Berita NTT

Pemprov NTT Siapkan BLT Rp 8 Miliar untuk Masyarakat, Kendali Inflasi BBM Naik Harga 

Pemprov NTT menyiapkan Rp 8 miliar untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program ini untukk mengendalikan inflasi BBM naik harga.

Editor: Ferry Ndoen
TribunTimur.com
Ilustrasi uang. Pemprov menyiapkan Rp 8 miliar untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan kepada masyarakat. Program ini untuk mengendalikan inflasi akibat BBM naik harga. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintah berencana menyalurkan bantuan bagi masyarakat saat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Bantuan itu diberikan kepada masyarakat umum dengan berbagai kategori. 

Selain menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN, subsidi pemerintah untuk masyarakat melalui skema bantuan langsung tunai (BLT) itu, juga menggunakan APBD di provinsi. 

Di NTT, Pemerintah Provinsi (Pemprov) dari hasil perhitungan, menyiapkan 8 Miliar untuk program bantuan ini. Pemerintah bermaksud, agar dampak kenaikan BBM ini, sejalan dengan pengendalian inflasi. 

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeud), Zakarias Moruk, mengatakan, anggaran itu berasal dari transferan dana alokasi umum (DAU). Jumlah dana DAU diambil 2 persen untuk penyaluran bantuan. 

"Dana DAU ini, 2 persen itu dihitung dari bulan Oktober sampai Desember. Sehingga kalau kita di NTT dari 1,7 triliun DAU, kita sekitar 8-9 miliar yang harus top up untuk mendukung pengendalian inflasi itu," kata Zakarias, Selasa 6 September 2022. 

Baca juga: Resmi, Gubenur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat Terbitkan Pergub Atur Tarif Angkutan di NTT

Dia merinci, bantuan yang bersumber dari APBD I itu diberikan kepada tukang ojek, nelayan dan UMKM. Bakeud sendiri tengah menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari Kementrian Keuangan untuk penjabaran penyaluran. 

Dengan bantuan yang diinstruksikan Pemerintah pusat ini, Zakarias mengaku, keuangan dari APBD masih mampu untuk menanggulangi ini. Kementerian Keuangan, kata dia, telah memberikan arahan terkait penyaluran 

Untuk penggunaan data penerima, sejauh ini juga masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari koordinasi lintas kementerian. Setelahnya, Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan edaran bagi daerah berkaitan dengan juknis. 

Ia menyebut, edaran itu juga memungkinkan pembayaran bantuan dilakukan ditingkat kabupaten/kota atau provinsi. Namun, sebagaimana instruksi, Pemprov wajib menyiapkan anggaran yang dimaksud.  (Fan)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS

Kepala Badan Keuangan Daerah Setda NTT, Zakarias Moruk
Kepala Badan Keuangan Daerah Setda NTT, Zakarias Moruk (POS-KUPANG-COM/IRFAN HOI)
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved