Pilpres 2024
Pengamat Politik Yohanes Jimmy Nami : Deklarasi Capres 2024 oleh Parpol Tingkat Provinsi Sudah Tepat
Menurut Yohanes Jimmy Nami, langkah politik yang ditempuh partai politik (Parpol) di tingkat provinsi atau daerah sudah tepat
Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Edi Hayong
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM,Oby Lewanmeru
POS-KUPANG.COM, KUPANG - "Hemat saya, secara politik sikap Partai Amanat Nasional (PAN) NTT dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTT sudah tepat, karena kontestasi momentum deklarasi terhadap Capres 2024 juga bagian dari kontestasi politik," ujar Pengamat Politik FISIP Undana, Yohanes Jimmy Nami saat dihubungi, Minggu 16 Oktober 2022.
Menurut Yohanes Jimmy Nami, langkah politik yang ditempuh partai politik (Parpol) di tingkat provinsi atau daerah sudah tepat.
Pasalnya, jangan sampai sikap-sikap politik yang lamban dalam mengambil sikap ini akan berdampak negatif bagi branding tokoh capres maupun branding parpol pendukung ataupun pengusung.
Menurut Jimmy, penentuan pencapresan secara struktur organisasi parpol, kebijakannya tentunya ada pada level dewan pimpinan pusat (DPP) partai politik, tentunya dengan mempertimbangkan input dari pengurus wilayah dan daerah.
"Input atau usulan dari daerah itu melalui namanya rakerda,mukerda, rakerwil sesuai nomenklatur di masing-masing parpol. Kebijakan ini berlaku pada semua partai politik, dengan demikian apa yang ditetapkan pada level DPP parpol wajib dilaksanakan pada tingkatan pengurus yang ada dibawahnya. Satu garis komando," jelasnya.
Baca juga: Pilpres 2024, PAN NTT Deklarasi Dukung Ganjar Pranowo Calon Presiden
Dikatakan, kondisi berbeda terjadi dengan apa yang sudah dilakukan oleh DPW PAN Provinsi NTT dan DPW PPP Provinsi NTT saat ini, dengan mendeklarasikan pencapresan mndahului sikap politik DPP.
"Bagi saya ini bisa dibaca dengan dua sudut pandang politik, pertama, ini bisa saja merupakan bentuk konsolidasi politik nasional bahwa sinyalemen mendukung tokoh nasional tertentu sudah mengerucut pada nama tertentu, dan yg dilakukan DPW PAN NTT atau DPW PPP NTT itu sebagai upaya menjemput bola dengan mendeklarasikan lebih awal pencapresan," ujarnya.
Dikatakan, deklarasi ini diharapkan dapat mngambil profit elektoral bagi partai pada level daerah dengan melihat kecenderungan preferensi pemilih NTT.
Hal kedua, yakni, bisa saja deklarasi terhadap tokoh tertentu yang dilakukan DPW PAN NTT dan DPW PPP NTT merupakan bentuk tekanan dari para pengurus wilayah dan pengurus daerah, kepada DPP untuk juga mndukung tokoh yang sama sesuai aspirasi suara daerah pada pilpres 2024, mengingat nama tokoh yang dideklarasikan merupakan salah satu tokoh yang saat ini punya popularitas dan elektabilitas yang tinggi saat ini. (*)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS