Jokowi Mulai Beri Sinyal Soal Rencana Reshuffle Kabinet

Di Nasdem, Plate mengemban jabatan strategis sebagai sekretaris jenderal (sekjen).

Uniknya, nama Plate seakan dilewatkan begitu saja oleh PDIP dalam wacana reshuffle.

PDIP sejauh ini hanya mendorong Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Yasin dan Siti Nurbaya Bakar.

Umam menilai, PDIP "melempem" lantaran tak mengusik Plate dalam wacana reshuffle kabinet.

"Sementara itu, PDIP seolah melempem dan tidak mengusik Menkominfo Johnny G Plate, meskipun ada dugaan korupsi triliunan rupiah terkait BTS (base transceiver station) di kementeriannya," ujar Umam.

Umam menduga alasan PDIP tak menebar tekanan politik erat kaitannya karena Plate dipetakan lebih berpeluang mendukung capres yang akan didorong PDIP.

Hal itu tak lepas karena basis politik Plate berada di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), wilayah yang dianggap lebih dekat dengan narasi PDIP.

Dengan begitu, Umam mengatakan, besar kemungkinan Plate tidak akan kena reshuffle akibat langkah Paloh yang mendeklarasikan Anies sebagai capres.

"Praktis, yang akan dijadikan sasaran adalah Menteri KLHK Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian Yasin Limpo," terang dia.

Di samping itu, Umam menilai tekanan politik PDIP supaya Jokowi melakukan reshuffle terhadap dua menteri dari Nasdem kurang etis.

Terlebih, Presiden dipilih dan dimenangkan oleh partai-partai pendukungnya. Dengan begitu, kebijakan reshuffle sepatutnya didasarkan pada kalkulasi profesionalisme-teknokratik, bukan sekadar untuk memfasilitasi kepentingan politik partai pendukung utama Presiden itu sendiri.

Untuk itu, Umam mengingatkan PDIP sebaiknya tidak perlu alergi terhadap perbedaan cara pandang dalam menentukan masa depan bangsa pasca-kepemimpinan Jokowi berakhir.

"Model pendekatan yang represif cenderung hanya akan menghadirkan kegaduhan, daripada kinerja pemerintahan yang substantif guna menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, akuntabel dan melayani," imbuh dia.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat bahkan terang-terangan menyatakan, partainya meminta agar dua menteri asal Nasdem, Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi.

Menurut Djarot, evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan para menteri bekerja menuntaskan janji-janji kampanye Jokowi.