Pemprov NTT  Tak Benarkan Komersialisasi Taman Nasional Komodo Secara Brutal, Ini Penjelasannya

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT tidak membenarkan adanya upaya dari pemerintah melakukan komersialisasi Taman Nasional Komodo (TNK) secara brutal. Pemerintah membandingkan tak ada pembangunan bangunan besar seperti hotel di kawasan setempat.

Pemerintah justru tengah berupaya untuk menjaga keberlangsungan komodo sebagai icon daerah setempat. Pulau Padar dan Kokodo yang masuk dalam upaya konservasi, disebut bebas dari pembangunan skala besar. 

"Sampai dengan hari ini tidak ada satu pun pengusaha yang membangun hotel ataupun restauran di Pulau Padar dan Pulau Komodo," sebut Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT, Zeth Sony Libing, Selasa 19 Juli 2022 di ruang kerjanya.

Ia menjamin tidak ada pembangunan seperti itu apalagi komersialisasi brutal ke depan karena baginya pemerintah menjaga habitat dan ekosistem komodo.

Baca juga: Puncak Bukit Pulau Padar di Manggarai Barat Manjakan Mata Wisatawan

"Adakah di Padar itu restoran dan hotel? Adakah di Pulau Komodo restoran dan hotel? Kami menolak dengan tegas komersialisasi secara brutal. Pertanyaan kami siapa yang melakukan itu dan dimana? Apakah itu terjadi di Pulau Padar dan Pulau Komodo? Harus tunjukkan buktinya, datanya!" bebernya.

Selanjutnya, PT. Flobamor sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Provinsi NTT yang akan mengelola jasa wisata di Pulau Komodo dan Pulau Rinca.

Dalam business plan BUMD ini pun, jelasnya, tidak ada pembangunan resort-resort maupun hotel tetapi fokus di konservasi, pemberdayaan masyarakat, monitoring dan keamanan karena kerap terjadi ilegal fishing, perburuan liar, kebakaran dan lain semacamnya.

"Tugas kami menjaga itu dan mengelola di sana. Kemudian kami akan melakukan capacity building bagi masyarakat, rekrut tenaga lokal, jadi ranger di situ juga," ungkap Zeth. (Fan)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS