KKB Papua

Pemerintah Sementara Papua Gelar Rapat, Ada Benny Wenda dan Senator Spanyol Gorka Elejabarrieta

Dalam unggahan diteruskan di fanpage Benny Wenda, dari akun Facebook Free West Papua Campaign, terlihat rapat digelar 16 Juni 2022

Penulis: Hasyim Ashari | Editor: Hasyim Ashari
Facebook Benny Wenda
RAPAT - Benny Wenda menggelar rapat 16 Juni 2022. Ini adalah pertemuan pertama International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dengan International Lawyers for West Papua (ILWP) dan The United Liberation Movement for West Papua - ULMWP sejak coviid-19 

POS-KUPANG.COM - Pemerintah Sementara Papua menggelar pertemua perdana pasca Covid-19 yang melanda dua tahun lamanya. Dalam rapat tersebut, ada Benny Wenda dan Senator di Parlemen Spanyol Gorka Elejabarrieta.

Dalam unggahan diteruskan di fanpage Benny Wenda, dari akun Facebook Free West Papua Campaign, terlihat rapat digelar 16 Juni 2022.

Dalam keterangannya, Free West Papua Campaign, juga menyertakan sebuah video terkiat dengan rapat tersebut.

Berikut unggahan Free West Papua Campaign:

Video lengkap rapat di Parlemen Inggris Selasa, 14 Juni 2022.

Baca juga: Kominfo Blokir Media Propaganda Pentolan KKB Papua Benny Wenda

Ini adalah pertemuan pertama International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dengan International Lawyers for West Papua (ILWP) dan The United Liberation Movement for West Papua - ULMWP sejak coviid-19 menyebar lebih dari dua tahun.

Pembicara:

1. Benny Wenda
Presiden Sementara ULMWP - Pemerintah Sementara Papua Barat.

2. Gorka Elejabarrieta
Senator di Parlemen Spanyol, Anggota Parlemen Internasional Papua Barat.

3. Jennifer Robinson
Barrister, pendiri pengacara Internasional Papua Barat (ILWP)

Hosted by: Alex Sobel MP - Anggota Parlemen Inggris, Ketua Parlemen Internasional Papua Barat (IPWP)

#UKParliament #EU #ULWMP #IPWP #ILWP #FreeWestPapua #PapuaMerdeka

Mengenal IPWP Papua

Sebagai informasi, Parlemen Internasional untuk Papua Barat atau International Parliamentarians for West Papua ( IPWP ) yaitu grup politikus lintas partai politik dari seluruh dunia yang mendukung penentuan nasib sendiri untuk penduduk Papua Barat.

Baca juga: Kapolri Listyo Sigit Ubah Pola Operasi Hadapi KKB Papua

IPWP diluncurkan di Houses of Parliament, London, pada tanggal 15 Oktober 2008.

Para pembicara utama di perkara peluncurannya yaitu:

* Melinda Janki (International Human Rights Lawyer)

* Hon. Andrew Smith MP (Britania Raya)

* Lord Harries (Britania Raya)

* Hon. Lembit Öpik MP (Britania Raya)

* Lord Avebury (Britania Raya)

* Benny Wenda (Papua Barat)

* Hon. Powes Parkop MP (Papua Nugini)

* Hon. Carcasses Moana Kalosil MP (Vanuatu)

* Carmel Budiarjo (TAPOL)

Baca juga: Kapolda Papua Ungkap Strategi Perang KKB Papua Saat Ini, Cegah Boros Amunisi

Mempunyai pula peluncuran IPWP di Port Moresby, Papua Nugini, yang dibawakan oleh Powes Parkop pada September 2009, belakang di Parlemen Eropa, Brussels, yang dibawakan Caroline Lucas MEP pada Januari 2010.

IPWP didirikan oleh aktivis kemerdekaan Papua Barat di pengasingan Benny Wenda dan dipimpin oleh Anggota Parlemen dari Partai Buruh Britania Raya Andrew Smith dan Lord Harries. Smith juga yaitu Ketua All Party Parliamentary Group for West Papua.

Tujuan utama IPWP yaitu menggalang dukungan dan kesadaran parlemen internasional untuk gerakan kemerdekaan Papua Barat.

IPWP mencontoh grup serupa yang pernah membantu gerakan kemerdekaan Timor Timur.

Pada tahun 2009, IPWP terdiri dari 50 anggota parlemen dari sejumlah negara seperti Papua Nugini, Australia, Swedia, Selandia Baru, Vanuatu, Republik Ceko, dan Britania Raya.

Baca juga: Kapolda Papua Sebut Korban Gangguan KKB Papua Terbanyak di Kabupaten Puncak Papua

Pada bulan Februari 2012, pemerintah Australia secara resmi memutus hubungan dengan pertemuan IPWP di Canberra dan menyatakan "dukungan penuh terhadap integritas wilayah dan kesatuan nasional Indonesia".

International Lawyers for West Papua

Mempunyai juga rencana pembentukan lembaga lain bernama International Lawyers for West Papua (ILWP) untuk bekerja sama dengan IPWP, lalu mengembangkan dan mengoordinasikan dukungan hukum untuk penentuan nasib sendiri Papua Barat.

Peluncurannya dilakukan bulan April 2009 di Guyana, Amerika Selatan.

Sumber: Pos Kupang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved