Berita Manggarai Barat Hari Ini
Demo Tolak Tiket Masuk Pulau Komodo Diwarnai Aksi Saling Dorong di Kantor Bupati
Aksi yang dilakukan di depan Kantor Bupati Manggarai Barat itu sempat diwarnai kericuhan saat para pendemo hendak memasuki area halaman kantor bupati
Penulis: Gecio Viana | Editor: Edi Hayong
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana
POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Sejumlah asosiasi pariwisata dan pelaku pariwisata di Labuan Bajo, menolak kenaikan harga tiket masuk ke Pulau Komodo, Taman Nasional Komodo (TNK) menjadi Rp 3.75 juta, Senin 18 Juli 2022.
Aksi yang dilakukan di depan Kantor Bupati Manggarai Barat itu sempat diwarnai kericuhan saat para pendemo hendak memasuki area halaman kantor bupati.
Alhasil, saling dorong antara massa pendemo dan Satpol PP Kabupaten Manggarai Barat tak terelakkan.
Namun demikian, demonstrasi yang juga dikawal ketat personel Polres Manggarai Barat dan TNI itu tidak berlangsung lama.
Seorang warga Pulau Komodo, Ihsan Abdul Amir menegaskan menolak kenaikan harga tiket masuk ke Pulau Komodo, Taman Nasional Komodo (TNK) menjadi Rp 3.75 juta.
Menurutnya, kenaikan harga akan berdampak kepada ekonomi masyarakat pulau, terlebih mayoritas warga Pulau Komodo merupakan pelaku pariwisata.
Ihsan bahkan mengancam akan memboikot TNK, khususnya di Pulau Komodo.
"Jika hal tersebut tidak akan diindahkan, kami akan memboikot TNK, khususnya di Pulau Komodo. Alasan karena 90 persen pariwisata dan itu akan berdampak," katanya.
Lebih lanjut, massa pendemo berharap Bupati turun temui mereka untuk beraudiensi, para pendemo meminta bupati bertanggung jawab atas pernyataannya diberbagai media, karena setuju dengan kenaikan tarif tiket di kawasan TNK tersebut.
"Kau pernah sampaikan di media bahwa setuju dengan kenaikan tiket, tapi kau tidak mau menemui kami di sini, ayo turun," kata Ketua Forum Masyarakat penyelamat Pariwisata Manggarai barat (FORMAPP-MABAR), Rafael Todowela.
Dalam orasinya, Rafael mengatakan, penetapan kebijakan tersebut, tidak tepat disaat ekonomi pariwisata perlahan hidup pasca pandemi Covid-19.
Sehingga kebijakan ini sangat merugikan masyarakat pelaku pariwisata dan menghambat pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi.
“Pada saat ini, sejumlah wisatawan membatalkan kunjungan mereka ketika mendengar informasi kenaikan tiket ini,” lanjutnya.
Selain itu kebijakan ini akan melengserkan warga lokal karena dianggap sebagai praktik monopoli bisnis pariwisata di tangan segelintir orang.
