Hugo Kalembu Apresiasi Pemprov NTT Rayakan HUT ke-64 NTT di Sumba Barat Daya

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru 

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Ketua Fraksi Golkar DPRD NTT, Drs. Hugo Rehi Kalembu,M.Si mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT yang menetapkan Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) sebagai tuan rumah penyelenggaraan HUT ke -64 Provinsi NTT, Selasa 20 Desember 2022.

Hugo menyampaikan hal ini, Senin 19 Desember 2022.

Menurut Hugo, pihaknya mengapresiasi Pemprov NTT dalam hal ini gebrakan Gubernur NTT untuk melakukan perayaan HUT NTT di Kabupaten SBD.

Baca juga: BMKG:Waspada! Siklon Tropis Darian Picu Hujan Lebat disertai Petir dan Angin Kencang di NTT Hari Ini

"Gebrakan Gubernur NTT inu diapresiasi, karena menetapkan SBD sebagai tuan rumah penyelenggaraan HUT NTT," kata Hugo.

Dijelaskan, perayaan HUT NTT di SBD itu, tentu  Pemprov NTT akan mengajak seluruh stakeholder dan para kepala daerah se - NTT.

"Hal ini dimaksudkan agar ada perubahan paradigma dalam mengimplementasikan sebuah perogaram, seperti Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) yang dimodifikasi sesuai sikon daerah masing masing," jelas Hugo.

Lebih lanjut dikatakan, untuk melihat bagaimana komoditi unggulan daerah diberi nilai tambah dan tidak dipasarkan secara gelondongan. 

Selain itu menurut Hugo,untuk melihat bagaimana karunia Tuhan berupa spot wisata yang menakjubkan dipoles untuk mendatangkan efek rembesan kesejahteraan kepada masyakat.

"Tentu saja untuk memberikan  semangat juang lebih tinggi lagi kepada para petani dalam meningkatkan produkrivitas lahannya.
Perlu diberi catatan, bahwa gagasan terobosan ini perlu didesain teknis secara baik, dari OPD yang membidangi," ujarnya.

Dikatakan, terbentuk berita bahwa para petani lokasi pak Gubernur NTT melakukan penànaman jagung,  di Desa  Hameli Ate, dan umumnya kecamatan Kodi Utara,  justru tidak mendapatkan pupuk bersubsidi  karena pupuk bersubsidi telah diborong oleh Gapoktan yang memiliki uang lebih dan gesit bertindak. 

Baca juga: Bupati Malaka Terima Penghargaan di Bidang Kesehatan pada HUT NTT ke-64

"Tatkala Gapoktan yang   kesulitan keuangan hendak membeli pupuk bersubsidi sudah tak ada lagi. Ini harus diwaspadai agar tak ada oknum yang bermain untuk meraup keuntungan," ujarnya.

Hugo mengatakan, problem utama di NTT, dari kepala daerah yang satu ke kepala daerah yang lain adalah kemiskinan, pendapatan kepala keluarga petani.

"Petani kita belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar,  pangan bergizi, air bersih dan listrik yang memadai, perumahan yang layak, biaya pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

"Memang ada kemajuan yang kita capai tetapi dibandingkan dengan  kemajuan daerah lain kita harus mengakui, bahwa kita masih tetap pada urutan ketiga dari belakang untuk kategori daerah  miskin," ujarnya.

Terkait, tantangan bagi Provinsi NTT, Anggota Komisi III DPRD NTT ini mengatakan, tantangan berikutnya adalah daya kreasi masyarakat kita yang masih kurang. "Pendidikan  anak anak kita dengan ijazah yang semakin tinggi, tidak berbanding lurus dengan peningkatan daya kreasi dan inovasi. Tidaklah mengherankan bila antrian utk menjadi tenaga kontrak terus bertambah berlipat ganda setiap tahun," katanya.

Dia mengharapkan agar pendidikan pada semua jenjang, kedepanya, lebih berorientasi pada penyiapan anak didik agar dengan bekal ilmu dan ketrampilan yang diperoleh di Lembaga Pendidikan agar peserta didik itu mampu menciptakan pekerjaan minimal bagi dirinya sendiri.

Sementara itu, tantangan lainnya, yaitu menguatnya mental ketergantungan dan melemahnya semangat juang dalam meraih prestasi. Hal ini diperparah oleh kebijakan paket jaring pengaman sosial yang berkepanjangan. 

"Tentu hal ini ada kaitannya dengan kebijakan nasional, tetapi hemat saya, bantuan bantuan sosial, entah tunai atau non tunai supaya dimodifikasi menjadi bantuan padat karya.Penerima manfaat  supaya menghasilkan sesuatu yang membantu dia lebih cepat keluar dari keterpurukan," kata Hugo.

Hugo juga mengatakan, tantangan lainnya adalah profesionalisme ASN dan Pejabat Pemerintah pada semua tingkatan. 

Dia mencontohkan masalah pendataan tentang kemiskinan. Akurasi data menjadi problem utama ketidakprofesonalisme dan ketidakjujuran menginput data akan membuat semua perencanaan  untuk memecahkan masalah menjadi bias. 

"Lebih parah lagi jika data itu dipolitisasi. Oleh karena itu kesadaran sebagai pelayan masyarakat dan pelayan negara harus ditanamkan dan terus dikembangkan sebagai sesuatu yang mendasar bagi seorang ASN  atau Pejabat  Pemerintah.
Saya mengharapkan agar ada kesadaran kolektif para Kepala Daerah, bahwa utk memecahkan tantangan mendasar seperti di atas.
Kesadaran kolektif akan melahirkan kemauan politik bersama untuk memecahkan masalah utama masyarakat," katanya.(*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS