KKB Papua
KKB Papua Rekrut Anak 5 Tahun untuk Pertahanan : Kami Bukan Merah Putih, Kami Bintang Kejora
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka ( TPNPB-OPM) atau KKB Papua merekrut anak-anak usia 5 tahun untuk pertahanan.
Penulis: Alfons Nedabang | Editor: Alfons Nedabang
lihat foto
Kami bintang kejora
Jangan paksa kami jadi Melayu
Kami Melanesia," tulis WestPapua.
Sebelumnya, WestPapua mengunggah video lima anak laki-laki memegang senjata laras panjang, 18 Juli 2022.
Kepala mereka diikat dengan dedaunan. Seorang di antaranya berbicara dalam bahasa Papua dengan semangat sambil mengangkat senjata ke udara.
WestPapua menerangkan bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka ( TPNPB-OPM) atau KKB Papua merekrut anak-anak usia 5 tahun untuk pertahanan.
Baca juga: Bekas Tembok Penampung Air Jadi Saksi, 2 Anggota KKB Papua Tewas Dihajar Sniper TNI Polri
"TPNPB OPM mendidik regenerasi dari usia 5 Tahun Generasi Pertahanan dari Kodap III Ndugama West Papua," tulis WestPapua.
Kepemilikan Senjata
Terkait dengan kepemilikan senjata, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM RI Perwakilan Papua mengungkapkan faka baru terkait kepemilikan senjata dan amunisi.
Komnas HAM menduga dana desa digunakan untuk membeli senjata dan aminusi oleh warga, termasuk Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua.
Hal itu disampaikan Kepala Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits Ramandey, Senin 18 Juli 2022, merujuk pada dua kasus yang ditangani Komnas HAM.
“Dari dua kasus yang pernah kita tangani, yaitu satu kasus di sekitar wilayah Sentani dan satu kasus yang kita tangani di Timika. Itu fakta temuan kami ada indikasi pembelian senjata api dan amunisi memakai dana desa,” ungkap Frits Ramandey, melansir Jubi.id.
Menurut Frits Ramandey, sejak adanya dana desa intensitas pembelian senjata dan amunisi meningkat di Papua. Berdasarkan laporan Aliansi Demokrasi untuk Papua atau ALDP terkait perdagangan senjata api yang terjadi di Paniai, Nabire dan Intan Jaya.
“Di situ (laporan) ada sejumlah pihak disebut misalnya ada mantan anggota DPR, pengusaha dan lain-lainnya,” ujar Frits Ramandey.
Selain itu, kata Fritz Ramandey, munculnya banyak kampung-kampung pemekaran yang tidak memiliki administrasi kependudukan yang jelas atau bisa dibilang fiktif di Papua, membuka peluang dana desa diduga digunakan membelikan senjata api dan amunisi.
Baca juga: Jurnalis KKB Papua Meninggal, Pangkat Prajurit Satu, Peti Jenazah Diselubungi Bintang Kejora
