Ketua Komisi Kerawam KWI, Mgr.Sensi Potokota: Kerawam Harus Bergerak, Menginspirasi, Terlibat

Ketua Komisi Kerawam KWI, Mgr. Vincentius Sensi Potokota: Kerasulan Awam Harus Bergerak, Menginspirasi, Terlibat Langsung

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - “Kerasulan awam harus bergerak, menginspirasi, terlibat langsung di tengah kehidupan umat,” ujar Ketua Komisi Kerawam KWI, Mgr. Vincentius Sensi Potokota saat menutup Pertemuan Nasional (PERNAS) Komisi  Kerasulan Awam  Konferensi Waligeraja Indonesia (Kerawam KWI) 2022, Jumat 17 Juni 2022,  di Pusat Pastoral Samadi, Jakarta Timur.

“Salah satu tugas kerasulan ini adalah menghadirkan Gereja dalam bidang sosial politik kepada umat,” ujar Mgr. Sensi yang juga Uskup Agung Ende-NTT.

PERNAS Kerawam tersebut berlangsung sejak 14 Juni 2022, menghadirkan pemimpin Komisi Kerasulan Awam  dari 37 keuskupan  - di 34 provinsi – di seluruh Indonesia.

Turut hadir Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), perwakilan Yayasan Bhumiksara, serta perwakilan  sejumlah ormas Katolik, yaitu  Pemuda Katolik (PK), Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), Wanita Katolik Republik Indonesia  (WKRI), dan Vox Point.
 
Pertemuan  Nasional  ini merupakan salah satu upaya Gereja menghadirkan dukungan persisten pada upaya negara menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta keutuhan bangsa  dan negara dari segala bentuk intoleransi dan radikalisme  - melalui gerakan kerasulan awam. 

Melalui kerasulan awam, umat didorong agar  tanggap dan terlibat secara aktif  dalam karya-karya sosial-politik yang menginspirasi dan menghadirkan Gereja di  tengah masyarakat luas. Terutama, tatkala negara dan bangsa kita bersiap menyongsong salah satu momentum penting demokrasi yang akan melahirkan pemimpin nasional melalui pemilu 2024.
 
Ketua Konferensi Waligereja Indonesia Ignatius Kardinal Suharyo yang hadir membuka PERNAS pada Selasa, 14 Juni, menekankan pentingnya karya dan gerakan kerasulan awam. 

“Kita  tidak  sekadar menjalankan tugas  dengan motivasi  tapi juga  dengan  inspirasi iman,” ujarnya.

Inspirasi, menurut Kardinal Suharyo, merupakan fundamen niscaya bagi manusia untuk  keluar dari zona nyaman, aktif bergerak, tanggap dan terlibat melalui keahlian serta profesinya masing-masing.
 
Dengan demikian, gerakan kerasulan awam dapat membantu lingkungan yang menjunjung humanitas dalam kehidupan berbangsa dan semesta. Termasuk di bidang sosial, politik.

Kardinal juga menyinggung pentingnya karya kerasulan awam dari hulu ke hilir, dari membaca konteks sosial  melalui analisis hingga bermuara pada gerakan nyata dalam menanggapi momentum sosial politik yang menjamin demokrasi dan keadilan. 

“Allah menyampakan kehendakNYA  lewat realitas sosial-politik yang tidak begitu saja mampu kita terima dan pahami. Maka perlu kesempatan seperti PERNAS untuk membaca situasi bersama-sama,” Suharyo menambahkan.
 
Bertema “Umat Katolik  Tanggap dan Terlibat”, PERNAS Kerawam KWI 2022, menghadirkan pemimpin Komisi Kerawam  KWI dari lima regio (wilayah): Sumatera,  Kalimantan, MAMS (Manado, Ambon, Makasar), Nusra (NTT, NTB,  Bali), Papua, dan Jawa. Mereka  terdiri para  klerus (imam) sebagai Ketua Kerawam dan non-klerus (umat awam) yang bertugas membantu Ketua Komisi Kerawam di wilayah keuskupannya masing-masing.
 
Terkait salah satu tugas utama Komisi Kerawam KWI yang menghadirkan Gereja dalam bidang sosial-politik, maka ada dua agenda utama PERNAS  2022.  Yakni, membaca peta ekosistem sosial politik dalam dua tahun ke depan menjelang Pemilu 2024 – serta potensi polarisasi politik identitas. Dan, melihat situasi  riil terkini gerakan radikalisme dan intoleransi yang mengancam diversitas kehidupan umat lintas-iman di tanah air.
 
Menteri Koordinator Polhukam hadir diwakili Asisten Deputi Koordinasi Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik pada  Kemenko Polhukam RI  Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani. Dan; Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Kemendagri Drajat Wisnu  Setyawan hadir mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Hadir pula, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja; anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022 -2027 August Mellaz.
 
Direktur  Eksekutif Charta Politika Totok Yunarto; Direktur Eksekutif Para Syndicate Yohanes  Ari Nurcahyo; Direktur Litbang  Kompas  Ignatius Kristanto, Peneliti Kajian Terorisme dari Universitas Indonesia juga turut membagikan pengalaman dan pemikiran dalam diskusi PERNAS.
 
Ditemui selepas memberikan paparan terkait peta kontestasi pemilu dan elektoral nasional, Totok Yunarto mengatakan,  
“Gerakan kerasulan awam perlu terus memperbarui pendidikan dan  informasi politik yang aktual karena pemilu  kita masih jauh dari proses yang – kita anggap—berkualitas,” ujar Totok.
 
Bahkan, Pemilu di Indonesia, menurut Direktur Charta Politika,  masih berbicara mengenai bagaimana mengelimir calon-calon  pemimpin  yang berpotensi mengembalikan kita ke masa lalu dalam  pilkada dan  pemilu.

“Di masa kemarin pemilu kita masih bicara mengenai isu paling primitif yaitu SARA,” ujarnya.
 
Maka, sebelum kita berbicara mengenai program terbaik buat  bangsa, Totok menegaskan perlunya memastikan isu-isu primitif  dalam pemilu harus dielimir terlebih dahulu.

“Di sinilah peran kerasulan awam yang berhubungan langsung dengan rakyat banyak di setiap daerah untuk memberikan pendidikan dan informasi politik yang tepat,”  dia menambahkan.
 
Mengawal Pemilu yang adil, jujur, transparan, tanpa rasa ketakutan disampaikan dengan jernih oleh Asisten Deputi Koordinasi Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik pada Kemenko Polhukam RI  Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani.

“Pemerintah tidak dapat melakukan ini sendirian. Untuk itu kami mendorong para pemimpin kerasulan awam membantu meneruskannya kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing,” kata Rizal.
 
Direktur Para  Syndicate Yohanes Ari Nurcahyo menjelaskan, akurasi informasi dalam pendidikan sosial politik masyarakat amat perlu didukung oleh basis data yang kuat dan akurat.

“Oleh sebab itu,  gerakan, karya, aktivitas kerasulan awam perlu berjalan bersama basis data,” ujar Ari  yang memimpin sindikasi kajian-kajian independen dalam studi kebijakan.
 
Dalam menyongsong pemilu 2024, Para Syndicate membantu Komisi Kerawam KWI melaksanakan survei internal untuk memetakan kepemimpinan nasional.
 
Salah satu hasil PERNAS yang direkomendasikan kepada Konferensi Waligereja Indonesia serta umat Katolik adalah mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 yang bersih, demokratis, berintegritas,dan tidak diwarnai politik  identitas. 
 
Menandai penutupan PERNAS,  Mgr. Vincentius Sensi  Potokota mempersembahkan misa konselebrasi didampingi perwakilan imam dari regio Jawa dan regio Kalimantan.*