Jokowi Kunjungi Labuan Bajo
Jokowi Bertolak ke Labuan Bajo, Penolak Tarif Masuk Taman Nasional Komodo Jaga Situasi
aksi massa berencana akan kembali melakukan protes saat sang kepala negara berkunjung bila tak mendapat jawaban pemerintah.
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak ke Labuan Bajo, Manggarai Barat NTT. Beberapa hari sebelum kedatangan kepala negara, warga di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) menggelar demonstrasi. Demonstrasi menolak kenaikan tarif masuk ke TNK.
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) NTT meminta penolak kenaikan tarif TNK untuk bisa menjaga situasi saat kunjungan presiden Jokowi bersama rombongan.
Mantan wali kota Solo itu berkunjung ke Labuan Bajo, Kamis 21 Juli 2022 mengahadiri dan meresmikan sejumlah tempat wisata.
Baca juga: Resmikan Bandara Komodo, Ternyata Presiden Jokowi 4 Kali Kunjungi Labuan Bajo NTT
Sementara, penolak tarif masuk TNK, menentang kebijakan kenaikan tarif yang melambung hingga Rp 3.3750.000.
Saat itu aksi massa berencana akan kembali melakukan protes saat sang kepala negara berkunjung bila tak mendapat jawaban pemerintah.
Kepala Disparekraf NTT, Zeth Sony Libing, yang dimintai tanggapan justru meminta masyarakat untuk menjaga suasana sebagaimana citra pariwisata Labuan Bajo yang damai.
"Suasana harus aman dan damai karena itu saya menghimbau untuk teman-teman semua menjaga situasi yang aman dan damai sehingga image pariwisata Labuan Bajo itu pariwisata yang sejuk, aman dan nyaman," jawab dia, Rabu 20 Juli 2022.
Presiden akan berkunjung dan bermalam di Labuan Bajo, kata dia, sehingga berbagai agenda telah dipersiapkan dengan baik, termasuk aturan protokol yang diperkuat.
Baca juga: Presiden Jokowi Dipastikan ke Labuan Bajo Resmikan Fasilitas Pariwisata
Menurutnya, demonstrasi atau aksi menyampaikan aspirasi adalah hak siapapun yang dijamin dalam konstitusi tetapi perlu juga memperhatikan keamanan dan ketertiban semua pihak.
Ia juga berterima-kasih kepada aksi massa yang sebelumnya sangat tertib menyampaikan aspirasi, tidak anarkis, sesuai aturan yang ada dan pemerintah menampung maupun menimbang semua aspirasi tersebut.
"Tetapi pemerintah tetap mempunyai visi besar dan semuanya nanti menjadi pertimbangan pimpinan," ungkap dia.
Sebelumnya, ia menjelaskan Pemerintah Provinsi NTT bermaksud menjaga kelestarian alam Pulau Komodo karena terdapat hewan purba dunia yang wajib dilindungi manusia.
Berdasarkan hasil kajian para ahli lingkungan terhadap Pulau Padar dan Pulau Komodo dimana terjadi penurunan nilai ekosistem maka konservasi dilakukan Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Pusat.
Ia menyebut ini berkaitan dengan keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan komodo sebagai asas sustainable tourism.
Kita tidak ingin hari ini kita menikmati pembangunan pariwisata yang luar biasa tapi kita tidak memikirkan masa depan.
"Kita yang harus jaga anugerah Tuhan ini hingga 100 juta tahun komodo tetap ada," ungkapnya. (*)
