Rocky Gerung Sebut Anies Baswedan Punya Modal Besar Tapi Harus Siap Lawan Penguasa Besar

"Dan, ada yang saat ini miliki kekhawatiran itu, sehingga memulai kontestasi dengan lebih cepat, yakni sejak masa keterusungan sudah mulai saling menjegal," ujar Dedi.

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa Nasdem, Demokrat, dan PKS harus kuat dan kompak untuk menghadapi tekanan tersebut.

Awalnya PDIP Berniat Usung Puan

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda meyakini, bahwa semula PDIP hendak mencalonkan Puan Maharani sebagai presiden.

Tapi keputusan itu akhirnya dipending setelah Anies Baswedan ditetapkan Partai Nasdem sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

Sejak saat itulah PDIP harus melakukan perhitungan ulang. Dampak dari keputusan Surya Paloh itu dirasakan PDIP sampai sekarang. Buktinya, hingga kini PDIP belum punya kepastian akan mendukung siapa pada Pilpres 2024 mendatang.

Baca juga: Rocky Gerung Kritik Jokowi Soal Reshuffle Kabinet, Mestinya Luhut Diganti

"Kita bicara PDIP. Kalau bukan Anies Baswedan lawannya, mungkin Puan Maharani akan maju," kata Hanta dalam wawancara khusus di program Gaspol! Kompas.com, Selasa 8 November 2022.

Dikatakannya, PDIP sedianya ingin mengajukan sang putri mahkota, Puan Maharani, sebagai calon presiden. Namun, partai banteng sadar bahwa elektabilitas anak bungsu Megawati Soekarnoputri itu kurang menjanjikan.

Oleh karenanya, melihat pergerakan lawan politik khususnya Nasdem yang mencalonkan Anies, PDI-P pun kini mempertimbangkan nama Ganjar Pranowo.

Pasalnya, dibandingkan dengan Puan Maharani, Ganjar punya modal elektabilitas yang jauh lebih besar. Tingkat elektoral Gubernur Jawa Tengah itu menjadi yang tertinggi sesuai survei berbagai lembaga.

Dengan demikian, lanjut Hanta, masih terbuka peluang bagi Ganjar Pranowo untuk diusung PDIP sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

"Dengan Anies pemantik utamanya, ini kelas berat yang muncul ini. Berarti kartu Ganjar hidup juga ini, akan dipertimbangkan. (Ganjar) diuntungkan dengan Anies yang dimajukan," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera menyebut perlawanan oligarki menjadi salah satu alasan deklarasi Koalisi Perubahan tertunda.

Mardani mengaku saat ini pihaknya tengah menggalang format gerakan. Pihaknya tidak menginginkan keterlibatan 'pemodal besar' dalam koalisinya.

Adapun Nasdem ingin mendeklarasikan Koalisi Perubahan bersama Demokrat dan PKS pada Kamis 10 November 2022, akan tetapi hal itu urung digelar.