Berita Belu

Pemkab Belu Lakukan Penyuluhan Hukum Terpadu Kepada Aparatur

masih ada perilaku masyarakat melanggar hukum atau main hakim sendiri serta tindakan melawan hukum melalui media sosial

Penulis: Teni Jenahas | Editor: Rosalina Woso
POS KUPANG.COM/TENI JENAHAS
BERI ARAHAN - Wakil Bupati Belu, Aloysius Haleserens didampingi Kajari Belu, Samiaji Zakaria memberi arahan di Kantor Camat Raimanuk, Kamis 1 September 2022. 

Laporan Reporter POS KUPANG. COM, Teni Jenahas

POS KUPANG. COM, ATAMBUA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu menggandeng Kejaksaan Negeri Belu melakukan penyuluhan hukum terpadu bagi aparatur dan masyarakat di Kecamatan Raimanuk

Selain dengan kejaksaan, Pemkab Belu juga mengandeng Lembaga Legislatif, Pengadilan Negeri Klas 1B Atambua, Polres Belu, Pengadilan Agama Atambua dan Lembaga Agama (Gereja Katolik). 

Kegiatan penyuluhan hukum terpadu ini mengangkat tema "Implementasi Gerakan Membangun Budaya Hukum menuju Belu yang Sehat, Berkarakter dan Kompetitif".

Baca juga: Warga Kota Kupang Minta PT Pertamina Sosialisasi Aplikasi Mypertamina Sebelum Diterapkan

Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Camat Raimanuk, Kamis 1 September 2022.

Wakil Bupati Belu, Drs. Aloysius Haleserens, MM dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini berangkat dari fenomena keprihatinan hukum seperti korupsi, kolusi dan nepotisme atau penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan dan politisi serta Pemerintahan Desa.

Selain itu, masih ada perilaku masyarakat melanggar hukum atau main hakim sendiri serta tindakan melawan hukum melalui media sosial

"Masih terjadinya praktek perilaku masyarakat yang selalu main hakim sendiri terhadap sesama anggota masyarakat. Kemudian, perilaku atau tindakan melawan hukum melalui media sosial seperti hoax, yang berpotensi mengadu domba warga masyarakat sekitar," ungkap Haleserens. 

Wabup Belu menjelaskan, kehadiran masyarakat dalam kegiatan tersebut bertujuan mendengar informasi ketaatan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk pelayanan pembangunan kepada masyarakat.

"Penyuluhan hukum ini dilakukan, karena kita ingin memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat itu secara bertanggung jawab, bersih dan akuntabel," ujar Wabup.

Baca juga: Syarat Perjalanan Dengan Lambelu, Jadwal Kapal Pelni KM Lambelu 1-9 September 2022 Tiba Maumere

Wabup menegaskan kepada masyarakat agar tidak boleh takut untuk berbuat baik kepada sesama. Kemudian, bekerja dengan nurani, dan jauhkan diri dari hal-hal negatif yang berakibat hukum.

"Setelah dengar, pulang dan sebarkan informasi yang bermanfaat ini kepada masyarakat," pintanya. 

Wabup berpesan kepada kepala desa se-Kecamatan Raimanuk agar bisa mengurus dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di desa sehingga tidak perlu sampai ke tingkat kabupaten.

"Tokoh adat dan tokoh masyarakat di desa bisa melihat dan menilai kinerja kepala desa, apabila mereka salah jalan, tolong ingatkan mereka," kata Haleserens. 

Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Samiaji Zakaria, SH, MH menyampaikan kepada seluruh tamu undangan bahwa Program Jaga Desa merupakan upaya pendampingan agar para pengelola dapat terhindar dari penyimpangan penggunaan dana desa.

Dalam program ini, Kajari Belu akan melakukan pendampingan mulai dari perencanaan, penggunaan dana, cara pelaporan dan lain-lain.

Kejari juga bersinergi dengan pendamping desa. (*)

Ikuti berita Pos-kupang.com di GOOGLE NEWS 

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved