Menlu Timor Leste Adaljiza Magno Ikut Pertemuan ACC di Jakarta, Makin Dekat Jadi Anggota Penuh ASEAN

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Timor Leste Adaljiza Magno mengikuti pertemuan Dewan Koordinasi ASEAN (ACC) di Jakarta.

Hal itu menjadi sinyal bahwa Timor Leste semakin dekat untuk menjadi anggota penuh Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN.

Mulai Jumat 3 Februari 2023, Dili telah mengikuti pertemuan internal ASEAN di Jakarta. Sementara Myanmar tetap tidak diperbolehkan mengirim pejabat setaraf atau lebih tinggi dari menteri yang mengikuti kegiatan ASEAN.

”Saya ingin mengingatkan bahwa para pemimpin ASEAN di Phnom Penh, November lalu, secara prinsip setuju menerima Timor Leste sebagai anggota ke-11 dan mengizinkan ikut dalam semua pertemuan ASEAN, termasuk ACC Summit,” kata Menlu RI Retno LP Marsudi yang memimpin sidang ACC di Kompleks Sekretariat Jenderal ASEAN, Jakarta.

”Para anggota sidang yang terhormat, karena itu, untuk pertama kalinya hari ini kita menyambut partisipasi Menteri Luar Negeri Timor Leste,” kata Retno.

Karena Indonesia menjadi Ketua ASEAN 2023, Retno menjadi pemimpin pertemuan Dewan Koordinasi ASEAN itu.

Retno menyebut Dili hadir di ACC dalam kapasitas sebagai pemantau. ACC akan membahas tahapan menuju keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN.

ACC bertugas mengawasi penerapan dokumen dan kesepakatan yang disahkan para pemimpin ASEAN.

Dalam pertemuan itu, sejumlah komite ASEAN melaporkan perkembangan pelaksanaan misi dan mandat mereka kepada ACC.

Dewan itu juga menjadi pemeriksa akhir aneka dokumen yang akan disahkan oleh para pemimpin ASEAN.

Magno menjadi satu-satunya menlu dari negara bukan anggota ASEAN dalam pertemuan tersebut. ACC memang hanya diikuti oleh para menlu ASEAN.

”Suatu kehormatan bagi saya terlibat untuk pertama kali dalam peristiwa bersejarah ini,” ujar Magno.

Momen penting

Magno menyebut kehadiran di ACC sebagai batu penjuru penting keanggotaan Timor Leste di ASEAN. ”Kami semakin mendekati perwujudan mimpi berbagi visi bersama ASEAN,” katanya.

Upaya Dili menjadi anggota ASEAN diakui Magno sebagai hal menantang. Meski demikian, Dili meyakini upaya itu bisa dilakukan. ”Kami mengandalkan dukungan Anda dalam perjalanan panjang ini,” ujar Magno.

Magno mengatakan, Dili senantiasa mendukung ASEAN sebagai pusat penggerak di kawasan. Timor Leste juga mendukung tema keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini, yakni menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan.

Menjadi anggota ASEAN penting bagi Dili. Sebab, Timor Leste menyadari tidak mungkin hidup sendirian di kawasan. Presiden Timor Leste Ramos Horta telah menyampaikan, tidak ada negara bisa terbebas dari dampak dinamika kawasan. Karena itu, setiap negara perlu memanfaatkan kawasan dan mendapatkan keuntungan dari kawasan.

”Kami bersyukur terlibat sebagai pemantau dalam pertemuan Menlu ASEAN ini. Kami tidak sabar mendapatkan panduan jelas bagi kami untuk melangkah lebih jauh,” ujar Magno.

Myanmar

Dengan kehadiran Magno, ACC tetap diikuti 10 menlu. Seperti sejak 2021, tidak ada pejabat setaraf menteri dari Myanmar boleh ikut pertemuan ASEAN. Myanmar hanya boleh mengirimkan pejabat setara direktur jenderal dalam rangkaian pertemuan ASEAN.

