Berita NTT Hari Ini
Lembata dan Malaka Belum Salurkan Dana Desa Tahap I Hingga BLT
Tingkat penyaluran DAK Fisik yang belum optimal salah satunya penyebabnya adalah masih dilaksanakan proses pengadaan barang/jasa
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG-- Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) NTT melaporkan terdapat dua Kabupaten yang belum melakukan realisasi penyaluran dana desa (DD) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Lembata dan Malaka menjadi daerah dengan paling rendah penyaluran.
Kepala Kanwil DJPb NTT, Catur Ariyanto Widodo, dalam laporan tertulisnya, Senin 30 Mei 2022, menyebut, Kabupaten Lembata sampai dengan bulan Mei belum menyalurkan DD kepada 144 desa untuk tahap I. Padahal, penyaluran DD tahap I dilakukan paling lambat pada bulan Maret. Selain itu, Kabupaten Lembata juga belum merealisasikan penyaluran BLT pada triwulan I dan II.
Catur merinci, pada penyaluran BLT triwulan II, hingga April 202 baru ada dua kabupaten yang menyalurkan. Pagu untuk BLT triwulan I dan II serta DD di Kabupaten Lembata sebesar Rp 123.621.783.000. Sementara di Kabupaten Malaka, pagu yang disiapkan sebesar Rp 109.503.100.000., dan baru direalisasikan sebesar Rp 7.654.500.000, untuk BLT triwulan I.
Tahun ini disebut, penyaluran dana desa tumbuh 15,1 persen (yoy). Hingga April, penyaluran dana desa sebesar Rp 545,81 miliar atau 19,5 persen dari total alokasi.
"Sampai dengan tanggal 20 Mei 2022, dari total 3.026 desa di NTT, terdapat 971 desa belum menerima penyaluran dana desa. Dan total penyaluran BLT tahap I sebanyak 204.173 Keluaraga Penerima Manfaat (KPM)," kata Catur.
DJPb juga melaporkan, ekonomi NTT pada triwulan I 2022 tumbuh 1,62 persen (yoy) atau membalik dari peridoe tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 0,22 persen. Meski membaik, capaian itu masih lebih rendah dari ekonomi nasional yang tumbuh 5,01 persen (yoy).
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB atau jumlah nilai tambah bruto NTT, kata Catur, alami penurunan. Pada Maret 2022 dibanding triwulan 4 tahun 2021. Untuk tingkat inflasi, NTT mengalami inflasi sebesar 1,33 persen (m-to-m) pada bulan April. Ini lebih tinggi dari Maret sebesar 0,15 persen. Pemicunya pada 9 dari 11 kelompok pengeluaran.
Adapaun penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang tumbuh 45,3 persen (yoy).
Realisasi penyaluran DAK Fisik sampai April 2022 sebesar Rp58,16 Miliar atau 1,6 % dari total alokasi. Baru ada 5 daerah yang merealisasikan dengan terbesar adalah Kabupaten Manggarai Barat Rp14,52 Miliar.
"Tingkat penyaluran DAK Fisik yang belum optimal salah satunya penyebabnya adalah masih dilaksanakan proses pengadaan barang/jasa," sebut dia.
Sementara, penyaluran KUR NTT sampai dengan April 2022 total sebesar Rp1,36 Trilun untuk 37.463 debitur. Secara nasional NTT menempati urutan 22 dalam total penyaluran KUR. Menurutnya, total penyaluran KUR terbesar terdapat pada wilayah Kota Kupang dengan realisasi Rp140,98 Miliar sedangkan untuk jumlah Debitur terbesar adalah pada wilayah Kabupaten Ende yaitu 4.142 debitur.
Menurut skema penyaluran, terbesar adalah pada skema Mikro dengan total penyaluran
Rp912,67 Miliar dan 26.566 debitur. Menurut sektor, perdagangan dan eceran adalah sektor dengan distribusi terbesar yaitu
55,9 % . Kondisi ini bukan merupakan kondisi ideal karena distribusi sektor non produksi diatas 40 % . Seharusnya antara sektor produktif dan non produktif harusnya 60 berbanding 40.
"Pertumbuhan penyaluran dan jumlah debitur terbesar adalah pada Kabupaten Sabu Raijua," kata Catur.
Catur menambahkan, seluruh jajaran Kementerian Keuangan berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan APBN agar
tetap responsif, fleksibel dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi NTT.
Begitu juga dengan kinerja APBN hingga April 2022 terus menunjukkan perbaikan, dan diharapkan mampu mendorong
pertumbuhan di triwulan II/2022. Terkait belanja APBN, kinerja yang membaik terlihat dari peningkatan realisasi belanja Kementerian dan Lembaga, penyaluran THR, penyaluran dana PEN dan penyaluran TKD
Di tingkat NTT, realisasi penyaluran TKD hingga April 2022 menunjukkan peningkatan. Hal ini perlu dibarengi dengan kinerja belanja daerah (APBD) yang lebih baik, agar memberikan dampak yang optimal bagi perekonomian di NTT.
"Penyaluran KUR dan pembiayaan Umi oleh perbankan dan lembaga non perbankan perlu terus ditingkatkan untuk memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat/UMKM," tambah dia. (Fan)
