KKB Papua
Bakar Barak Pemuda dan Olahraga, Polda Papua Sebut Serangan KKB di Intan Jaya Sudah Diantisipasi
Buktinya, dalam insiden kontak tembak tersebut tidak ada korban jiwa kecuali satu unit Gedung Pemuda dan Olahraga yang dibakar pihak KKB Papua.
KKB Papua Pimpinan Undius Kogoya
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustofa Kamal menyebut pembakaran Gedung Olahraga ini dilakukan oleh KKB Papua pimpinan Undius Kogoya.
Selain membakar barak pemuda dan olahraga, Kamal menuturkan, sempat terjadi baku tembak antara KKB dan aparat keamanan.
“KKB juga melakukan tembakan dari arah Tower Bilogai sebanyak 6 kali yang kemudian dibalas oleh anggota Polres Intan Jaya dan Pos Satgas Preventife dan terjadi kontak tembak,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Kombes Ahmad Musthofa Kamal mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam baku tembak tersebut.
“Saat ini di Kabupaten Intan Jaya relatif aman dan kondusif. Personel gabungan masih melakukan penjagaan dan patroli di seputar Kota Sugapa,” tutupnya.
Soal dana desa untuk beli amunisi
Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengirim surat kepada kementerian terkait kasus adanya aliran dana desa yang digunakan untuk membeli amunisi oleh oknum ASN Kabupaten Nduga yang berinisial AN untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Diketahui Polda Papua telah menangkap Kepala Kampung Wusi, Terius Labi yang menjadi donatur untuk AN membeli 615 amunisi untuk KKB.
Baca juga: KKB Papua Gelar Sidang Istimewa, Undius Kogoya Terpilih Jadi Panglima Kodap VIII Intan Jaya
Fakhiri meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengontrol ketat penggunaan dana desa.
"Saya sudah mengirim surat ke kementerian dan saya sudah menyampaikan ke Bapak Mendagri untuk kita bisa mengontrol secara ketat penggunaan dana desa," ujarnya di Jayapura, Senin (15/8/2022).
Pola transfer dana desa saat ini, sambung Fakiri, memungkinkan adanya penyelewengan tanpa adanya pengawasan yang baik.
Dana yang langsung masuk ke kas kampung atau desa, khususnya di wilayah pegunungan, sulit untuk diawasi karena faktor geografis.
"Saya meminta dana desa jangan langsung masuk ke rekening desa, kalau bisa masuk kas daerah supaya bisa termonitor uang ini untuk apa," kata dia.
Ia pun mendesak agar pemerintah segera membuat regulasi guna mengatasi masalah tersebut.