Festival Golo Koe Labuan Bajo, Ribuan Peserta Ikut Seminar Tema Pariwisata

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Ribuan peserta mengikuti seminar pariwisata bertajuk "Pariwisata, Berpartisipasi, Berbudaya dan Berkelanjutan" di Aula Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Waesambi, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Kamis 11 Agustus 2022. 

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan dalam Festival Golo Koe Labuan Bajo yang telah dimulai sejak 8 Agustus 2022 dan akan berakhir pada 15 Agustus 2022.

Hadir sebagai pemateri Anggota Komisi X DPR RI, Dr Andreas Hugo Pareira dan Dosen Universitas Katolik Indonesia St Paulus Ruteng, Romo Dr Maksimus Regus M.Si. 

Ribuan peserta tersebut merupakan para pastor, biarawan-biarawati, tokoh masyarakat, dan utusan dari 86 paroki di Keuskupan Ruteng serta utusan lembaga-lembaga pendidikan katolik di Keuskupan Ruteng. 

Seorang peserta kegiatan, Reli Jelahu (25) mengaku antusias mengikuti seminar tersebut. 

Perwakilan Paroki Pacar tersebut mengatakan, materi yang disampaikan oleh narasumber sangat bermanfaat untuk pengembangan pariwisata di Labuan Bajo. 

"Sangat bermanfaat dan bagus. Kalau ikuti semua seminar materinya sangat berguna," katanya. 

Sementara itu, Dosen Universitas Katolik Indonesia St Paulus Ruteng, Romo Dr Maksimus Regus M.Si mengatakan, sektor pariwisata harus dikembangkan dengan partisipasi semua stakeholder. 

Menurutnya, partisipasi merupakan satu bagian atau dimensi proses penguatan yang ujungnya adalah penguatan semua aktor dalam sektor pariwisata. 

"Kalau dalam dimensi politik kita aktor-aktor yang cenderung hilang dalam proses itu atau dalam bahasa yang lebih fulgar adalah cenderung berpeluang menjadi korban. Jadi, partisipasi menjadi ruang untuk mempersiapkan bagaimana interaksi antara aktor ini dan pada ujungnya terjadi penguatan kepada kelompok kelompok yang kita anggap cenderung terlupakan atau kelompok yang seharusnya menjadi bagian dalam seluruh proses dinamika pariwisata," katanya. 

"Kelompok ini bisa masyarakat, dalam hal ini masyarakat, katakanlah masyarakat setempat yang memiliki nilai, mungkin memiliki tanah ulayat, dan kadang-kadang mereka harus diperhatikan dalam lokomotif pariwisata ini dan pelaku pariwisata lokal yang mungkin punya kapital terbatas untuk bersaing dengan katakan industri pariwisata yang sangat besar  'tidak berdaya'. Tapi bisa juga kelompok itu dari dalam tataran ketika mereka tidak bisa menjadikan keluhan keluhan masyarakat sebagai fondasi atau titik tolak perumusan kebijakan kita bisa mengatakan itu. Jadi ada di banyak lini dan semua bisa diberi penguatan," jelasnya. 

Lebih lanjut, regulasi atau kebijakan dari pemerintah harus melalui diskusi bersama stakeholder pariwisata. 

"Kita ini tiba-tiba ada regulasi, tanpa ada brainstorming, perjumpaan, diskusi, urung rembuk bersama, ini yang sangat kurang. Ini yang tadi dalam pembahasan, kontestasi paling penting adalah ide, jadi kapan semua stakeholder ini punya tempat dan ruang untuk menuangkan ide-ide mereka dalam konteks pariwisata. Jadi kita ini ruang untuk perjumpaan ide dan gagasan sangat minim, kemudian disuguhi dengan kata-kata kebijakan Regulasi atau apapun yang bagi sebagian orang tidak masuk dalam proses ini," katanya. 

Dijelaskan, kebijakan yang lahir harus berdasarkan kebutuhan dan aspirasi semua pihak, lebih khusus masyarakat maupun pelaku pariwisata. 

"Saya pikir konsep Demokrasi deliberatif seperti itu, dia harus memperhatikan dari mana asal dari aspirasi dan kalau kita kembali kan kebijakan dalam konteks Demokrasi itu adalah hasil akhir dari sebuah proses yang panjang," jelasnya. 

Anggota Komisi X DPR RI, Dr Andreas Hugo Pareira mengatakan, sektor pariwisata perlu dikembangkan dan melibatkan masyarakat. 

Masyarakat, lanjut dia, diharapkan harus lebih aktif dan menjadi pelaku pariwisata. 

"Kita lihat sudah terjadi di sini, buat kita ini bukan sekadar kita bicara atau sebatas wacana, ini adalah pekerjaan. Apa yang kita harus lakukan agar masyarakat terlibat dalam urusan kepariwisataan. Sehingga kita tidak hanya berbicara sekitar, tapi orang yang bekerja di dalam," katanya. (*)