TPNPB - OPM Makin Menjadi-Jadi Usai Bunuh Warga Sipil, Kini Tetapkan Mantan Kapolda Jadi Buronan KKB

POS-KUPANG.COM - Saat ini ulah TPNPB-OPM ( Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka ) semakin menjadi-jadi.

Setelah para serdadunya membantai secara sadis warga sipil di Kampung Nanggolait, Kabupaten Nduga, 16 Juli 2022 lalu, kini mereka kembali mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat.

Melalui Panglima KODAP III Nduga, Egianus Kogeya, TPNPB-OPM mengeluarkan sejumlah ancaman bagi pemerintah Indonesia baik itu Presiden Jokowi bersama semua Menteri Kabinet juga Anggota DPR RI.

Bahkan TPNPB-OPM telah menjadikan mantan pejabat yang pernah bertugas di Papua sebagai para penjahat sehingga dimasukan dalam daftar pencarian orang.

Fakta tersebut beredar melalui video yang kini viral di media sosial. Video viral tersebut telah ditonton jutaan kali.

Dalam video yang tak disebutkan di tempat mana para anggota KKB itu melontarkan pernyataan tersebut, tapi dari materi yang terucap, tampak jelas kalau video itu diabadikan di wilayah pedalaman Papua.

Baca juga: KKB Papua Kembali Tebar Ancaman, Egianus Kogoya: Kami Tidak Kompromi, Tembak Mati Mata-mata

Bahkan pada video itu, terdengar pula ancaman penyerangan yang terus dilakukan ke semua kalangan apabila pemerintah pusat tak mengindahkan aspirasi yang disampaikannya.

Disebutkan bahwa jika pemerintah pusat, baik Presiden Jokowi bersama para menteri tak menghiraukan ancaman KKB, maka KKB pasti akan terus melancarkan aksi walau itu sangat pahit bagi para korban.

Jikalau DPR RI juga tidak mempedulikan ultimatum yang disampaikan TPNPB-OPM melalui jaringan KKB di kodap-kodap, maka Indonesia tak perlu berharap banyak akan kedamaian di Papua.

Sementara itu, Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom dalam pernyataannya menyebutkan bahwa saat ini pemerintah sedang berusaha mengambil alih semua tanah adat yang ada Papua.

Upaya paksa itu melalui program pemekaran daerah baru yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah pusat di Papua.

Andaikata Presiden Jokowi dan para menteri kabinet, juga DPR RI tetap memaksakan pemekaran daerah baru tersebut, maka sampai kapan pun TPNPB-OPM akan tetap menolaknya.

Pemerintah Indonesia, tuding Sebby Sambom, tak punya hak apa pun untuk membangun dan mengambil alih semua kekayaan yang ada di Papua.

Karena seluruh yang ada di Papua, baik di atas tanah maupun di bawah permukaan tanah, di laut maupun di sungai adalah milik orang Papua.

Baca juga: Forkom LKN Gelar Doa Bersama Kenang Korban Kekejaman KKB Papua, TNI Polri Diminta Segera Bertindak

"Semua kekayaan itu milik kami orang Papua. Indonesia hanya datang merampas dan mau mengambil alih semua yang ada di Tanah Papua. Pemerintah Indonesia adalah pemerintah kolonial, penjajah dan mau merampas semua hak milik Papua," tandas Sebby Sambom.