Kematian Akibat DBD di Sumba Barat Daya Meningkat Drastis

Dukungan pemerintah dalam penanganan DBD, lanjut Erlin, juga sangat dibutuhkan. Pemerintah bisa membantu biaya operasional dalam penanggulangan DBD. Komitmen pemerintah sangat dibutuhkan. 

Piha ketiga juga diminta untuk melakukan upaya intensif membantu masyarakat dan pemerintah. Bantuan dari pihak ketiga sangat diperlukan, minimal dilingkungan sekitar pihak ketiga. 

"Jadi kayak pertokoan ini sebenarnya kan, mereka hidup di antara masyarakat. Minimal ada hal plus. Ada genangan air didepan mereka, tolong lah dibuat untuk menghilangkan genangan itu. Di kasih semen atau apa, itu menjadi perhatian sendiri," ujarnya. 

Di samping itu, empat pilar yang ada juga harus terus menjadi perhatian. Erlin menyebut empat pilar itu diantaranya memperkuat survelens kasus dan vektor, dengan didukung laboratorium memadai. Artinya, tiap kasus perlu ditelusuri dan diperiksa. 

Kemudian, membuat penata laksanaan di fasilitas kesehatan. Jika ada pasien yang positif DBD maka langsung dilakukan perawatan. Namun, masyarakat juga harus sadar membawa anaknya atau pasien ke fasilitas kesehatan terdekat. 

Ada juga penguatan 3M plus bersama masyarakat serta perkuat kemitraan dalam pencegahan dan penanggulangan untuk DBD. 

Adapun jumlah kasus per bulan Januari 2023 yakni; 

1. Kota Kupang: 13 kasus 
2. Kabupaten Kupang: 8 kasus 
3. TTS : 7 kasus 
4. TTU: 2 kasus 
5. Belu : 42 kasus 
6. Rote Ndao: 2 kasus 
7. Alor : 6 kasus 
8. Flotim : 4 kasus 
9. Lembata : 9 kasus 
10. Ende : 24 kasus 
11. Sikka : 116 kasus 
12. Ngada : 0 kasus 
13. Nagekeo : 4 kasus 
14. Manggarai : 23 kasus 
15. Manggarai Timur: 2 kasus 
16. Manggarai Barat: 61 kasus 
17. Sumba Timur: 0 kasus
18. Sumba Barat: 35 kasus 
19. Sumba Tengah: 0 kasus 
20. Sumba Barat Daya: 72 kasus 
21. Sabu Raijua: 4 kasus 
22. Malaka : 1 kasus. 

Sementara untuk kasus kematian yakni;

1. Ende: 1 kasus 
2. Manggarai: 1 kasus 
3. Sumba Barat Daya: 4 kasus. (Fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS