Berita Kabupaten Belu

Bupati Belu Minta Stakeholder Dukungan Kabupaten PDF

TNI dan Polri mendukung pemerintah dalam mewujudkan Kabupaten ODF (Open Defecation Free) atau stop buang air besar sembarangan. 

Editor: Ferry Ndoen
POS KUPANG. COM/TENI JENAHAS
RAKOR - Rakor percepatan Kabupaten ODF di Aula BP4D Kabupaten Belu, Kamis 15 September 2022. 

Laporan Reporter POS KUPANG. COM, Teni Jenahas

POS KUPANG. COM, ATAMBUA -Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin Sp.PD-KGEH,FINASIM meminta stakeholder seperti TNI dan Polri mendukung pemerintah dalam mewujudkan Kabupaten ODF Open Defecation Free atau stop buang air besar sembarangan

Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten Belu akan melaksanakan Deklarasi Kabupaten ODF. Sesuai rencana, ada 22 Desa di 12 Kecamatan yang akan melakukan deklarasi ODF pada tanggal 19 September 2022.

Dari 22 desa dimaksud masih terdapat 135 kepala keluarga yang belum memiliki jamban. Untuk itu, Bupati meminta jajaran Polsek dan Babinsa bersama pemerintah Desa supaya menggerakkan warga membangun jamban sebelum hari pelaksanaan deklarasi. 

"Saya juga minta kepada Danramil dan Kapolsek agar bersama pemerintah memantau pembangunan jamban dalam waktu di wilayah kerja masing-masing," pinta Bupati Belu saat memimpin rapat koordinasi Percepatan ODF di Aula BP4D Kabupaten Belu, Rabu 14 September 2022. 

Hadir dalam rakor tersebut, Plt. Kepala BP4D, Plt. Kadis PU, Plt. Kadis Pendidikan, Danramil, Kapolsek, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Belu. 

Bupati Belu menegaskan, pembangunan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan hal yang mendesak, mengingat penilaian orang terhadap budaya dan perilaku keseharian kita.

Baca juga: Pasar PLBN Motamasin Antara Indonesia dan Timor Leste Dibuka

"Ketika kita bertamu ke rumah orang, hal pertama yang kita lihat adalah jambannya", katanya. 

Menurut Bupati, sesuai jadwal, Tim BP4D akan berkonsultasi ke Provinsi pada tanggal 21 September, kemudian tim provinsi akan melakukan verifikasi lapangan tanggal 28-29 September. 

Pemerintah Kabupaten Belu dan Yayasan Pijar Timur Indonesia (YPTI) berkomitmen untuk mewujudkan Deklarasi ODF sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.

Kata Bupati, untuk meraih Kabupaten ODF, WHO telah menetapkan sejumlah syarat kesehatan lingkungan yang harus dipenuhi sehingga pemerintah daerah bisa memperoleh DAK dan bantuan lainnya.

Selain di lingkungan keluarga, sanitasi di lingkungan sekolah dan tempat umum lainnya juga harus diperhatikan. Kegiatan monitoring terhadap hal ini mesti berjalan.

Bupati meminta pemerintah desa agar APBDes juga bisa dimanfaatkan untuk pembangunan sanitasi yang layak. Untuk menuju ke sana diperlukan musyawarah bersama dengan semua komponen di desa. 

"Kita harus kerja keras mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat, sekaligus kita ikut memutuskan mata rantai penyakit menular,"  tambah Bupati Belu.

Selain dari pemerintah, Bupati juga membangun kerja sama dengan BUMN/BUMD agar dana CSR bisa dimanfaatkan untuk pembangunan sanitasi. 

"Ini upaya kami dan hal kecil. Tetapi jika dari berbagai pihak ikut bantu tentu jumlahnya akan banyak dan dapat membantu masyarakat," ungkapnya. (jen). 

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS

RAKOR - Rakor percepatan Kabupaten ODF di Aula BP4D Kabupaten Belu, Kamis 15 September 2022.
RAKOR - Rakor percepatan Kabupaten ODF di Aula BP4D Kabupaten Belu, Kamis 15 September 2022. (POS KUPANG. COM/TENI JENAHAS)
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved