Partai Berkarya Gagal jadi Peserta Pemilu, Kader di NTT Komit Garis Komando

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG -  Gonjang-ganjing jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mulai terasa. Selain lahirnya poros partai mendukung kandidat presiden, dinamika dalam  tubuh berbagai partai politik (parpol) kian panas. 

Teranyar, partai Beringin Karya atau Berkarya mulai diterpa badai. Partai besutan Tomy Soeharto itu, gagal melaju ke pesta demokrasi 2024. Hasil verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, menyatakan administrasi dari partai itu tidak lengkap. 

Berkarya melakukan gugatan ke Bawaslu RI. Dua gugatan yang dilayangkan ditolak Bawaslu. Kini partai dengan lambang beringin bercorak hitam dan kuning tua itu tengah berupaya menempuh jalan lain. Sementara, batas penutupan verifikasi dari KPU menyisakan beberapa waktu lagi. 

Kabar tak sedap dari partai Berkarya ini, cukup membuat kader merana. Begitupun kader Berkarya ditingkat daerah. Para pengurus hingga anggota partai menunggu mukjizat atas 'musibah' ini. 

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya NTT atau  DPW Partai Berkarya NTT Jan CHR Benyamin, mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari DPP untuk langkah berikutnya. 

"Sebagai Ketua DPW Partai Berkarya NTT, tentu kita menunggu arahan dari ketua umum apa yang kita lakukan. Karena menurut ketua umum bahwa serahkan kepada DPP bahwa segala urusan belum berakhir," katanya. 

Ia optimis perjuangan dari partai Berkarya masih ada. Sehingga, Benyamin mengarahkan kepada semua kader di DPW NTT agar menunggu konfirmasi resmi dari ketua umum, Mayjend. Purnawirawan  Muchdi Purwopranjono. 

Benyamin mengaku, dalam pekan ini, keputusan partai dari DPP akan diumumkan ke semua kader. 

"Kami menunggu konfirmasi resmi dari pusat. Saya berpikir bahwa Berkarya belum berakhir. Dan masih ada upaya hukum yang dilakukan oleh DPP dengan adanya penolakan dari Bawaslu tentu ada upaya hukum lain dari DPP," ujarnya. 

Benyamin menjelaskan, kader Berkarya di NTT sejauh ini tetap berada pada satu jalur sebelum ada pengarahan resmi dari DPP. 

Ditingkat DPW Berkarya NTT, ia menyebut urusan perihal pendaftaran memang ranahnya ada di DPP. Sehingga ditingkat daerah hanya mengikuti perkembangan dari DPP yang berkoordinasi langsung dengan KPU Pusat. 

Fungsi parpol di provinsi, jika dinyatakan lolos verifikasi administrasi maka parpol akan berhubungan dengan KPU di daerah untuk verifikasi administrasi lanjutan. Proses perbaikan ini juga, kata dia, akan berakhir pada akhir September 2022. 

Kepastiannya, lanjut Benyamin, baru akan disampaikan DPP pasca ada upaya lanjutan yang dilakukan. Berkarya NTT sudah terbentuk kepengurusan di 22 Kabupaten/Kota. 
Sementara pengurus di tingkat kecamatan juga sudah terisi diatas 50 persen. 

Pada pemilu 2019 DPW Partai Berkarya memperoleh 9 kursi DPRD. Jumlah itu tersebar di Kota Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Ende, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, masing-masing satu kursi dan Sumba Tengah dua kursi.

Dia membantah informasi adanya instruksi dari DPP bagi kader Berkarya untuk pindah partai. Ia menyebut, penyampaian itu merupakan informasi yang tidak resmi. 

"Saya ingin katakan pada saat ini, informasi tersebut merupakan yang tidak resmi dari DPP," kata dia. 

Dia menegaskan, kader partai Berkarya NTT tetap solid. Sejauh ini belum ada informasi resmi yang dikeluarkan DPP ke pengurus di daerah. Baginya, informasi yang dihembuskan itu merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh orang diluar partai Berkarya. 

Ketua DPD Kota Kupang, Toni Angtariksa Dima, SE, menjelaskan, saat pendaftaran kemarin memang partai Berkarya dinyatakan tidak lengkap pemberkasan oleh KPU sehingga dikembalikan. 

DPP kemudian mengambil upaya gugatan ke Bawaslu RI dengan tergugat KPU RI. Dalam sidang di Badan Pengawas Pemilu itu, gugatan ditolak. 

"Tetapi kita akan melakukan lagi upaya untuk mengajukan gugatan kembali lagi ke Bawaslu dan hari ini, jajaran DPP termaksud pak Ketum segera memasukkan gugatan," katanya, Senin 29 Agustus 2022. 

Untuk itu, dalam sepekan kedepan, keputusan terkait dengan gugatan yang dilayangkan lagi oleh DPP Berkarya akan disampaikan.  Toni menegaskan, memang adanya informasi beredar mengajak kader Berkarya untuk bergabung dengan partai lain, namun pernyataan yang dikeluarkan itu bukan merupakan keluar dari petinggi Partai Berkarya. 

Ia berpandangan, sikap tersebut menunjukkan bahwa ada sikap tidak loyak terhadap partai. Toni beralasan, sejauh ini belum ada keputusan final soal partai Berkarya tidak mengikuti pemilu 2024. 

Ia menyayangkan pernyataan yang dikeluarkan ke publik. Informasi itu adalah penyampaian yang tidak baik. 

Sebagai ketua partai, Toni optimis dan meyakini kepada ketua umum dan jajaran DPP serta tim hukum yang terus berusaha agar partai Berkarya bisa lolos sebagai peserta pemilu 2024. 

"Kami DPD Kota Kupang bahkan seluruh pengurus dan anggota partai itu kami tetap percaya dan tetap optimis. Kita sedang menantikan pasti ada sesuatu yang terjadi, terutama mukjizat atau keajaiban pasti terjadi," tegasnya. 

Meski dalam situasi sulit ini, Toni menegaskan, ia bersama pengurus dan kader Berkarya di Kota Kupang tidak patah semangat ataupun surut kepercayaan diri. 

Secara keanggotaan partai Berkarya di Kota Kupang sendiri berjumlah hampir 700-an orang dengan kepengurusan ditingkat kecamatan telah terbentuk, bahkan beberapa kelurahan juga telah terisi kepengurusan. 

Selain itu, Toni melihat polemik yang menimpa partai Berkarya sebagai ajang untuk menaikan popularitas partai. Ia menegaskan, perjuangan yang terjadi akan terus ditempuh. 

Toni mengimbau, agar semua kader tetap percaya dengan langkah-langkah yang diambil ketua umum dan DPP. Kader di daerah juga, terus solid untuk mendukung upaya yang dilakukan demi lolosnya partai Berkarya sebagai peserta pemilu 2024.

Ketua DPD Berkarya Kabupaten Alor, Epi Djahamouw, menyebut, dalam pengajuan pendaftaran memang dinyatakan tidak lengkap oleh KPU. Tapi ada upaya gugatan ke Bawaslu yang berujung ditolak. 

Memang dalam tahapan verifikasi ini, pengurus dan masyarakat memantau melalui saluran informasi yang tersedia. 
Pasca adanya kabar tentang tidak ikutnya Berkarya sebagai peserta pemilu 2024, ia meminta kader Berkarya untuk menunggu arahan dari ketua umum. 

"Kami selalu mendapat berita dari dari pusat. Kami disuruh menunggu informasi selanjutnya dari ketua umum partai Berkarya," jelasnya, Senin 29 Agustus 2022 dihubungi dari Kupang. 

Informasi yang mengajak kader-kader Berkarya untuk boleh pindah partai, Epi menegaskan, pernyataan itu tidak benar yang dikeluarkan oleh orang yang bukan petinggi partai Berkarya. 

DPP sendiri menurutnya, sedang berupaya untuk melakukan usaha lainnya ager meloloskan partai Berkarya sebagai peserta pemilu 2024 mendatang. Epi kembali menegaskan, pengurus hingga kader Berkarya di DPD Alor tetap solid dan kompak, menunggu keputusan dan arahan dari DPP. 

Ditengah situasi ini, ia mengaku tetap menunggu komando dari DPP. Dalam catatan, kader Berkarya di DPD Alor sebanyak seribu lebih dan kepengurusan sudah terisi di 14 kecamatan dari 18 total kecamatan di Kabupaten Alor. 

Dia optimistis bahwa Berkarya bisa menjadi peserta pemilu mendatang. Peluang Berkarya baginya masih sangat terbuka dengan sisa waktu yang ada. 

"Kami pegang teguh, Berkarya kompak dan bisa maju dan lolos di peserta pemilu 2024," tegasnya. (Fan)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS