Berita Sumba Timur Hari Ini
Perencanaan Pembangunan Harus Terukur dan Realistis
Politisi senior Golkar itu juga menekankan pentingnya prioritas program dan kegiatan yang efektif dan efisien di tengah terbatasnya
Penulis: Ryan Nong | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Laporan Reporter POS KUPANG, Ryan Nong
POS-KUPANG.COM, WAINGAPU - Bupati Sumba Timur Drs Christofel Praing meminta seluruh jajaran untuk menghasilkan perencanaan yang terukur dan realistis dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten tahun 2023.
Perencanaan yang terukur dan realistis harus didasarkan pada kebijakan strategi pembangunan Sumba Timur tahun 2023.
Hal itu ditegaskan Bupati Christofel saat membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumba Timur Tahun 2023 pada Selasa 12 April 2023 pagi.
Baca juga: Amerika Serikat Tidak Suka Indonesia Undang Putin ke KTT G20, Jokowi: Saya Sudah Undang Zelenskyy
Pada kegiatan yang berlangsung di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi Waingapu itu, Bupati Christofel juga menekankan agar seluruh perencanaan tetap mengambil titik pihak pada RPJMD Kabupaten Sumba Timur tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.
Ia memberi catatan agar seluruh elemen pemerintahan khususnya dari tingkat kabupaten hingga desa memperkuat komitmen bersama untuk menjaga konsistensi dalam mencapai target pembangunan pada 2023.
Alumni IPDN Kupang dan Magister Pemerintahan dari Universitas Padjajaran itu menyebut perencanaan program harus mengacu pada hasil musrenbang tingkat bawah yakni desa hingga kecamatan serta mempertimbangkan pokok pikiran dari dewan.
Baca juga: Renungan Harian Katolik Sabtu 30 April 2022: Yesus Berkata, Aku Ini, Jangan Takut
Perencanaan berjenjang harus menjadi perhatian dan menjadi dasar bagi perencanaan di tingkat kabupaten.
"Untuk perencanaan ini, kita tidak dalam posisi untuk mendikotomi satu dengan yang lain," tegas pria kelahiran 1965 itu.
Dengan kondisi keterbatasan keuangan daerah, tegas Bupati Christofel, maka dibutuhkan kejelian perencanaan untuk menempatkan skala prioritas sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Sumba Timur yang telah ditetapkan.
Ia menyebutkan, pada periode kepemimpinannya bersama wakil bupati David Melo Wadu, mereka terus mempraktekkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan 3 pilar pembangunan daerah yakni, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil.
Baca juga: Siswa SDK Maria Ferari Maumere, Ikut Retret Sebelum UASBN
"Tiga pilar pembangunan ini yang harus terus kita konsolidasi," tegas mantan birokrat itu.
Konsolidasi itu terus diperkuat agar seluruh elemen pembangunan selalu "hadir bersama" untuk menyelesaikan aneka persoalan di Kabupaten terbesar di Pulau Sumba itu. "Terima kasih untuk dunia usaha dan masyarakat sipil yang telah ambil bagian dalam pembangunan Sumba Timur," tambah suami Melyati Praing Simanjuntak.
Bupati Christofel juga menyinggung para camat dan kepala desa untuk komitmen dalam penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di bumi Matawai Amahu Pada Njara Hamu.
Sementara Ketua DPRD Sumba Timur Ali Oemar Fadaq dalam pidatonya juga mengingatkan agar perencanaan tersebut memperhatikan tiga unsur penting yakni "suara akar rumput" yang telah terformulasi melalui Musrenbang hingga Rapat Kerja Pamong Praja dan Forum Perangkat Daerah, perencanaan perangkat daerah serta pokok pikiran DPRD.
Baca juga: Polisi Tindaklanjuti Laporan Masyarakat Terhadap Sembilan Gadis NTT Nyaris Jadi Korban Sindikat
Politisi senior Golkar itu juga menekankan pentingnya prioritas program dan kegiatan yang efektif dan efisien di tengah terbatasnya kemampuan fiskal daerah.
"Perencanaan harus berdasarkan skala prioritas kebutuhan karena anggara dan keuangan daerah kita yang terbatas," ujar politisi yang akrab dengan panggilan Abba Ali ini.
Perencanaan program pembangunan Sumba Timur tahun 2023 hendaknya berkorelasi dengan arah pembangunan Provinsi NTT tahun 2023.
Saat memberikan pemaparan, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Alfonsus Theodorus mengingatkan bahwa perencanaan harus meletakan target secara realistis.
Provinsi NTT menerapkan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 pada isu kemandirian lokal dengan tema RKP yakni peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Seperti halnya Ketua DPRD Sumba Timur, Alfonsus Theodorus juga mengingatkan soal penetapan skala prioritas sesuai dengan keterbatasan anggaran daerah.
"Skema pembangunan tidak bisa dikerjakan secara serabutan, ada integrasi sumber daya di lapangan. Dengan kondisu fiskal yang terbatas, maka di situlah kualifikasi dimainkan untuk melihat kebutuhan masyarakat," ujar dia.
Menurutnya, Musrenbang Kabupaten karus dapat menghasilkan program yang efisien dan efektif menuju Sumba Timur Sehati dalam bingkai NTT yang bangkit dan sejahtera.
Musrenbang RKPD Sumba Timur 2023 yang mengangkat tema 'Pemantapan Kualitas Sumber Daya Dan Produktivitas Ekonomi Yang Berbasis Potensi Lokal Untuk Terwujudnya Sumba Timur Sehati' itu dihadiri pimpinan DPRD, Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, para camat, BUMN/BUMD, lembaga vertikal, perwakilan forum anak serta perwakilan lembaga swadaya masyarakat.
Tampak diantaranya Kapolres AKBP Fajar Widyadharma Lukman, Kepala Kejari Sumba Timur Okto Rikardo, perwakilan Dandim 1601 Sumba Timur, Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, Komandan Posal Waingapu Letda Laut (T) Siswanto, Danki 3 Yon A Pelopor Iptu I Gusti Ngurah Sastrawan, serta Wakil Ketua DPRD Sumba Timur Umbu Kahumbu Nggiku.
Tampak pula Sekda Sumba Timur, Domu Warandoy, dan para asisten.
Saat pembukaan tersebut, Bupati Christopher didampingi Ketua DPRD Sumba Timur, Ali Oemar Fadaq dan Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Alfonsus Theodorus. (*)
