Bupati Yohanis Harap Pertahankan Wajar Tanpa Pengecualian

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM, WAIKABUBAK- Bupati Kabupaten Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H mengatakan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dengan Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dipertahankan. 

Demikian harapan Bupati Kabupaten Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H ketika bersama Wakil Bupati Sumba Barat, John Lado Bora Kabba, S.Pd dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Yermia Ndapa Doda,S.Sos, menyaksikan penandatanganan pakta integritas.

Pakta Integritas merupakan penggalangan komitmen organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di aula Kantor Bupati Sumba Barat, Jumat 20 Januari 2023.

Baca juga: Kades Weetana Sumba Barat Siap Tuntaskan Stunting

Menurutnya, hari ini, kita bersama menyaksikan  penandatangan dokumen pakta integritas dan perjanjian kinerja oleh para pimpinan perangkat daerah pada lingkup pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

Untuk itu, ia berharap dokumen tersebut ditandatangani secara sadar, jujur dan penuh ketulusan karena dorongan kewajiban dan tanggung jawab untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan negara.

Untuk itu jangan memandang  acara penandatanganan pakta integritas  hanya  seremonial saja. Karenanya, ia meminta   kepada pejabat yang telah menandatanganinya agar dapat memahami, menghayati isi dan arti pakta integritas tersebut dengan sikap hati yang sungguh, mengimplementasikan di dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

"Saya perlu tekankan, kinerja organisasi yang saudara-saudara pimpin bukan saja dinilai dari aspek kinerja keuangan, namun sejauh mana target-target kinerja  yang telah disepakati dapat tercapai dan terukur dengan jelas. Dengan demikian, dapat mempermudah untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah atau unit kerja yang saudara pimpin,” ujarnya.

Baca juga: Wabup Sumba Barat Bersama Guru Tanam 80 Anakan Pohon di SDN Lapale

Berbagai pencapaian dan prestasi telah didapatkan Kabupaten Sumba Barat seperti mendapatkan dana insentif daerah (DID) tertinggi kedua di NTT dan Kabupaten Sumba Barat merupakan Kabupaten  pertama menyerahkan DPA  tanggal 2 Januari 2023. Hal terseb harus dipertahankan bahkan harus ditingkatkan lagi.

Penandatangan Pakta Integritas ini sesuai tujuannya adalah mewujudkan birokrasi bersih dan melayani serta bebas dari korupsi dengan berorientasi pelayanan prima.

Oleh karena itu butuh komitmen yang kuat dari pribadi masing–masing untuk melaksanakannya secara konsisten, karena hal ini merupakan janji terhadap diri sendiri sekaligus merupakan janji terhadap bangsa dan negara terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dikatakan, penandatangan pakta integritas ini sesuai tujuannya adalah mewujudkan birokrasi bersih dan melayani serta bebas dari korupsi dengan berorientasi pelayanan prima. Untuk itu membutuhkan komitmen kuat  masing–masing pribadi untuk melaksanakannya secara konsisten.(pet)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS