mempengaruhi alur kinerja yang sudah dibangun.

"Selanjutnya terkait dengan tenaga kerja kontrak atau pegawai honorer, yang mana jika mengacu pada keputusan Kemenpan RB, akan memberhentikan seluruh tenaga kontrak di seluruh Indonesia per tanggal 28 November 2023,"  tambahnya.

Paling tidak, kata dia, ada upaya dari Pemprov dan pemerintah Kabupaten/Kota untuk mempertahankan para tenaga kontrak ini, hingga dengan pelaksanaan pemilu selesai, agar tidak berpengaruh ke jalannya  penyelenggaraan pemilu. (Fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS