Catur Ariyanto Widodo:  Realisasi APBN di NTT Sudah Mencapai 15 Persen 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, Catur Ariyanto Widodo mengungkapkan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT) sudah mencapai 15 persen. 

Hal ini diungkapkan dalam Podcast Pos Kupang yang dipandu Host Jurnalis Pos Kupang, Eflin Rote, Selasa, 30 Mei 2022.

Berikut cuplikan wawancara eksklusif Pos Kupang bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT.

E : Apa sebenarnya fungsi dari kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan khsususnya di wilayah NTT?

C : Direktorat Jenderal Perbendaharaan itu merupakan unit kerja dibawa Kementerian Keuangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kementerian Keuangan itu urusannya adalah dengan APBN, kira - kira seperti itu dan didalam unit Kementerian Keuangan, kami fokus kepada pelaksanaan anggaran ataupun pelaksanaan dari belanja negara yang ada di APBN.

Jadi fokus kami disitu bagaimana kami mengendalikan, bagaimana kami berkoordinasi, kemudian bagaimana kami melakukan pembinaan para stakeholder kami di daerah di Provinsi NTT yaitu satuan kerja yang ada di provinsi NTT. 

E : Berarti punya korelasi dengan pemerintah provinsi NTT? 

C : Betul. Kami punya kedekatan karena kemudian salah satu penyaluran yang berasal dari APBN itu berasal dari transfer ke daerah dan Dana Desa. Jadi kalau kita dengar Dana Desa, itu sebetulnya disalurkan melalui APBN dan disalurkan melalui kami di Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

E : Berarti Kanwil ini juga mengendalikan Dana Desa?

C : Ya artinya kami turut mengendalikan, melihat bagaimana realisasi dari Dana Desa tersebut. 

E : Berbicara tentang APBN Kita 2022 ini, APBN Kita sebenarnya apa? 

C : Secara umum, APBN ini adalah rencana kerja pemerintah dalam bentuk uang yang kemudian disetujui oleh DPR lah. Gampangannya seperti itu.

Didalamnya, sebetulnya di sana ada pendapatan kemudian ada belanja dan juga ada pembiayaan dalam hal kalau terjadi defisir dari APBN ini.

Kira - kira seperti itulah APBN. Dalam kaitan dengan APBN ini juga yang kemudian perlu kita lihat bahwa APBN ini kan menjadi alat pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat intinya, sehingga kemudian APBN ini memiliki fungsi bagaimana mengalokasikan, bagaimana mendistribusikan sekaligus menstabilisasikan perekonomian yang ada.

Jadi, karena merupakan rencana pemerintah dan memiliki tiga fungsi, alokasi, distribusi dan stabilisasi maka ini menjadi instrumen yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari pemerintah. 

E : Bicara soal salah satu fungsi dari APBN ini kan menstabilisasikan perekonomian untuk mensejahterakan masyarakat. Apa korelasinya stabilisasi ekonomi dengan APBN? 

C : Contoh paling gampang kalau kita bicara masalah stabilisasi adalah ketika masa pandemi. Jadi ketika masa pandemi kemarin perekonomian itu kan turun. Ketika perekonomian turun, resiko yang ada di masyarakat juga tinggi sehingga kemudian dunia usaha pun sepertinya masih menahan diri untuk bisa turun dan turut serta mengembalikan kondisi perekonomian.

Pada kondisi inilah pemerintah bisa turun untuk menstabilisasikan ekonomi dengan berbagai insentif yang ada didalam APBN tersebut sehingga kondisi perekonomian itu kembali terangkat sehingga dunia usaha juga bisa berpartisipasi dan masyarakat juga berpartisipasi.

Jadi contoh yang paling gampang di masa pandemi tersebut umpamanya pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha dalam bentuk umpamanya kita bicara kredit usaha rakyat (KUR) kemudian ada semacam relaksasi untuk membayar bunga yang tadinya harusnya membayar bunga enam persen tetapi kemudian hanya tiga persen atau bahkan pada beberapa waktu bisa sampai nol persen dibayarkan oleh masyarakat.

Ini contoh saja ya.

Contoh paling gampang di masa pandemi ketika pemerintah melakukan stabilisasi dari kondisi yang tidak favorable tadi menjadi kondisi yang masyarakat itu menjadi nyaman untuk kemudian berusaha.

E : Berarti pemerintah juga dalam menjalankan fungsi APBN ini ikut menstabilisasikan perekonomian contohnya dalam masa pandemi ya? 

C : Ya seperti itu. Banyak juga sebetulnya dalam masa - masa yang normal pun stabilisasi itu diperlukan, tidak harus dimasa pandemi tetapi memang paling mudah mengambil contoh. 

E : Berarti kebijakan stimulus yang diberikan pemerintah dalam masa pandemi ini sudah tepat? 

C : Kalau kita bicara yang menjadi tanggung jawab dari APBN pada saat ini kan kalau kita berbicara KUR itu masyarakat ini kan diberi subsidi bunga ya. Jadi KUR itu memang dananya berasal dari Bank tetapi subsidi bunganya berasal dari pemerintah.

Jadi kalau dalam konteks untuk menumbuhkan minat berusaha di masyarakat ya sudah cukup tepat untuk kita lakukan pada saat ini. 

E : Kalau melihat kinerja APBN dalam pertumbuhan ekonomi khususnya di NTT ini sudah sampai mana? 

C : Ada berita bagus sebetulnya nanti tahun 2022 yang harus kita sampaikan, apabila dibandingkan dengan periode yang sama, bulan April 2022 ini dibandingkan dengan periode bulan April 2021 itu kita melihat bahwa ada kenaikan dari sisi kinerja APBN.

Jadi kami boleh sampaikan dari sisi belanja negara contohnya, itu dari sisi nilai terjadi kenaikan tiga persen dari realisasi anggaran yang kalau kita lihat sebagian besar itu berasal dari transfer ke daerah dan Dana Desa.

Artinya, uang yang nantinya diberikan melalui pemerintah daerah untuk dapat disalurkan kepada masyarakat dan kalau kita lihat dari sisi pendapatan juga, pendapatan negara kita tumbuh 3.4 persen ditahun 2022. Kita bicara negara, kita bicara secara spesifik Provinsi NTT dalam kaitan dengan APBN.

Contohnya, ketika di tahun 2021 realisasi sampai dengan April pada saat itu sekitar Rp. 754 miliar untuk pendapatan tetapi untuk tahun 2022 ini bisa mencapai Rp 780 miliar year on year.

Demikian juga ketika kita berbicara belanja dimana tahun lalu hanya terealisasi 9.2 triliun, tahun ini kita bisa realisasikan 9.5 triliun. Jadi ini cukup menggembirakan dalam konteks fungsi bagaimana pemerintah mengalokasikan APBN untuk kesejahteraan masyarakat.

E : Dari tahun ke tahun sejak pandemi berarti sudah menunjukkan tren perbaikan ya? 

C : Tren perbaikan dari sisi tata kelola kemudian dari sisi kinerja kita melihat sinyalemen yang positif terkait dengan kinerja dari APBN ini. 

E : Kalau untuk NTT sendiri apakah trennya juga menunjukkan perbaikan atau seperti apa? 

C : Tren negara kurang lebih sama dengan tren NTT. Jadi dua - duanya menunjukkan kinerja yang positif baik dari sisi belanja ataupun pendapatan, demikian juga yang ada di NTT. 

E : Kinerja APBN di NTT sudah maksimal atau belum? 

C : Kalau kita bicara mengenai apakah sudah optimal atau belum itu memang relatif tapi kami melihat masih ada ruang untuk perbaikan, itu pasti ada dan kami melihat kenapa ruang perbaikan itu masih perlu dilakukan jadi meskipun terjadi peningkatan tetapi kalau kita bandingkan dengan rata - rata nasional kita memang masih agak di bawah.

Artinya ruang untuk peningkatan masih cukup luas dengan memperbaiki tata kelola. Tata kelolanya itu macam - macam.

Ada yang berupa bagaimana kita memperbaiki proses pengadaan yang ada di satker kemudian kita lebih meningkatkan kinerja artinya kemampuan SDMnya juga kita tingkatkan dan juga tentu saja kita lebih melihat pada waktu - waktu pencairan atau penyerapan anggaran yang tepat.

Ini kadang kan satuan kerja atau teman - teman kita tidak melihat waktu tersebut sehingga ketika waktu anggaran ini dibutuhkan masyarakat, itu tidak pas gitu lho. Nah kita melihat ini masih bisa terus kita perbaiki dari waktu ke waktu. 

E : Realisasi anggaran juga perlu timing ya, korelasinya apa? 

C : Kalau kita bicara APBN kemudian APBN itu kita bagi dalam empat triwulan, kasarannya setiap triwulan itu kita sudah menetapkan target yang harus dicapai jadi kira - kira di triwulan pertama kita 15 persen.

Di NTT ini sudah tercapai 15 persen untuk realisasinya tetapi kalau kita bandingkan dengan nasional itu mungkin masih perlu ditingkatkan.

Kenapa realisasi atau penyerapan ini menjadi penting?

Karena semakin penyerapan itu terjadi artinya semakin cepat uang itu tersampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Makin cepat digunakan untuk pembangunan makin cepat bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kira - kira seperti itu gambaran secara besarnya.(*)

Berita NTT Hari Ini