Djarot Desak Jokowi Segera Evaluasi Kinerja Mentan: Dulu Swasembada Beras, Sekarang Malah Impor

POS-KUPANG.COM – Djarot Saiful Hidayat, Pengurus DPP PDI Perjuangan, mendesak Presiden Jokowi segera mengevaluasi kinerja Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Jika memungkinkan, segera dicopot dari jabatannya.

Permintaan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menyusul fakta terkini yang memperlihatkan kinerja Menteri Pertanian tersebut jeblok dibandingkan masa-masa sebelumnya.

Salah satu alasan yang diungkapkan orang dekat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini, adalah kebijakan impor beras di Kementerian Pertanian.

"Saya agak prihatin ketika dulu kita gembar-gemborkan swasembada beras, tapi sekarang malah impor beras," kepada Djarot saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat kemarin.

Baca juga: Puan Maharani Bocorkan Agenda Penting PDI Perjuangan: Deklarasi Capres-Cawapres Segera Dilakukan

Berangkat dari fakta ini, Djarot yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Perjuangan meminta agar Presiden Jokowi segera mengevaluasi beberapa menterinya.

Djarot menyarankan dua Menteri Jokowi yang harus dievaluasi, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

"Mentan dievaluasi, Menteri kehutanan terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," ujarnya.

Evaluasi ini, lanjut Djarot, perlu dilakukan mengingat saat ini Jokowi menjelang akhir masa jabatannya agar program yang sudah dicanangkan bisa tercapai.

"Perlu evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang akhir masa jabatan presiden, sehingga program yang sudah dicanangkan Pak Jokowi betul betul bisa tercapai. Jadi sudah waktunya dievaluasi," tandasnya.

Ahmad Ali: Itu Hak Presiden

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan pihaknya tak bermasalah jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Ali mengatakan reshuffle Kabinet Indonesia Maju merupakan kewenangan Presiden Jokowi. "Apa masalahnya? Itu haknya dia (Jokowi) kok," kata Ali kepada Tribunnews.com, Sabtu 24 Desember 2022.

Baca juga: Ganjar Pranowo Didepak dari Calon Presiden, PDI Perjuangan Bakal Kehilangan 31 Persen Pemilih

Terkait kabar dua menteri NasDem diisukan bakal dicopot, Ali meresponsnya dengan santai.

"Kalau Kemudian (Menteri) NasDem direshuffle oleh pemerintah saya menganggap mungkin kader NasDem dianggap tidak cakap dalam membantu Jokowi," ucapnya.

Ali menegaskan reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi yang tak bisa diganggu oleh siapapun.