Berita NTT

Kepala Ombudsman NTT Sebut Pemkab Kupang Harus Serius Benahi Fasilitas Bagi Difabel

sosialisasi aksesibilitas penyediaan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kupang, bertempat di Hotel Neo Aston Kupang.

Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/HO-DOK.OMBUDSMAN NTT
PEMAPARAN - Kepala Ombudsman perwakilan NTT, Darius Beda Daton saat memaparkan materinya di acara sosialisasi aksesibilitas penyediaan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kupang bertempat di Hotel Neo Aston Kupang. Senin 3 Oktober 2022.  

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kepala Ombudsman NTT, Darius Beda Daton,  mengatakan Pemerintah Kabupaten Kupang, harus serius membenahi fasilitas pelayanan publik bagi Difabel

Menurut Kepala Ombudsman NTT, Darius Beda Daton, dengan tersedianya fasilitas akan memudahkan difabel untuk mengakses pelayanan publik. 

Ketentuan pasal 29 UU nomor 25 tahun 2009, kata Kepala Ombudsman NTT, Darius Beda Daton, mengatur tentang pelayanan publik telah mengamanatkan perhatian  pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.

Baca juga: Laporan Tentang Pelayanan Rumah Sakit Masih Minim ke Ombudsman NTT

Aturan itu, kata Kepala Ombudsman NTT, Darius Beda Daton,  mewajibkan untuk menyediakan sarana prasarana, serta fasilitas bagi pengguna layanan, termasuk layanan berkebutuhan khusus. 

Ketika diskusi bersama  LSM Garamin NTT dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang dalam, Darius menyampaikan itu, Senin 3 Oktober 2022.

Kegiatan itu berjudul sosialisasi aksesibilitas penyediaan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kupang, bertempat di Hotel Neo Aston Kupang.

Darius menyebut, hasil survei pelayanan publik bagi penyandang disabilitas seperti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemkab Kupang masih rendah. 

Ia merilis, hanya ada 1,91 persen organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyediakan pelayanan khusus berupa loket khusus, petugas khusus, dan prioritas khusus bagi penyandang disabilitas.

Baca juga: Ombudsman: Kekurangan Kuota BBM di NTT Banyak Kendaraan Plat Luar

Selain itu, terdapat hanya 29,4 persen Pemerintah Daerah yang menyediakan sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti ruang menyusui/laktasi, bidang miring, dan kursi roda.

Darius Beda Daton menilai pembangunan sarana dan prasarana aksesibilitas bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus belum diprioritaskan secara baik. Apalagi sekian jumlah difabel tidak lebih dari sekian persen, sehingga pembangunan aksesibilitas tersebut jangan sampai dianggap mubazir.

"Karena  kurangnya sosialisasi Kebijakan Juklak dan Juknis yang terkait dengan penyediaan aksesibilitas bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus. Pada hal Akses layanan kepada mereka harus dipermudah. Salah satu caranya yakni dengan menyediakan fasilitas  dan perlakuan khusus untuk mereka," ujarnya. 

Ia memberi contoh, akses layanan yang cukup untuk menyediakan fasilitas bagi difabel. Jalur pemandu hingga ruang khusus laktasi, mestinya disiapkan tiap instansi terkait untuk membantu difabel di tempat publik. 

Darius meminta agar Pemerintah Daerah harus membenahi pelayanan publik secara serius. Ia berpandangan hal itu merupakan tanggungjawab utama pemerintah kepada masyarakat seturut  Pasal 1 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved