Presiden Jokowi Ditawari 3 Periode, Partai Demokrat Langsung Bandingkan dengan Masa SBY, Ada Apa?

POS-KUPANG.COM - Wacana presiden dua periode bisa dicalonkan lagi menjadi Wakil Presiden, kini menjadi bahan pergunjingan publik. Publik mengait-ngaitkan dengan Presiden Jokowi yang sedang memimpin saat ini.

Bahwa Presiden Jokowi bisa maju lagi tiga periode tapi dengan ketentuan maju sebagai Calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Hanya saja semuanya berpulang pada keputusan Joko Widodo.

Wacana tentang kemungkinan ini berawal dari pernyataan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDIP ( Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ), Bambang Wuryanto atau bambang pacul.

Preisden Jokowi, lanjut bambang pacul, bisa saja maju sebagai cawapres pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 mendatang, tapi syaratnya harus diusung oleh partai politik (parpol).

Baca juga: Duet Prabowo-Jokowi untuk Pilpres 2024 Tidak Melanggar UU, Tapi Ada Bahayanya

Dengan demikian, katanya, jikalau ada partai politik yang mengusungnya, maka Presiden Jokowi diperbolehkan maju lagi dalam kapasitas sebagai Wakil Presiden.

Menanggapi kemungkinan itu, Juru Bicara Partai Demokat, Herzaky Mahendra Putra langsung membandingkannya dengan momen dimana Indonesia dipimpin oleh Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa disapa SBY.

Herzaky Mahendra Putra yang juga Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat itu mengatakan, saat tawaran tiga periode itu disampaikan, SBY langsung menolaknya. SBY menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

"Kalau dari kami ya, itu sudah jelas sejak zaman Pak SBY memimpin. Jadi kami sangat percaya benar bagaimana pemimpin menjaga amanah reformasi," kata Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Rabu 14 September 2022.

Herzaky Mahendra Putra pun langsung menyinggung ketika era Presiden Soeharto berkuasa pada masa Orde Baru silam.

Saat itu, masyarakat Indonesia memperjuangkan reformasi dengan adanya pembatasan kekuasaan.

Dikatakannya, bagi Partai Demokrat, jika kekuasaan tidak dibatasi, maka sangat berbahaya dan itu berpotensi merusak sistem demokrasi di Indonesia.

"Makanya ketika Pak SBY ditawarkan tiga periode waktu itu, dengan tegas tawaran itu ditolak. Saya hanya mau dua periode. Dan hanya mau dua periode," ujarnya.

Menurut Herzaky Mahendra Putra, pilihan SBY menolak periode tambahan, merupakan bentuk dukungannya terhadap spirit dan sistem Reformasi di Tanah Air.

Dan, lanjut Herzaky Mahendra Putra, Demokrat percaya bahwa bahwa sistem demokrasi sangat efektif menjaga sirkulasi kekuasaan.

Baca juga: ARB Minta Dewan Pembina Ingatkan Kader Golkar Usung Airlangga di Pilpres 2024

"Ini yang kita tunggu dari Jokowi. Kalau Jokowi ingin memilih jalan yang sama seperti SBY, soft landing ya dengan kondisi yang baik dan dihormati sebagai bapak bangsa, sebagai seorang negarawan," katanya.

"Akan tetapi kalau malah termakan bujuk rayu brutus brutus di sekelilingnya. Brutus yang melakukan permufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan dengan berbagai cara," lanjut Herzaky.

Untuk diketahui, wacana Jokowi maju sebagai cawapres di 2024 berawal dari pernyataan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.

Ia menerangkan Jokowi bisa saja maju sebagai cawapres. Syaratnya, harus ada partai politik (parpol) yang mengusungnya.

Namun, menurut Bambang Pacul, keputusan menggunakan peluang itu berada di tangan Jokowi.

"Kalau Pak Jokowi, kita enggak tahulah maunya kayak apa," ucapnya. 

Demokrat Usung 4 Calon

Saat ini, Partai Demokrat juga mulai berbicara soal kandidat calon presiden (capres) yang bakal diusung pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Nama-nama yang dimunculkan itu, nantinya akan dibahas dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai yang berlangsung dua hari berturut-turut yakni Kamis-Jumat, 15-16 September 2022, di Jakarta Convention Center (JCC).

Juru Bicara sekaligus Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan, satu di antaranya nama yang sering disebut kader Partai Demokrat, adalah Anies Baswedan.

Nama Anies Baswedan kerap muncul dan disandingkan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca juga: Jadi Jurkam Prabowo di Pilpres 2019, Eggi Sudjana Nyatakan Beralih di Pilpres 2024

"Ini banyak aspirasi kami dengar, apalagi ada masyarakat menyampaikan mengenai Anies beredar di mana-mana dan hasil survei sangat-sangat baik dan aspirasi cukup kuat, ini tentu salah satu masukan juga," kata Herzaky kepada wartawan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 14 September 2022.

Selain dua nama itu, terdapat sejumlah tokoh politik nasional lainnya, yakni Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri.

Nama-nama itu masuk radar capres lantaran disebut sebagai sosok perubahan.

"Kan sosok perubahan, sosok antitesis dari pemerintahan kan Mas AHY, Mas Anies, ada Pak Syaikhu kan gitu, ada Pak Salim Segaf, itu kan tokoh perubahan diluar dari pemerintah,” katanya.

Namun Herzaky mengatakan, kemungkinan-kemungkinan itu masih akan dibahas dalam Rapimnas besok.

Dalam Rapimnas itu, lanjut dia, Demokrat akan mendengar masukan dari kader-kader yang ada di seluruh daerah.

Selain itu, pembahasan terkait nama kandidat capres juga masih harus dibahas dan bakal ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat.

"Dan belum ada rapat pembahasan mengenai ini. Jadi penting Rapimnas besok, karena disitu karena kami akan menanyakan masukan-masukan dari pusat, daerah, provinsi kabupaten/kota," ujarnya.

Untuk diketahui, Partai Demokrat akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai pada Kamis dan Jumat, 15-16 September 2022 bertempat di Jakarta Convention Center (JCC).

Dalam Rapimnas tersebut Partai Demokrat turut menggendakan pembahasan rencana koalisi partai politik serta membahas soal pengusungan Calon Presiden (Capres) dari Partai Demokrat.

Baca juga: Kabar Terbaru, Presiden Jokowi Diusulkan Jadi Calon Wapres Dampingi Prabowo Subianto, Kok Bisa?

"Partai Demokrat akan membahas mengenai rencana koalisi parpol yang sedang dijajaki oleh Partai Demokrat," kata Juru Bicara sekaligus Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu 14 September 2022. (*)

Berita Lain Terkait Presiden Jokowi
Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS