Simak Penjelasannya Saat Rakor: Pasien Tidak Boleh Dirujuk Langsung ke Rumah Sakit 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG -  Pasien-pasien tidak boleh langsung dirujuk ke rumah sakit (RS). Dalam petunjuk Jaringan Kesehatan Nasional (JKN), pasien yang tercatat dalam BPJS harus mengikuti mekanisme tingkat pelayanan pada fasilitas kesehatan (faskes).

Dalam Koordinasi pelayanan kesehatan rujukan program JKN melalui FGD antara BPJS kesehatan, FKRTL, Badan Usaha, Persi, Ombudsman Perwakilan NTT, Dinas Kesehatan dan media Se-kota Kupang, Selasa 30 Agustus 2022, Kepala bidang pelayanan kesehatan, Dinkes Kota Kupang, dr. Tryo, menyampaikan itu.

Ia menjelaskan, pengguna Jaringan Kesehatan Nasional JKN harus ke faskes primer dan tidak boleh langsung ke RS atau ke dokter spesialis kecuali dalam keadaan darurat, itupun harus ada kesepakatan.  

Sisi lain, di faskes primer itu sendiri memang sering ditemui ketidaksiapan tenaga kesehatan hingga kurangnya fasilitas layanan. Hal ini, menyebabkan sering kali pasien harus rujuk. 

"Ini menjadi PR kami untuk pengadaan fasilitas kesehatan. Masukkan dari semua pihak sangat dibutuhkan," sebutnya. 

Masalah di fasilitas kesehatan di adalah, tidak semua RS (sekunder) mampu memberikan pelayanan pasien dari faskes primer dikarenakan keterbatasan SDM atau dokter ahli maupun sarana prasarana. 

Selian itu, ada juga keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah untuk memenuhi kebutuhan standar RS. 
Adapun, solusi yang ditawarkan adalah, sosialisasi tentang rujukan berjenjang. Selain itu, pendaftaran BPJS kesehatan yang dilakukan puskesmas atau RS yang mudah diakses masyarakat. 

Aturan JKN yang dikeluarkan dengan dan diimplementasikan secara cepat, juga merupakan sebuah masalah. Sehingga dibutuhkan sebuah mekanisme pengawasan yang tepat agar tidak menyulitkan pasien. 

Baca juga: Kuliner Khas NTT : Babi Rica vs Kamangi Hutan yang Lecker Pake Kurus Padi ala Ferry Ndoen

Diperlu juga evaluasi dari Kementrian kesehatan terkait dengan tarif INA CBCs yang rendah lada beberapa bagian ilmu penyakit serta pemerataan faskes dan SDM ditiap wilayah. 

Dalam data rujukan berdasarkan pembiayaan, disebutkan, 233 pasien menggunakan JKN dan 4 pasien umum. Laporan itu tercatat pada bulan Januari hingga Februari 2022. 

Tryo menyebut, untuk pasien yang melahirkan pada tahun lalu dibiayai menggunakan Jampersal, namun untuk tahun ini skemanya dirubah. Sehingga, pasien yang sebelum atau sesudah melahirkan akan diberi fasilitas di rumah tunggu. 

"Jadi yang ibu hamil itu harus urus memang BPJS. Di rumah tunggu itu di jamin, diberikan fasilitas. Di kasih makan minum, termaksud yang menunggu untuk dua orang. Di rumah tunggu itu bagus, ada dapur dan kamar mandi dalam," jelasnya. 

Kemudahan atau kompensasi juga diberikan bagi masyarakat yang membawa ibu hamil ke faskes. Masyarakat itu diberikan upah transportasi sebesar Rp 100.000. Demikian juga ambulance bukan milik pemerintah, juga mendapat klaim dari Jampersal. 

Berkaitan dengan pasien rujukan ini telah diatur dalam PMK 001 tahun 2012 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan. Untuk itu, dr. Tryo kembali menghimbau peran serta dari stakeholder terkait sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan di faskes. 

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton, menjelaskan pihaknya menerima 458 laporan terkait dengan keluhan Pelayanan publik dari masyarakat. Khusus fasilitas kesehatan, pada RS sejauh ini baru ada beberapa laporan. 

Beda Daton merinci, RSU Prof WZ  Johannes ada lima laporan, RS Naibonat, RS Atambua, masing-masing dua laporan dan RS Naimata satu laporan. 

Dia memaparkan keluhan yang disampaikan untuk RSU Prof WZ Johannes Kupang tentang ketiadaan alat CT scan hingga rusaknya alat pendingin ruangan dan saluran televisi. 

Selain itu, di rumah sakit di Atambua juga mengeluhkan tentang kekurangannya dokter ahli dan kelangkaan obat-obatan. Adapun keluhan pasien yang ditemui Ombudsman seperti pasien yang turun kelas perawatan karena ruangan penuh, standar kamar kelas 1 berbeda, hingga waktu visit dokter ke ruangan yang tidak pasti. 

Dari berbagai laporan yang masuk ini, Ombudsman telah mengkoordinasikan ke pihak terkait. Hasilnya ada beberapa faskes yang sudah mulai diperbaiki sistem pelayanannya. Darius menegaskan, laporan ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi demi perbaikan pada fasilitas kesehatan bagi kenyamanan pengguna. 

Dengan rapat-rapat semacam ini, patutnya dilahirkan sebuah solusi agar mengurai masalah yang sering terjadi di sejumlah fasilitas kesehatan di NTT. Dia memberi contoh pada sistem antrian di RS Kota Kupang yang berbasis online. 

Baca juga: Kuliner Khas NTT : Babi Rica vs Kamangi Hutan yang Lecker Pake Kurus Padi ala Ferry Ndoen

Darius menyebut, layanan ini tidak harus membuat pengguna layanan antri berjam-jam ataupun adanya tumpu antrian mankala beberapa tempat yang sering ia temui. Dengan antrian online itu, masyarakat akan mengkonfirmasi kehadiran dan ketika datang langsung ke poli pelayanan, tidak lagi di loket. 

Selain menyebut sejumlah keluhan, Darius juga menyampaikan tentang klaim biaya obat yang dibeli pasien diluar akibat ketersediaan obat di RS yang terbatas. Dia berharap, kian hari pelayanan kesehatan terus diperbaiki. (Fan)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS