Bertemu Jokowi di Bogor, Bupati Jayapura Sebut DOB Papua Aspirasi Murni

Selain itu, pimpinan MRP beberapa waktu lalu juga telah bertemu dengan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri serta pimpinan partai politik, untuk menyampaikan aspirasi penolakan revisi kedua UU Otsus dan pemekaran wilayah.

Menurut Timotius, persetujuan anggotanya terhadap kebijakan politik Jakarta hari ini tidak sah dan bukan merupakan sikap resmi MRP.

"MRP sangat sesalkan pihak Istana yang memanfaatkan kebaikan Jokowi untuk kepentingan kelompok," kata Timotius.

"Kami sudah minta Jokowi bahwa untuk mengundang MRP itu harus pimpinan, bukan anggota, kecuali anggota itu mendapatkan mandat dari pimpinan," tegasnya.

Demo di beberapa tempat

Sebelumnya, ribuan masyarakat Papua di berbagai kota di Indonesia menggelar aksi demo serentak pada Selasa 10 Mei 2022, menyuarakan penolakan mereka terhadap wacana pemekaran dan otonomi khusus. Aksi tersebut dikoordinir oleh Petisi Rakyat Papua (PRP).

Puluhan mahasiswa Papua di Yogyakarta menggelar aksi demo, pada Selasa 10 Mei pagi, di depan Gedung DPRD Yogyakarta yang terletak di kawasan turis Malioboro.

Aparat keamanan membiarkan mereka masuk ke kawasan tersebut, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai kawasan terlarang untuk pelaksanaan aksi demonstrasi oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Aksi tersebut merupakan bagian dari demonstrasi serentak mahasiswa Papua di berbagai kota di Jawa, Bali dan Sulawesi.

Menurut juru bicara PRP, Jefry Wenda, aksi serupa juga digelar di berbagai kota di Papua, seperti di Jayapura, Manokwari, Sorong, Kaimana, Wamena, Yahukimo, Dogiyai, Mapia, dan Deiyai.

“Kenapa agenda ini sangat penting? Ini tidak terlepas dari sejarah rakyat Papua, di mana rakyat Papua tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan,” kata Jefry dalam rekaman pernyataan yang disampaikan pada Senin 9 Mei 2022.

Pengambilan keputusan yang dimaksud Jefry adalah rangkaian peristiwa sejak perjanjian New York tahun 1962 hingga pelaksanaan otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah pusat pada 2001.

Ia menambahkan bahwa luputnya pelibatan rakyat Papua dalam menentukan nasib mereka sendiri juga terjadi dalam proses kontrak antara PT Freeport dan pemerintah pusat pada 1967.

“Artinya, negara telah menunjukkan bahwa Jakarta tidak mengutamakan manusia Papua. Tetapi bagaimana Jakarta ingin menguasai sumber daya alam yang ada di Papua. Hal ini terbukti dari sejarah panjang rakyat Papua yang selama ini tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan,” tambah Jefry.

Pada sisi yang berbeda, kata Jefry, rakyat Papua telah mengusulkan penyelesaian konflik melalui referendum. Namun tuntutan itu tidak pernah didengar oleh pemerintah pusat.