Kenaikkan BBM Perlu Tapi Tidak Tepat

Ambil contohnya, kalau saya punya motor lalu saya tidak punya hp android, saya punya hp dulu. Lalu bagaimana saya bisa mengunduh aplikasi ini sehingga motor saya bisa diisi BBM. Ini buat susah orang-orang, terutama di kampung.

Satu-satunya jalan adalah masyarakat menuju pada pengecer yang jualan di pinggir jalan. Sementara aturannya mengatakan bahwa tidak boleh SPBU melayani penjualan jirigen. Orang-orang yang pengecer ini dia diantara SPBU dan masyarakat. Dia ditengah, sehingga masyarakat yang tidak menggapai SPBU maka larinya pengecer. 

Sehingga harus ada kebijakan yang tentu diatur dengan sistem supaya terkontrol. Sehingga jangan terlalu kaku dengan situasi ini. 

Karena, semakin banyak aturan yang dibuat, maka itu juga menciptakan peluang bagi masyarakat. Contoh kongkrit ada, peraturan menteri ESDM itu melarang SPBU jual BBM di jirigen, tapi coba dilihat penjual pengecer kan banyak. 

Berkaitan dengan daya beli masyarakat, kalau saya pakai analogi timbangan, masyarakat ada kiri dan harga ada di kanan. 

Ketika timbangan sebelah kanan naik, yang kiri pasti turun. Kecuali yang kanan dikasih kurang bebannya baru seimbang. Analoginya begitu. Ketika harga naik maka timbangan kiri tidak bisa mengikuti kalau yang kanan tidak bisa dikasih ringan. 

Maka ketika harga naik, masyarakat tidak punya kelebihan atau kemampuan apa-apa untuk menambah bebannya.

Ini memang pekerjaan berat bagi pemerintah kita karena, mulai dari zamannya presiden Soeharto sampai dengan hari ini masyarakat dan negara kita sudah membuat satu pola ketergantungan. Masyarakat dengan pemerintah lalu Pemerintah juga tergantung dengan bank dunia, IMF karena pinjaman-pinjaman tadi. 

Dalam ilmu ekonomi namanya teori ketergantungan ini memang tidak bisa dirubah. Karena negara terutama di negar berkembang seperti Indonesia ini pasti selalu bergantung diri pada negara lain. 

Caranya adalah dengan Pinjaman luar negeri. Ini soal besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Saya mau kasih saran adalah, kondisi ekonomi kita sudah begini maka mau tidak mau harus merubah perilaku ketergantungan.

BLT itu tidak bisa menolong. Misalnya 150 per orang. Besaran itu tidak bisa beli barang. Beras 20 kilogram sudah Rp 250 ribu. Kalau beli beras maka cuman setengah karung, lalu lauknya beli dengan apa, belum ongkos angkot, ongkos anak. Ini kita bicara konteks keluaraga pra sejahtera. (Fan)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS

Baca juga: Kuliner Khas NTT: Anda Penderita Diabetes? Yuk Makan Rebusan Ubi Oebelo Ini Pakai Sambal Deta-Deta