Berita Nasional

Harga BBM Subsidi Naik, PMKRI Desak Berantas Mafia Migas

Aksi yang diikuti oleh ratusan anggota PMKRI tersebut berasal dari berbagai cabang seperti cabang Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur

Editor: Agustinus Sape
DOK PP PMKRI
TOLAK HARGA BBM NAIK - Aktivis PMKRI turut berdemonstrasi menolak kenaikan harga BBM di Jakarta, Kamis 8 September 2022. Mereka mendesak pihak berkompeten untuk memberantas mafia migas. 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Pengurus Pusat (PP) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia ( PMKRI) St. Thomas Aquinas mengadakan aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta pada Kamis 8 September 2022.

Aksi yang diikuti oleh ratusan anggota PMKRI tersebut berasal dari berbagai cabang seperti cabang Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan PMKRI Cabang Bogor.

Aksi yang berlangsung sejak pukul 14.00 WIB dimulai dengan pergerakan massa dari titik kumpul di Margasiswa I, Menteng Jakarta Pusat menuju Patung Kuda.

DEMO PMKRI_04
TOLAK HARGA BBM NAIK - Aktivis PMKRI turut berdemonstrasi menolak kenaikan harga BBM di Jakarta, Kamis 8 September 2022. Mereka mendesak pihak berkompeten untuk memberantas mafia migas.

Aksi yang dilaksanakan hari ini juga dilakukan oleh seluruh PMKRI cabang se-Indonesia. Dalam aksi tersebut, Pengurus Pusat PMKRI menyampaikan tuntutannya terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Presidium Gerakan Kemasyarakatan Pengurus Pusat PMKRI, Billy Claudio menyatakan bahwa fokus aksi kali ini menuntut pemerintah agar tegas memberantas mafia migas yang selama ini menguasai rantai pasokan minyak di pasar.

Lebih lanjut Billy mengatakan bahwa pemerintah segera membuat regulasi terkait pengawasan penggunaan BBM subsidi agar tepat sasaran menyentuh masyarakat kelas bawah.

“Kami meminta agar pemerintah segera dan dengan serius memberantas mafia migas dari hulu ke hilir. Kami juga menyoroti kebijakan kenaikan BBM subsidi ini tidak tepat. Kami juga meminta agar pemerintah segera membuat regulasi terkait pengawasan penggunaan BBM subsidi agar tepat sasaran karena data pemerintah menunjukkan 70 persen BBM subsidi justru dinikmati masyarakat kelas menengah ke atas sementara hanya 30 % dinikmati masyarakat kelas bawah,” kata Billy Claudio.

Baca juga: Ganjar Sidak BBM, Temukan Seorang Bankir dengan Mobil Mewah Isi Pertalite

Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI St. Thomas Aquinas periode 2022-2024, Tri Natalia Urada yang ditemui, mengatakan PMKRI menolak serta mendesak agar Presiden Joko Widodo segera mencabut kebijakan kenaikan BBM subsidi karena akan menyengsarakan rakyat.

“Pemerintah harus segera mencabut kebijakan kenaikan BBM subsidi tersebut. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan BBM subsidi agar tepat sasaran. Kebijakan aplikasi MyPertamina yang diterapkan oleh Pertamina juga memicu kontroversi di tengah masyarakat dan memberi celah terjadinya praktik pungli. Atas hal ini, kami menegaskan PMKRI berdiri bersama rakyat kecil,” kata Tri Natalia Urada.

“PMKRI memiliki 5 tuntutan terhadap pemerintah, yang pada intinya adalah pemerintah harus mencabut kebijakan tersebut, meningkatkan pengawasan, menindak tegas mafia penimbun BBM subsidi, intervensi pasar mencegah kenaikan harga dan mengalihkan kebijakan BLT menjadi subsidi silang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan pelaku UMKM,” ujar Tri Natalia Urada.

Massa GMNI Terobos Kawat Berduri

Selain PMKRI, massa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar demonstrasi menolak harga bahan bakar atau BBM naik di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis 8 September 2022.

Pantauan Tribunnews.com di lokasi, massa menerobos kawat berduri di Jalan Medan Merdeka Barat hingga rusak.

Massa GMNI juga sempat saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi.

Dalam rilis persnya, GMNI menilai keputusan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi tidak tepat.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved