KKB Papua Rekrut Anak 5 Tahun untuk Pertahanan : Kami Bukan Merah Putih, Kami Bintang Kejora

POS-KUPANG.COM - Anak-anak Papua mulai menunjukkan sikap secara terang-terangan mendukung perjuangan merebut kemerdekaan Papua Barat.

Kuat dugaan Anak-anak Papua telah didokrin oleh orang tua atau Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua untuk tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ).

Anak-anak Papua bahkan sudah diajari mengangkat senjata untuk berperang.

Sikap tidak mengakui NKRI diperlihatkan sekelompok anak melalui nyanyian.

Jumlah mereka 12 orang, beberapa di antaranya adalah anak perempuan.

Anak laki-laki bertelanjang dada, duduk bersilah di tanah. Seorang anak laki-laki memainkan alat musik gambus.

Di dekat mereka berkibar bendera Bintang Kejora. Syair lagunya seperti ini :

Kami bukan Merah Putih 2x

Kami Bintang Kejora

Baru kau bilang Merah Putih

Pada akhir video berdurasi 45 detik itu, mereka meneriakkan yel-yel Papua Merdeka sebanyak tiga kali.

Baca juga: Bos KKB Papua Benny Wenda Sesumbar Ambil Alih Urusan Negara Papua Barat

Video itu diunggah akun Twiter KEJORA Merdeka dan WestPapua, Minggu 31 Juli 2022.

"Tuhan dan leluhur tulang belulang orang Papua tau isi hati orang papua. Papua pasti merdeka tinggal tunggu waktunya sja," tulis akun KEJORA Merdeka.

WestPapua menulis jangan paksa orang Papua mejadi Melayu, mereka tetap Melanesia.

"Kami bukan merah putih

Kami bintang kejora

Jangan paksa kami jadi Melayu

Kami Melanesia," tulis WestPapua.

Sebelumnya, WestPapua mengunggah video lima anak laki-laki memegang senjata laras panjang, 18 Juli 2022.

Kepala mereka diikat dengan dedaunan. Seorang di antaranya berbicara dalam bahasa Papua dengan semangat sambil mengangkat senjata ke udara.

WestPapua menerangkan bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka ( TPNPB-OPM) atau KKB Papua merekrut anak-anak usia 5 tahun untuk pertahanan.

Baca juga: Bekas Tembok Penampung Air Jadi Saksi, 2 Anggota KKB Papua Tewas Dihajar Sniper TNI Polri

"TPNPB OPM mendidik regenerasi dari usia 5 Tahun Generasi Pertahanan dari Kodap III Ndugama West Papua," tulis WestPapua.

Kepemilikan Senjata

Terkait dengan kepemilikan senjata, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM RI Perwakilan Papua mengungkapkan faka baru terkait kepemilikan senjata dan amunisi.

Komnas HAM menduga dana desa digunakan untuk membeli senjata dan aminusi oleh warga, termasuk Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua. 

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits Ramandey, Senin 18 Juli 2022, merujuk pada dua kasus yang ditangani Komnas HAM.

“Dari dua kasus yang pernah kita tangani, yaitu satu kasus di sekitar wilayah Sentani dan satu kasus yang kita tangani di Timika. Itu fakta temuan kami ada indikasi pembelian senjata api dan amunisi memakai dana desa,” ungkap Frits Ramandey, melansir Jubi.id.

Menurut Frits Ramandey, sejak adanya dana desa intensitas pembelian senjata dan amunisi meningkat di Papua. Berdasarkan laporan Aliansi Demokrasi untuk Papua atau ALDP terkait perdagangan senjata api yang terjadi di Paniai, Nabire dan Intan Jaya.

“Di situ (laporan) ada sejumlah pihak disebut misalnya ada mantan anggota DPR, pengusaha dan lain-lainnya,” ujar Frits Ramandey.

Selain itu, kata Fritz Ramandey, munculnya banyak kampung-kampung pemekaran yang tidak memiliki administrasi kependudukan yang jelas atau bisa dibilang fiktif di Papua, membuka peluang dana desa diduga digunakan membelikan senjata api dan amunisi.

Baca juga: Jurnalis KKB Papua Meninggal, Pangkat Prajurit Satu, Peti Jenazah Diselubungi Bintang Kejora

“Kemungkinan di wilayah-wilayah tertentu ada duplikasi penduduk tapi juga administrasi kampung tidak jelas tapi ada kampung. Nah, kemudian di situ ada dana yang cukup besar sekian ratus juta disalahgunakan karena dari aspek perencanaan tidak benar hingga pengawasan,” katanya.

Ia menyampaikan dari laporan yang diterima dari beberapa kepala kampung di Papua kepada Komnas HAM Papua, mereka memberikan sejumlah uang dari dana desa kepada pihak TPNPB-OPM atau KKB Papua karena mendapatkan ancaman.

“Dari dua kasus yang kami tangani secara langsung dan kesaksian ini menunjukan bahwa dana desa berpotensi juga untuk disalahgunakan untuk kepentingan pembelian (senjata dan amunisi) itu,” ujarnya.

Fritz Ramandey mengatakan, perlu pengawasan yang ketat terhadap pemekaran-pemekaran kampung di Papua. Serta adanya mekanisme atau aturan yang ketat terhadap penyaluran dana desa di Papua, yakni mulai dari perencanaan, pengawasan hingga pemakaian dana desa di Papua.

“Selama ini dana desa di kampung-kampung di pedalaman Papua mekanisme perencanaan, penggunaan tidak jelas berjalan,” katanya.

Direktur Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia atau PAHAM Papua, Gustaf Kawer mengatakan banyak pihak yang terlibat dalam kasus perdagangan senjata api dan amunisi di Papua.

Menurutnya, perlu langkah berani dari penegak hukum untuk membongkar dan menghukum semua pihak yang terlibat terutama dari oknum tentara maupun polisi.

“Dalam kasus jual beli amunisi yang di ungkap masyarakat sipil kemudian dikaitkan dengan teman mereka di hutan ( TPNPB-OPM ). Ini akan aparat jadi jadi terlindungi, itu harus diungkap,” kata Gustaf Kawer. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS