Berita NTT

Kebijakan Kenaikan Tarif BBM Tidak Cukup Diimplementasi Dengan Pendekatan Otoritatif Hirarkis

pemerintah membuat kebijakan dan selanjutnya diimplementasikan, maka terciptanya ruang gugatan, penolakan dari publik terkait kebijakan tersebut

Penulis: Ray Rebon | Editor: Edi Hayong
POS-KUPANG.COM/istimewa
Pengamat Kebijakan Publik dari Undana Kupang, Dr. Laurensius Syarani, berpendapat bahwa pemerintah mempunyai tugas untuk mengkomunikasikan kepada publik yang beragam secara efektif terkait adanya kenaikan tarif BBM. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG--Kebijakan pemerintah menaikan tarif BBM dalam konteks demokrasi, kebijakan itu dilahirkan tidak cukup diimplementasikan dengan pendekatan otoritatif hirarkis.

"Pemerintah buat kebijakan, lalu serta merta kebijakan itu terimplementasi serta diikuti oleh Fluktuatif," kata Pengamat Kebijakan Publik dari Undana Kupang, Dr. Laurensius Sayrani kepada Pos-Kupang.Com, Senin 5 September 2022.

Kata dia, pemerintah membuat kebijakan dan selanjutnya diimplementasikan, maka terciptanya ruang gugatan, penolakan dari publik terkait kebijakan tersebut, termasuk kebijakan kenaikan BBM.

Ia menegaskan, pemerintah mempunyai tugas untuk mengkomunikasikan kepada publik yang beragam secara efektif terkait adanya kenaikan tarif BBM.

Komunikasi kebijakan pemerintah, kata dia yang belum tuntas dilaksanakan kepada publik terkait kenaikan tarif BBM.

"Menurut saya kebijakan publik untuk menaikan tarif BBM, harus disiapkan strategi advokasi kebijakan yang harus dimengerti, dipahami dan diterima oleh publik," ujarnya

Sehingga, kata dia apabila publik melakukan tindakan penolakan terkait kebijakan tersebut dengan klaim-klaim yang relevan sesuai dengan kepentingan publik.

Bertemunya klaim pemerintah dan kalim publik, harusnya dibangun dalam ruang yang terbuka atau lebih demokrasi.

"Bagi saya tantangan pemerintah saat ini, kebijakan publik tidak serta merta terimplementasi secara otoritatif. Melainkan harus dinegosiasikan secara baik atau diadvokasikan secara baik, tanpa ini maka kebijakan itu tidak akan efektif dan bahkan menjadi kontra produktif," jelasnya

Menurut dia pemerintah selalu menghadapi persoalan yang dilema untuk menaikan atau menurunkan tarif BBM. Tetapi problem yang terjadi tidak dikomunikasikan secara baik kepada publik.

Kata dia, komunikasi yang membuat publik paham dengan kebijakan ini yang masih buntuh atau belum terbuka secara baik oleh pemerintah, sehingga adanya penolakan-penolakan dari publik yang luas.

"Secara konteks, saat ini kita dihadapkan dengan yang tak dapat dielakan lagi dalam level masyarakat pasca pandemi covid yang ekonomi belum stabil dan publik harus dihadapkan dengan naiknya tarif BBM, dan ini problem yang harus dipahami oleh pemerintah," tuturnya

Persoalan yang terjadi saat ini terkait kenaikan tarif BBM, harus dipahami oleh pemerintah dan harus direspon baik oleh pemerintah juga dalam bentuk solusi kebijakan.

Menurut dia solusi yang dituangkan dalam jejaring sosial sangat diperluhkan, sehingga disertai dengan penyusunan strategi dan diimplementasikan dalam desain yang baik dengan advokasi dan komunikasi yang baik pula kepada publik.

Kenaikan tarif BBM, terdapat dua sisi yakni pertama, pemerintah ingin membuat ekonomi dimasyarakat lebih efisien dan tetap bertahan dan ekonomi menjadi lebih sehat, tapi disisi kedua, publik menganggap kenaikan ini sebuah tekanan ekonomi bagi publik.

"Menurut saya dua sisi ini harus dipikirkan secara baik oleh pemerintah, didesain dalam bentuk kebijakan serta harus disusun strategi pengamanannya secara efektif," tambahnya.(*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved