Pilpres 2024
Anies Baswedan Tak Mungkin Jadi Calon Presiden, Partai NasDem Tak Bisa Usung Capres Sendirian
Anies Baswedan yang kini sibuk bersafari, tak mungkin jadi calon presiden yang diusung koalisi partai politik karena dua alasan yang sangat mendasar.
lihat foto
POS-KUPANG.COM – Anies Baswedan yang belakangan ini melakukan safari politik ke berbagai daerah di Indonesia, tak mungkin menjadi calon presiden yang diusung koalisi partai politik karena dua alasan mendasar.
Pertama, hingga saat ini koalisi parpol belum terbentuk untuk Pilpres 2024 mendatang.
Kedua, Partai NasDem tak bisa sendirian usung Capres 2024, karena tidak memenuhi persyaratan 20 persen presidential threshold.
Dengan dua alasan ini maka terungkap bahwa Anies Baswedan tak mungkin jadi calon presiden untuk maju dan bertarung pada Pilpres 2024 mendatang.
Baca juga: Anies Baswedan Lolos dari Laporan Warga, Bawaslu RI Tak Temukan Bukti Kampanye di Tempat Ibadah
“Partai Nasdem masih membutuhkan koalisi dengan partai lain di parlemen untuk mencapai 20 persen presidential threshold,” ujar Effendi Choirie.
Effendi Choirie merupakan Ketua DPP Bappilu ( Bidang Pemenangan Pemilu ) Partai Nasdem. Ia mengungkapkan itu merespon komentar Koordinator Divisi Penanganan, Pelanggaran, Data, dan Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Puadi.
Puadi menyoroti Anies Baswedan yang belakangan ini melakukan safari politiknya ke berbagai daerah di Indonesia hingga dilaporkan ke Bawaslu RI.
Dikatakannya, safari politik yang dilakukan Anies Baswedan itu, bagi Bawaslu RI, merupakan hal yang tidak etis dan melanggar etika.
Terhadap hal itulah, Effendi Choirie mengatakan, safari mantan Gubernur DKI Jakarta ke berbagai daerah, merupakan bagian dari pendidikan politik yang dilakukan Partai NasDem.
“Kalau Bawaslu mengatakan tidak etis, standar etikanya apa? yang mana?” tanya Effendi Choirie, Jumat 16 Desember 2022.
Menurut dia, safari politik Anies Baswedan itu boleh dibilang tidak etis, jika yang dilakukannya adalah kampanye.
Akan tetapi, lanjut dia, yang dilakukan Mantan Mendikbud RI itu adalah silaturahmi dengan masyarakat yang merupakan bagian dari demokrasi.
Baca juga: Ganjar Pranowo Menguat di DKI Jakarta, Anies Baswedan Terpuruk di Jawa Tengah, Prabowo Stabil
“Kalau pertemuan publik dibilang kampanye, apa dasarnya? Itu bagian demokrasi, hak berserikat, hak berkumpul bagi masyarakat,” ujar Effendi Choiri.
Dijelaskannya, silaturahmi dengan berbagai elemen masyarakat, merupakan aktivitas yang normal dilakukan oleh partai politik (parpol) apalagi menjelang pesta demokrasi seperti sekarang.
