Sudah Kerja Bertahun-tahun, Sopir Ambulans di Lembata Belum Dapat SK Tenaga Kontrak

Laporan POS-KUPANG.COM.COM, RICKO WAWO

POS-KUPANG.COM.COM, LEWOLEBA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lembata mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata segera mengangkat para sopir mobil ambulans yang selama ini bekerja di beberapa Puskesmas menjadi tenaga honor daerah (Honda).

Menurut Juru Bicara Komisi 3 Alexander Arakian, hal ini beralasan, karena sopir mobil ambulans yang selama ini bekerja di setiap Puskesmas tidak mendapat Surat Keputusan (SK) Kerja Sama Operasional (KSO) dari Pemda Lembata, padahal mereka sudah bekerja bertahun-tahun.

 Informasi ini mengemuka dalam Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Lembata Tahun Anggaran 2021 yang berlangsung di Kantor DPRD Lembata, Kamis, 31 Maret 2022.

 "Tahun ini ada beberapa sopir mobil ambulans Puskesmas tidak dapat SK KSO, namanya tidak ada, padahal mereka selama ini diperbantukan di sana," keluh Arakian di hadapan Bupati Lembata Thomas Ola Langoday dan Sekda Paskalis Ola Tapobali yang hadir dalam rapat tersebut.
  
Arakian menilai, seharusnya, pemerintah lebih responsif menyikap masalah itu, bukan menunjukkan sikap masa bodoh dan bahkan tidak pernah berpikir serius soal hak para sopir mobil ambulans.
  
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang ada di Puskesmas. Sebab, kata dia, para sopir tersebut juga merupakan bagian inti dari pelayanan di setiap unit kesehatan.

Baca juga: Liga 1: Mutiara Hitam Persipura Jayapura Degradasi dari Liga 1, Fans Minta Evaluasi Manajemen

"Mereka hanya sebatas terima upah sukarela dari ASN di sana. Lalu begitu semua waktunya hanya habis di situ dan dihargai dengan sukarela saja, kan tidak bisa begitu juga," ujarnya.

Arakian mengaku kecewa dengan perlakuan Pemda melalui dinas teknisnya yakni Dinas Kesehatan Lembata. Dia bahkan sudah berulang kali menyampaikan hal ini di setiap rapat kerja dan rapat paripurna DPRD, akan tetapi tetap saja hasilnya nihil. Pemda masih saja masa bodoh.

"Tapi sampai sekarang, informasi terakhir yang saya dapat ada yang tidak masuk dalam perekrutan KSO," ujarnya kecewa.
"Paling kurang dia tahulah, haknya setiap bulan itu berapa, itu menjadi perhatian sebab mereka setengah mati di bawah," pintanya.

Dia pun mendesak, Dinas Kesehatan Lembata segera menindaklanjuti masalah sopir kendaraan ambulans yang sampai hari ini bekerja tanpa status dan insentif.
"Dinas segera merencanakan anggaran guna membiayai tenaga KSO serta sopir ambulans yang sudah lama mengabdi agar mendapat insentif," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lembata, Said Kopong menjelaskan, alokasi anggaran untuk PPN PNS/KSO sudah kembali ke masing-masing dinas.

Pihaknya hanya sebatas merekap usulan dari setiap dinas berdasarkan alokasi anggaran yang ada, bukan merekrut.
Menurut Said Kopong, seharusnya Dinas Kesehatan yang memperjuangkan usulan kebutuhan aparatur dan alokasi anggaran. Tugas BKD mengeluarkan SK sesuai usulan tersebut.

"Kapus mesti ngotot ke Dinas untuk usul. Kondisi OPD mereka lebih tahu," tandas Said Kopong ketika dihubungi wartawan.

Untuk diketahui, sejak SK KSO dikeluarkan beberapa waktu lalu, beberapa nama sopir mobil ambulans tidak ada, sementara di tahun anggaran sebelumnya, nama mereka terdata sebagai KSO sopir mobil ambulans.

Kondisi ini semakin parah, sebab sampai dengan saat ini, sejak SK KSO terbit di awal Februari 2022, beberapa dari mereka masih setia bekerja dengan upah dari sumbangan sukarela para ASN tempat dia bekerja. (*)