Berita NTT Hari Ini

DPRD NTT Rotasi AKD, Jonas Salean Jabat Ketua Komisi III  

Setelah kami sepakati AKD ini tentu kami akan melaksanakannya tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Editor: Edi Hayong
POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI
Ketua Komisi III DPRD NTT, Jonas Salean, saat diwawancarai di kantor DPRD NTT. Senin, 11 April 2022.  

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG-- Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) tengah melakukan rotasi terhadap Alat Kelengkapan Dewan (AKD). 

Khusus untuk Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTT, Hugo Kalembu diganti Jonas Salean yang sebelumnya menempati jabatan sebagai Wakil Ketua Komisi III. 

Dalam proses pemilihan yang berlangsung, nampak berjalan baik karena keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Pergantian tersebut bertujuan untuk regenerasi bagi anggota fraksi Golkar di DPRD NTT. 

Baca juga: Lulus Langsung Jadi PNS , Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2022 Sudah Dibuka, Simak Daftarnya

Hal tersebut disampai Jonas Salean usai dipilih sebagai Ketua Komisi III DPRD NTT di ruang Komisi III, Senin 11 April 2022. Mantan Wali Kota Kupang didampingi oleh Wakil Ketua Komisi, Viktor Mado Watun, Wakil Ketua Leonardus Lelo dan Sekretaris Yulius Uli.

"Setelah kami sepakati AKD ini tentu kami akan melaksanakannya tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bidang keuangan daerah," katanya. 

"Pak Hugo sebagai senior kami, beliau ingin ada regenerasi ditubuh Golkar jadi jabatan sebagai ketua diserahkan kembali kepada saya untuk melanjutkan kedepan," tambahnya. 

Baca juga: Organisasi Sayap Partai Gerindra Gelar Rakorda di Nekamese

Ditambahkannya, setelah menjabat, dirinya akan meningkatkan pengawasan keuangan dan pendapatan kepada perusahan-perusahan daerah agar lebih meningkatkan pendapatan mereka. 

"Kita sudah berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan sehingga perusahan-perusahan yang telah ada penyertaan modal mesti meningktakan kinerja dan pendapatan kepada daerah. Karena program pemerintah harus didukung oleh keuangan," tandasnya. 

Dikatakan DPRD bertugas untuk membantu pemerintah, apalagi saat ini pemerintah sangat membutuhkan banyak anggaran dalam menyejahterakan masyarakat.

Baca juga: Kabar Gembira, 5 Pasien Covid-19 di Manggarai Barat Dinyatakan Sembuh 

"Penurunan stunting dan masalah infrastruktur, pinjaman daerah menjadi hal penting untuk dibantu DPRD," tandasnya. 

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD NTT, Inche Sayuna, menyebut rotasi dilingkup DPRD NTT adalah hal biasa dan sudah diatur dalam tata tertib DPRD NTT

"Ada dua hal penting yang diatur dalam tata tertib kita terkait rotasi. Pasal 48-58 mengatur tentang rotasi anggota ke AKD yang diatur oleh masing masing fraksi. Dan Pasal 118 mengatur tentang rotasi fraksi gabungan periodisasinya 2,5 tahun," bebernya. 

Baca juga: Tikus Rugi Finansial, Monyet Pinjam Uang Ramalan Shio Besok 12 April 2022 Ayam Bisnis Menggembirakan

Karena itu, semua fraksi mulai mengatur anggotanya guna penempatan pada AKD yang ada. Politisi Golkar itu mengaku, hal itu sifatnya tidak wajib dan tergantung pada evaluasi fraksi masing-masing.

"Ada yang tetap dan ada yang berubah," imbuhnya. 

Sekarang ini pimpinan DPRD sedang menunggu usulan masing-masing fraksi lalu akan diumumkan pada rapat paripurna. Khusus menyangkut rotasi fraksi gabungan, menurutnya, ada surat yang diterima pimpinan DPRD terkait rotasi anggota PPP keluar dari Gabungan dan bergabung dengan Hanura. 

Baca juga: Bupati Sumba Tengah Optimis Program Food Estate Tingkatkan Penghasilan Petani

Menurut amanat tata tertib, kata Inche, sepanjang fraksi gabungan masih memenuhi syarat sebagai fraksi maka tidak ada masalah. 

Terkait perubahan pada fraksi gabungan maka ada proses lain yang harus dilakukan juga yaitu perubahan terhadap tata tertib. Sebab, komposisi fraksi berubah dan tentu nama fraksi juga berubah sebagaimana yang disebutkan dalam tatib DPRD NTT.(Fan)

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved