Save the Children dan Pemkab Sumba Barat Diskusikan Pembentukan Rumah Belajar Humba

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus  Piter

POS-KUPANG.COM, WAIKABUBAK - Bupati Kabupaten Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H mengapresiasi pembentukan Rumah Belajar Humba dimana menjadi rumah belajar bersama bagi aktor-aktor pendidikan di Kabupaten Sumba Barat. Pembentukan Rumah Belajar Humba adalah untuk kemajuan pendidikan Sumba Barat ke depan. Kegiatan ini diinisiasi oleh Save the Children bekerja sama dengan Pemkab setempat.

Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H menyampaikan hal itu pada saat  membuka kegiatan diskusi terkait pembentukan 'Rumah Belajar Humba' di aula  Bapelitbangda Kabupaten Sumba Barat, Selasa 15 Nopember 2022.

Dikatakan, Rumah Belajar Humba merupakan wadah belajar bersama atau sarana diskusi serta umpan balik tentang  isu-isu kunci pendidikan daerah ini oleh aktor-aktor pendidikan. Dengan demikian dapat membawa dampak positif bagi kemajuan Pendidikan Sumba Barat lebih baik ke depan.

Ia berharap melalui  diskusi–diskusi ini dapat menghasilkan suatu kesepakatan dan kesepahaman bersama para pihak terkait. Dengan demikian dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bidang pendidikan Kabupaten Sumba Barat ke depan.

Bupati Yohanis  berharap pula  pembentukan rumah belajar   secara partisipatif dimana langkah-langkah atau prosesnya dengan mendengarkan isu-isu pendidikan dari aktor pendidikan seperti guru, kepala sekolah. Selanjutnya mempresentasekan isu tersebut, lalu mencari solusi bersama dan akan diterapkan dalam kurikulum pada Rumah Belajar Humba.

Bupati Yohanis menambahkan, pembangunan sektor pendidikan di Sumba Barat perlu difokuskan pada peningkatan kemampuan literasi, numerasi dan pendidikan karakter, terutama bagi anak sekolah yang sedang berada di sekolah formal.

Di sisi lain, pembangunan di bidang pendidikan di daerah ini masih menghadapi berbagai tantangan. Diantaranya persoalan pergantian kurikulum; kesiapan penggunaan teknologi informasi dalam penerapan Kurikulum Merdeka Belajar; kompetensi, kualifikasi dan kapasitas pendidik yang kurang memadai; tingkat literasi dasar yang rendah dari anak-anak di desa,  terbatasnya dukungan dan wadah untuk peningkatan kompetensi dan sertifikasi guru dan lainnya. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS