Puan Maharani Tak Undang Ganjar Pranowo Saat Konsolidasi PDIP di Semarang

POS-KUPANG.COM - Puan Maharani, Ketua DPP PDIP  tak mengundang Ganjar Pranowo untuk hadir dalam rapat konsolidasi PDIP ( Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ) di Semarang.

Tidak diundangnya Ganjar Pranowo yang juga Gubernur Jawa Tengah itu dibenarkan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto atau biasa disapa bambang pacul.

Dikatakannya, konsolidasi PDIP tersebut hanya untuk DPC-DPC. Dengan demikian, yang diundang adalah para bupati dan dewan pimpinan cabang (DPC) PDIP.

"Suara ada di mana? Suara ada di TPS, TPS itu kemudian dikumpulkan menjadi kecamatan, kabupaten, jadi perform tingkat DPC itu yang akan bermain penuh adalah DPC,” kata bambang pacul, Minggu 18 September 2022.

Baca juga: Ganjar Pranowo Jangan Berharap Jadi Calon Presiden, Elit PDIP Lebih Menginginkan Sosok Puan Maharani

“Maka, ini yang diundang para DPC. DPC itu bupati, ketua dewan, di level itu. Karena itu tempatnya suara, oke? Jadi, enggak usah diperdebatkan lagi, understand?" lanjut Bambang Pacul yang juga Ketua DPD PDIP Jawa Tengah itu.

Secara terpisah, Ganjar Pranowo juga membenarkan adanya konsolidasi PDIP di Semarang. Saat acara itu berlangsung, dirinya sedang berada di Jakarta.

Untuk diketahui, sampai saat ini PDIP belum menentukan siapakah yang akan diusung oleh Partai Banteng Moncong Putih pada Pilpres 2024 mendatang.

Tapi saat ini, ada dua kader PDIP yang disebut-sebut sebagai figur yang bakal maju dalam perhelatan politik lima tahunan tersebut.

Dua kader tersebut, masing-masing Ganjar Pranowo yang juga Gubernur Jawa Tengah. Berikutnya, Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI.

Ganjar Pranowo telah diumumkan oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh sebagai salah satu bakal calon yang akan maju pada Pilpres 2024.

Sementara Puan Maharani kini digadang-gadang oleh elit PDIP agar bisa dipilih oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Dengan demikian muncul opini bahwa saat ini semakin jelas arah PDIP pada Pilpres 2024. Bahwa elit PDIP dukung Puan Maharani sementara publik cenderung memilih Ganjar Pranowo.

Baca juga: BERANI Benar Pengamat Politik Ini, Minta Puan Maharani Tak Usah Maju Jadi Capres atau Cawapres

Mungkin karena faktor inilah sehingga PDIP belum tentukan pilihannya sebagaimana yang dilakukan Partai Gerindra yang memilih Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.

Akhir-akhir ini, Ganjar Pranowo dan Puan Maharani seakan berseberangan. Ganjar didukung partai lain, sementara Puan Maharani didukung oleh elit PDIP.

Dukungan elit politik itu karena Puan Maharani adalah putri Megawati sekalu Presiden ke-5 RI, sekaligus Ketua Umum PDIP.

Mungkin karena faktor itulah sehingga PDIP memberi sinyal akan usung Puan Maharani dan ada gerakkan untuk menggeser Ganjar Pranowo dari Pilpres 2024.

Salah satu sinyal terungkapd ari tidak diundangnya Ganjar Pranowo pada acara konsolidasi PDI Perjuangan di Semarang, Jawa Tengah.

Padahal Semarang merupakan Ibu Kota provinsi Jawa Tengah yang Gubernurnya Ganjar Pranowo, kader militan milik PDIP.

Saat dikonfirmasi, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Ganjar Pranowo hanya mengirim tangkapan layar kepada wartawan yang mencoba mengonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

"Kembali Tidak 'Satu Kandang'. Puan ke Semarang, Ganjar ke Jakarta," demikian judul tangkapan layar yang dibagikan Ganjar, Senin 19 September 2022.

Pada narasi itu tersirat, Ganjar ingin menjelaskan alasan dirinya tidak hadir di acara konsolidasi PDIP Jateng karena sedang berada di Jakarta.

Baca juga: Presiden Jokowi Restui Prabowo -Ganjar Pranowo Maju ke Pilpres 2024: Yang Mau Tafsir, Silahkan!

Dari penelusuran Kompas.com, Ganjar menghadiri acara reuni alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) di Jakarta.

Seperti diketahui, acara konsolidasi PDIP Jateng tersebut digelar di Renaissance Ballroom Kawasan Candi Golf, Minggu 18 September 2022.

Sementara itu, Ganjar juga sependapat dengan Ketua DPD PDIP Jateng sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, bahwa acara tersebut diperuntukkan bagi DPC.

Untuk itu, kata Ganjar, yang diundang adalah bupati dan wali kota di Jateng.

"Ini adalah elektoral itu di mana? Suara ada di mana? Suara ada di TPS, TPS itu kemudian dikumpulkan menjadi kecamatan, kabupaten, jadi perform tingkat DPC itu yang akan bermain penuh adalah DPC,” kata Bambang Pacul, Minggu 18 September 2022.

“Maka, ini yang diundang para DPC. DPC itu bupati, ketua dewan, di level itu. Karena itu tempatnya suara, oke? Jadi, enggak usah diperdebatkan lagi, understand?" lanjutnya.

Dewan Kolonel Untuk Puan Maharani

Saat ini ada sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel di dalam Fraksi PDI Perjuangan. Kelompok ini mendorong Puan Maharani jadi calon presiden pada 2024.

Meski ada Dewan Kolonel di DPR RI, tapi Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan belum mengetahui hal itu.

Oleh karena itu, Megawati Soekartnoputri pun kaget ketika ada narasi Dewan Kolonel di Fraksi PDIP DPR RI, yang dipublikasikan media.

Apalagi Dewan Kolonel ini dibentuk terkait Puan Maharani yang bakal dicalonkan sebagai presiden di Pemilu 2024.

Megawati pun meminta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk meluruskan dan menegaskan bahwa di PDIP tidak ada istilah Dewan Kolonel.

Baca juga: Sekjen PDIP Sindir SBY, Singgung Demokrat Daur Ulang Isu Lama, Padahal Sudah Kuno, Begini Katanya

“Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau. Beliau juga kaget, dan kemudian saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.TV, Rabu 21 September 2022.

Hasto sudah menindaklanjuti arahan Megawati dengan berkoordinasi kepada jajaran pimpinan Fraksi PDIP di DPR yakni Ketuanya Utut Adianto serta Sekretarisnya Bambang Wuryanto.

Penjelasan Utut dan Bambang, kata Hasto, istilah Dewan Kolonel hanyalah guyonan dalam politik.

“Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel,” ujar Hasto.

Dalam keterangannya, Hasto juga membantah Puan Maharani telah menyetujui adanya Dewan Kolonel di Fraksi PDIP.

“Enggak ada. Kan saya sudah memberikan bantahan secara resmi bahwa Dewan Kolonel tidak ada karena kita adalah partai sebagai suatu institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat. Yang dimaksudkan Mbak Puan adalah kebebasan di dalam berserikat, berkumpul,” jelas Hasto.

“Beliau ini kan sosok demokrat, sosok yang di dalam pengertian sebagai ketua DPR itu kan melihat berbagai bentuk aspirasi-aspirasi yang ada. Tetapi Dewan Kolonel tidak ada,” kata Hasto menambahkan.

Penjelasan Puan Maharani

Sebelumnya diberitakan Tribunnews.com, Puan Maharani menjelaskan respon Megawati Soekarnoputri soal pembentukan Dewan Kolonel oleh Fraksi PDIP DPR RI.

Pembentukan Dewan Kolonel itu diketahui untuk mendukung putrinya yakni Puan Maharani jika ditunjuk oleh PDIP maju sebagai Calon Presiden (Capres) 2024.

Baca juga: PDIP dan Gerindra Sama-Sama Buka Peluang Duetkan Prabowo Subianto-Jokowi

Megawati, kata dia, meminta para kader untuk mempersiapkan segala hal untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Instruksi dari ibu Ketua Umum, adalah semua kader, simpatisan, struktural partai harus mempersiapkan diri untuk menyongsong tahun 2024," kata Puan menyampaikan pesan Megawati Soekarno, Rabu 21 September 2022.

Kendati demikian, Puan tidak membeberkan secara detail perihal setuju atau tidaknya Megawati Soekarnoputri atas pembentukan Dewan Kolonel ini.

Sebab kata Puan, instruksi yang harus dilakukan para kader saat ini adalah melakukan blusukan dan bertemu dengan rakyat.

"Jadi (instruksinya, red) turun ke lapangan turun ke bawah untuk bertemu rakyat," tukas dia.

Diketahui, Beberapa anggota Fraksi PDIP membentuk tim bernamakan Dewan Kolonel untuk mendukung Puan Maharani dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Inisiator nama Dewan Kolonel sekaligus anggota Fraksi PDIP Johan Budi menyatakan, dibentuknya tim tersebut untuk meningkatkan elektabilitas Puan sebagai Capres.

Kendati begitu, Johan menyebut Dewan Kolonel sejauh ini belum akan bergerak melakukan aktifitas sebelum Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk satu nama kader yang akan diusung oleh partai.

"Apa yang kita lakukan banyak hal. Ada posko tadi, kita bikin rapat rapat misalnya. Tapi belum ya, posko ada (untuk sekretariat, red) tapi kita belum gerak. Kita nunggu keputusan ibu Ketum (Megawati Soekarnoputri)," kata Johan kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Kendati begitu, Johan memastikan Dewan Kolonel ini akan siap memberikan dukungan jika memang nantinya Puan Maharani yang ditunjuk oleh Megawati Soekarnoputri.

"Apakah nanti bagaimana, ya kita gerak untuk mbak Puan. Tapi kita nunggu tadi itu (penunjukan dari Megawati, red). Tapi prepare kita poskonya. Intinya ini persiapan kalau Puan ditunjuk (jadi capres)," tuturnya.

Johan menyatakan, terkait pembentukan Dewan Kolonel ini tidak ada sangkut-pautnya dengan kepentingan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

Baca juga: Kader PDIP Ini Remehkan Anies Baswedan: Kita Lihat Saja, Apakah Ada Partai yang akan Mengusung?

Dalam artian lain, inisiatif pembentukan Dewan Kolonel tersebut kata dia murni atas dukungan beberapa anggota Fraksi PDIP terhadap Puan Maharani.

Hanya saja kata dia, Puan Maharani sudah mengetahui dan menyetujui adanya pembentukan Dewan Kolonel ini.

"Berkembang. Terus dilaporkan ke mbak Puan. Mbak Puan setuju," tukas dia. (*)

Ikuti Pos-Kupang.com di GOOGLE NEWS