Sidang Paripurna DPRD Sumba Timur, Fraksi Bhineka Tanpa Catatan Untuk Pemerintah

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU - Sidang Paripurna DPRD Sumba Timur dengan agenda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2021, Rancangan Peraturan Bupati Sumba Timur tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumba Timur tahun 2021 dan LKPJ Bupati Sumba Timur tahun 2021.

Pada Sidang Paripurna ini, Fraksi Bhineka DPRD Sumba Timur memberikan apresiasi terhadap Kinerja Pemerintah. 

Pendapat akhir Fraksi Bhineka DPRD Sumba Timur dalam sidang paripurna tersebut tanpa catatan spesifik kepada pemerintah. 

Apresiasi tersebut disampaikan Abdul Haris yang mewakili Fraksi Bhineka dalam penyampaian pendapat akhir fraksi di ruang sidang utama DPRD Sumba Timur, Senin 27 Juni 2022 siang. 

Baca juga: Insiden Sidang Paripurna DPRD Sumba Timur, Dokumen Pemandangan Fraksi Golkar Tidak Lengkap 

Dalam sidang paripurna terbuka yang dipimpin Ketua DPRD Sumba Timur Ali Oemar Fadaq didampingi wakil ketua DPRD Umbu Kahumbu Nggiku itu, Fraksi Bhineka yang mendapat kesempatan keenam atau terakhir, menyampaikan pendapat akhir fraksi tidak lebih dari tiga menit. 

Selain apresiasi, Fraksi Bhineka menyatakan menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumba Timur tahun 2021, LKPJ Bupati Sumba Timur tahun 2021 dan rancangan Peraturan Bupati Sumba Timur tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumba Timur tahun 2021.

"Ya, Fraksi Bhineka menyatakan menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumba Timur tahun 2021, LKPJ Bupati Sumba Timur tahun 2021 dan rancangan Peraturan Bupati Sumba Timur tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumba Timur tahun 2021," ujar Abdul Haris. 

Harapan Fraksi Bhineka, kata Abdul Haris, pemerintah dapat mengakomodir dan menjalankan rekomendasi yang telah disampaikan dalam pandangan umum Fraksi dan rekomendasi komisi. 

Baca juga: DPRD Sumba Timur Gelar Sidang Paripurna V

Sementara itu, lima fraksi lainnya memberi catatan kepada pemerintah terkait harga tiket pesawat, hama belalang, antrian pengisian BBM di SPBU, pengadaan obat obatan, kualitas pekerjaan proyek, distribusi bibit dan obat pertanian, serta penataan lokasi wisata. 

Selain itu catatan juga diberikan kepada pemerintah terkait pencairan dana seroja, pelaksanaan vaksin ternak, kartu tani masyarakat, upaya pengelolaan pajak, persoalan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas jalan di Mbatakapidu dan Pambotanjara, perbaikan jembatan Kayuri Kecamatan Rindi, serta survey mata air di Lailanjang untuk kebutuhan air bersih masyarakat. (Ian)