Di ACC kali ini, Myanmar sama sekali tidak mengirimkan utusan. Di laman ASEAN, pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi tetap ditulis sebagai Wakil Myamnar di ACC. Padahal, sejak kudeta 1 Februari 2021, Suu Kyi dipenjara junta.

Hingga dua tahun sejak kudeta, tidak ada tanda junta militer Myanmar akan memulihkan lagi demokrasi di kawasan. Junta malah kembali menunda pemilu.

ASEAN dan sejumlah mitranya menegaskan, pemilu yang diselenggarakan junta sulit diakui. Bahkan, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Myanmar. Sanksi diberikan karena KPU Myanmar membantu junta mempersiapkan pemilu yang dinilai tidak akan jujur, adil, dan bebas. Pemilu juga tidak melibatkan semua komponen di Myanmar.

Menteri Luar Negeri Kamboja Menuju  Jakarta

Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Prak Sokhonn berangkat dari Kamboja pada 2 Februari ke ibukota Indonesia Jakarta untuk menghadiri Pertemuan Dewan Koordinasi ASEAN (ACC) ke-32 dan Retret Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) pada 3-4 Februari 2023.

Kementerian Luar Negeri mengumumkan pada tanggal 1 Februari bahwa Pertemuan ACC ke-32 akan fokus pada tindak lanjut dari “Pernyataan Pemimpin ASEAN tentang Permohonan Timor-Leste untuk Keanggotaan ASEAN” dan “Deklarasi Ekonomi Biru”.

Para menteri luar negeri yang berkumpul juga akan membahas prioritas untuk tahun mendatang.

Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Prak Sokhonn berangkat dari Kamboja pada 2 Februari ke ibukota Indonesia Jakarta untuk menghadiri Pertemuan Dewan Koordinasi ASEAN (ACC) ke-32 dan Retret Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) pada 3-4 Februari.

Kementerian Luar Negeri mengumumkan pada tanggal 1 Februari bahwa Pertemuan ACC ke-32 akan fokus pada tindak lanjut dari “Pernyataan Pemimpin ASEAN tentang Permohonan Timor-Leste untuk Keanggotaan ASEAN” dan “Deklarasi Ekonomi Biru”.

Para menteri luar negeri yang berkumpul juga akan membahas prioritas untuk tahun mendatang.

Pada Retret AMM, para menteri akan membahas tindak lanjut KTT ASEAN ke-40 dan ke-41, termasuk “Tinjauan dan Keputusan Pemimpin ASEAN tentang Implementasi Konsensus Lima Poin” di Myanmar.

“Rekomendasi Penguatan Kapasitas ASEAN dan Efektivitas Kelembagaan oleh Satuan Tugas Tingkat Tinggi untuk Visi Komunitas ASEAN Pasca-2025” juga akan dibahas, dengan pertukaran pandangan tentang hubungan eksternal, serta tentang isu-isu regional dan internasional yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama.

Indonesia akan memimpin proses ASEAN tahun ini dengan tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” untuk memastikan blok regional menjadi titik fokus kerja sama yang berkontribusi pada perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran Asia Tenggara dan dunia.

“Di sela-sela pertemuan, Sokhonn diharapkan mengadakan dialog terpisah dengan beberapa rekannya di ASEAN,” kata pengumuman kementerian itu.

Kementerian Luar Negeri Indonesia pada 2 Februari mengatakan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi akan memimpin AMM Retreat pada 4 Februari.

Pertemuan AMM ini akan menjadi pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN pertama yang diselenggarakan pada masa keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023.

Retret AMM akan didahului dengan Pertemuan Pejabat Senior ASEAN pada 2 Februari dan pertemuan Dewan Koordinasi ASEAN ke-32 keesokan harinya.

Dalam rangkaian pertemuan tersebut akan dibahas beberapa agenda, antara lain prioritas keketuaan Indonesia dan tindak lanjut hasil KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 tahun 2022.

Indonesia di bawah kepemimpinannya akan mendorong kerja sama ASEAN yang lebih kuat dalam menanggapi berbagai tantangan regional dan global, seperti persaingan geopolitik dan dampak berkelanjutan dari Covid-19, serta bencana alam dan krisis keuangan, energi, dan pangan.

“Indonesia melanjutkan tekadnya dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik, melalui paradigma kolaborasi.

“ASEAN Outlook on the Indo-Pacific [AOIP], inisiatif Indonesia, diadopsi oleh para pemimpin ASEAN pada Juni 2019 dan bertujuan untuk menjaga stabilitas kawasan melalui kemitraan, dialog, dan kerja sama,” kata Kementerian Luar Negeri RI.

Bahas strategi 2023

Para menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bertemu Jumat dan Sabtu di Jakarta untuk merencanakan strategi mereka untuk tahun 2023 dan membahas masalah-masalah seperti krisis politik di Myanmar, persaingan dan ekonomi China-AS.

Kementerian luar negeri Indonesia, negara yang akan memimpin ASEAN pada tahun 2023, mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dirilis Kamis bahwa pertemuan tersebut akan membantu menyoroti prioritas blok tersebut dengan tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”.

“Indonesia akan mendorong kerja sama ASEAN yang lebih kuat dalam menjawab berbagai tantangan regional dan global seperti persaingan geopolitik, dampak berkelanjutan dari pandemi dan bencana alam, krisis keuangan, krisis energi, dan krisis pangan,” bunyi pernyataan tersebut.

Anggota blok Myanmar, di mana 1 Februari menandai dua tahun kudeta militer, menimbulkan salah satu tantangan paling mendesak di wilayah tersebut karena rezim menyiksa dan membunuh warga sipil, memenjarakan lawan dan pembangkang, dan konflik militer yang memburuk.

Perwakilan junta militer Myanmar telah dilarang menghadiri KTT dan pertemuan penting ASEAN karena kurangnya keinginan pemerintah untuk mengakhiri kekerasan dan memulai dialog di negara tersebut.

Bahkan saat Rusia dan China memberikan senjata kepada junta, krisis di Myanmar telah menimbulkan krisis kemanusiaan dengan lebih dari 1,5 juta warga terlantar dan ribuan pengungsi yang terkadang ditolak masuk oleh negara tetangga seperti Thailand.

Terlebih, ASEAN berada tepat di tengah persaingan China-AS di kawasan, berusaha menjaga keseimbangan antara kedua kekuatan tersebut, meski beberapa negara seperti Kamboja dan Myanmar lebih dekat dengan China.

Otoritas China terlibat dalam konflik teritorial dengan beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, dan Brunei di Laut China Selatan, wilayah maritim penting yang menjadi tempat penangkapan ikan dan cadangan minyak dan gas.

Pembukaan kembali China baru-baru ini setelah hampir dua tahun pembatasan ketat akibat pandemi Covid-19 telah membawa peningkatan signifikan dalam pariwisata yang berasal dari raksasa Asia tersebut, yang mendorong sektor tersebut di negara-negara seperti Thailand dan Indonesia.

Keketuaan Indonesia di ASEAN dapat memengaruhi kebijakan blok tersebut terkait perang di Ukraina yang dipicu oleh invasi Rusia pada Februari 2022.

Presiden Indonesia Joko Widodo melakukan perjalanan ke Ukraina dan Rusia pada tahun 2022, di mana ia bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Vladimir Putin dari Rusia, untuk mencoba dan mempromosikan dialog, meskipun usahanya tidak berhasil.

ASEAN, didirikan pada tahun 1967, terdiri dari Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam dan Myanmar.

Sumber: kompas.id/phnompenhpost.com/laprensalatina.com

Ikuti berita Pos-Kupang.com di GOOGLE NEWS