Pilpres 2024 - Ganjar Dapat Sanksi dari PDIP, Semua Keputusan di Ketua Umum Megawati Soekarnoputri

POS-KUPANG.COM - Pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo siap menjadi capres pada Pilpres 2024 ternyata telah berbuah Sanksi dari PDIP.

Bidang Kehormatan DPP PDIP, Senin 24 Oktober 2022, memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada Gubernur Jawa Tengah itu.

Ganjar pun tidak bisa melawan, selain menerima Sanksi tersebut sebagai bentuk disiplin kader. Bahkan dia pun menyampaikan permohonan maaf kepada PDIP atas pernyataan beberapa waktu lalu.

"Kami mendapatkan peringatan. Dan ini sebagai kader saya terima. Ini bagian dari disiplin yang tadi disampaikan juga oleh Pak Hasto (Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto)," kata Ganjar, Senin 24 Oktober 2022.

"Pak Sekjen sudah bicara, lihat baju saya, semua keputusan terkait pilpres adalah keputusan ketum," sembari menunjuk baju seragam merahnya di Kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin.

Ganjar memahami sanksi itu diberikan karena pernyatannya menimbulkan diskursus publik.

Ia lantas menyatakan, dirinya akan tetap mengikuti aturan ataupun semua keputusan partai, termasuk soal pencapresan yang sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Pilpres 2024 - Ganjar Bakal Dipanggil PDIP Terkait Pernyataannya Siap Maju Capres

Saat ditanya terkait banyak partai lain yang mendukungnya menjadi capres, Ganjar hanya menjawab singkat dengan ucapan terima kasih.

Kendati demikian, Ganjar tidak menarik pernyataannya soal siap maju capres. Ia kembali menuturkan bahwa semua kader harus siap apabila mendapatkan tugas dari partai, baik eksekutif maupun legislatif.

"Saya orang diklat. Semua kader mesti siap. Apa pun. Tapi keputusan ada di ketua umum dan itu adalah keputusan kongres dan semua kader harus ikut," pungkas kader PDI-P itu.

Ganjar menambahkan, dia bakal mengikuti instruksi partai untuk fokus mengurus daerah yang dipegangnya saat ini, yaitu Jawa Tengah.

Ia kemudian menegaskan bahwa dirinya siap membantu pemerintah nasional dalam mengendalikan inflasi.

"Apa yang diperintahkan oleh Pak Jokowi sebagai sama-sama petugas yang ada di pemerintahan untuk bersama-sama membereskan itu," ucap Ganjar.

Lebih lanjut, Ganjar mengaku terus fokus pada kesiapsiagaan membangun daerahnya menghadapi bencana.

Baca juga: Megawati Beri Peringatan Keras untuk Ganjar Pranowo Buntut Siap Jadi Capres 2024

Sebelumnya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menyatakan, Ganjar dijatuhi hukuman berupa teguran lisan karena sudah menimbulkan multitafsir di pulik.

Ganjar dalam wawancaranya di BeritaSatu TV, Selasa 18 Oktober 2022, menyatakan siap menjadi capres apabila diminta.

"Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke, maka kami, saya sampaikan jatuhkan sanksi-sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Senin sore.

Adapun klarifikasi tersebut berlangsung lebih kurang satu jam. Dimulai sejak pukul 16.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.

Pelajaran bagi kader

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, teguran kepada Ganjar ini harus dijadikan pelajaran bagi kader partai lainnya karena saat ini setiap kader diinstruksikan untuk menjawab persoalan masyarakat.

Hal itu sudah disepakati saat Kongres V PDIP di Bali pada 2019 bahwa penentuan calon presiden dan calon wakil presiden adalah kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

”Terkait capres dan cawapres itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan skala prioritas kader partai adalah turun ke masyarakat, mengingat persoalan yang dihadapi oleh bangsa indonesia tidak ringan," kata Hasto.

Setelah Ganjar, Dewan Kehormatan PDIP juga akan memanggil Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDI-P Surakarta FX Hadi Rudyatmo yang juga terang-terangan mendukung Ganjar sebagai capres 2024. Menurut rencana, Hadi Rudyatmo akan dimintai klarifikasi ke Kantor DPP PDI-P pada Rabu (26/10) pukul 11.00.

Dewan Kehormatan PDIP sebelumnya juga sudah memberikan surat peringatan kepada sejumlah anggota DPR dari Fraksi PDIP yang mengklaim diri sebagai barisan ”Dewan Kolonel” pendukung Puan Maharani Capres 2024 pada awal Oktober lalu.

Menanti titah Megawati

Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai sanksi teguran lisan terhadap Ganjar ini adalah hal yang wajar dalam sistem partai politik.

Sanksi ini juga semakin menegaskan nasib Ganjar untuk menjadi capres pada pilpres 2024 sangat bergantung pada keputusan Megawati Soekarnoputri.

Jika Ganjar nekat mencalonkan diri melalui partai lain, ia akan justru berpotensi kehilangan suara dari Jawa Tengah yang identik dengan ”kandang banteng”.

"Suara pemilih di Jawa Tengah tidak akan solid kepada Ganjar. Dia akan mendapatkan penilaian sebagai politisi oportunis yang tidak taat partai,” kata Bawono.

Dihubungi terpisah, pengamat politik dari Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, menambahkan, keputusan Megawati nanti juga bisa mengubah peta politik yang saat ini terbagi menjadi empat poros.

Adapun poros tersebut, yakni poros Nasdem, Demokrat, dan PKS yang mengusung Anies. Ada pula poros Gerindra dan PKB yang mengusung Prabowo.

Sementara itu, poros Golkar, PPP, dan PAN di KIB serta poros PDIP yang sama-sama belum menentukan bakal capres.

”Keempat poros ini bukan tidak mungkin akan berubah dengan keputusan Megawati karena situasi masih dinamis. Terlebih KIB juga belum menentukan pilihan. Namun, yang harus diperhatikan, PDIP adalah menentukan capres pada waktu terakhir tidak selalu menguntungkan,” kata Pangi.

Baca juga: Pilpres 2024 - Anies Capres Bakal Terhambat, NasDem, Demokrat dan PKS Belum Sepakat

Menurut Pangi, jika Megawati mendeklarasikan capres PDIP lebih cepat justru akan menguntungkan suara partai, sekaligus menguntungkan pemilih.

Para pemilih diuntungkan sejak jauh-jauh hari bisa mempertimbangkan pilihannya sebelum Pilpres 2024.

Mengutip hasil jajak pendapat Kompas pertengahan Mei 2022, mayoritas responden (80,5 persen) berharap koalisi partai politik bisa dibentuk sejak awal agar melahirkan kepastian.

Sumber: kompas.com/kompas.id

Ikuti berita Pos-kupang.com di GOOGLE NEWS