Datangi Gedung DPRD NTT, Massa AMARA NTT Sampaikan 22 Tuntutan

Melepaskan harga minyak goreng sesuai mekanisme pasar, berarti kekuatan terbesar di pasar atau rantai pasok minyak goreng akan berkuasa penuh dalam pembentukan harga.

Baca juga: Politisi PDIP Soroti Demo Mahasiswa, Sebut Penumpang Gelap Sulit Diidentifikasi & Nasib Ade Armando

"Hal ini sangat riskan jika tidak tercipta pasar persaingan sempurna. Atau dengan kata lain terjadi monopoli hasil produksi dan pemasaran hasil produksi yang diatur sendiri oleh perusahaan besar," kata dia.

Selain itu, adapun masalah BBM yang menurut Fadly, justru semakin memberatkan masyarakat, khususnya mahasiswa. Dia mengaku, pendapatan orang tua yang masih dibawa standar, kondisi BBM yang langka akan menyulitkan. Nyaris, mahasiswa yang ke kampus mengalami gangguan.

Koordinator Umum (Kordum) Putra Umbu Toku Ngudang, menambahkan, aspirasi yang disampaikan ini agar DPRD bisa meneruskan ke pemerintah di tingkat daerah dan pusat. Ia menyebut, masalah ini sudah sangat memberi pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat kalangan menengah kebawa.

Baca juga: Direktur Politani Kupang Sebut Belum Ada Ijin Demo Yang Masuk Dari BEM Politani

Sementara itu, Ana Kolin mengaku, aspirasi yang disampaikan itu akan tetap dilanjutkan oleh pihaknya. Dia menyebut, DPRD belum bisa menjadwalkan untuk dilakukan pembahasan, sebab agenda telah disusun Badan Musyawarah (BANMUS).

Namun, DPRD berjanji akan menyampaikan pertemuan itu ke BANMUS sehingga bisa dijadwalkan dan dibahas.

"BANMUS bisa melihat kembali untuk menyisihkan satu hari agar dilakukan rapat dengar pendapat (RDP), gabungan komisi dan Pemerintah daerah terkait. Sehingga DPRD jangan dibilang diam-diam saja. Ini issue yang sangat mendunia yang sangat krusial menimpa kita semua," kata Ana Kolin.

Baca juga: Paskalis Witak Bertekad  Rebut Kursi Ketua DPC Partai Demokrat Lembata

Dalam waktu dekat, agenda itu memang belum bisa dilakukan sebab sudah ada jadwal kegiatan, juga perayaan hari raya paskah. Ana Kolin menjamin, pelaksanaan agenda itu akan dibahas setelah hari raya paskah. Peluang itu, bila ada diskresi dari pimpinan DPRD atas aspirasi tersebut.

Selain itu, Komisi II DPRD yang bermitra dengan dinas terkait mengenai masalah migor, juga akan dikoordinasikan agar bisa diperkuat dengan analisis dan data lapangan. Memang, kata Ana, sejak awal kelangkaan migor, dinas teknis telah melakukan kajian dan sidak untuk memastikan ketersediaan. Untuk itu, Ana Kolin berharap agar demonstran bisa bersabar dan hal ini akan tetap disampaikan ke pemerintah.

Baca juga: Anggota DPD RI Hilda Manafe Bantu Para Pendeta di Kota Kupang

Ana mengapresiasi gerakan mahasiswa yang telah menyampaikan dan menyikapi issue nasional ini. Dia menerangkan, gerakan untuk mendatangi DPRD sudah sangat tepat. Kemitraan itu, menurutnya harus terus dibangun.

Berikut ini, poin tuntutan AMARA NTT:

1. Segera Atasi Masalah Minyak Goreng! 2. Menolak Kenaikan PPN 11%!
3. Tolak Kenaikan BBM!
4. Hentikan Pembangunan IKN! Dan Menolak Pertemuan G20:
5. Hentikan Wacana 3 Periode Dan Penundaaan Pemilu!
6. Cabut UU Cipta Kerja! Dan Cabut UU PT No 12 Tahun 2012
7. Cabut PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan! 8. Cabut UU Jaminan Hari Tua No: 2 Tahuan 2022! 9. Sahkan RUU TPKS! Dan Sahkan RUU Masyarakat Adat!
10. Hentikan Eksploitasi Alam Secara Berlebihan! 11. Hentikan Intimidasi Terhadap Mahasiswa Dan Rakyat Yang Berjuang!
12. Wujudkan Sistem Pendidikan Ilmiah, Demokratis, Dan Mengabdi Pada Rakyat.!
13. Hentikan Pelanggaran HAM Di Tanah Papun! 14. Mendesak Pemerintah Menyelesaikan Masalah Pandemic C-19!
15. Kembalikan Jiwa Pers Yang Sebenarnya! 16. Perhatikan Tingkat Pendidikan Di Indonesia Timur! 17. Berikan Kepastian Kerja Kepada Tenaga Honorer Di NTT! 18. Berikan Perlindungan Terhadap Masyarakat Adat!
19. Revisi Kembali Perda No & Tabun 1974 Tentang Pelaksanaan Penegasan Hak Atas Tanah
20. Hentikan Pengawalan Pereman Dalam Setiap Aksi Massa Mahasiswa Dan Rakyat Di NTT!
21. Percepat Pembentukan Tim Satgas Untuk Menjalankan Permendikbad Ristek No 30 Mandiri Dan Berdaulat!
22. Jalankan Reforma Agraria Sejati Dan Pembangunan Industrialisasi Nasional. (Fan)