Berita NTT Hari INI
APBN Tetap Kerja Keras Menjaga Laju Pemulihan Ekonomi di NTT
APBN diposisikan sebagai shock absorber atas berbagai gejolak dan tekanan global untuk menjaga kondisi ekonomi
lihat foto
POS-KUPANG.COM - Kementerian Keuangan telah menyelenggarakan Rapat Asset and Liability Committee (ALCo) Regional Nusa Tenggara Timur yang diinisiasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kanwil DJPb Provinsi NTT) dan diikuti Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB dan NTT, serta Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara.
Rapat ALCo dilaksanakan setiap bulan dalam rangka early warning system pelaksanaan APBN, sehingga dukungan APBN pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah NTT dapat dijaga secara optimal.
Pokok-pokok hasil rapat bulan Maret 2022 untuk periode yang berakhir tanggal 28 Februari 2022 terangkum dalam siaran pers ini.
Gambaran Umum Perekonomian
Dari sisi ekonomi global, risiko terus mengalami peningkatan yang khususnya didorong percepatan normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat serta konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina.
Baca juga: Lokasi Pertandingan Bali United vs Persik, PT LIB Serahkan Keputusan ke Polda Bali
Kombinasi tersebut menimbulkan kenaikan harga komoditas global khususnya sektor pangan dan energi, serta kenaikan inflasi di beberapa negara maju.
Hal ini berpotensi meningkatkan volatilitas arus modal, nilai tukar, dan sektor keuangan, serta mendorong percepatan normalisasi kebijakan moneter.
Di sisi domestik, laju pemulihan ekonomi terjaga. Mobilitas penduduk kembali meningkat sejalan membaiknya kondisi Covid-19.
Leading indicators menunjukkan pertumbuhan, antara lain Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berada di atas level optimis, peningkatan Indeks Penjualan Ritel (IPR), dan pertumbuhan konsumsi listrik industri dan bisnis. Kondisi pasar keuangan domestik terjaga relatif stabil dan resilient.
Hal ini tak lepas dari dukungan fundamental ekonomi yang kuat dan terus berada dalam tren pemulihan.
Pemulihan ekonomi di tahun 2022 terus berlanjut dan semakin menguat seiring dengan terus terkendalinya pandemi Covid-19.
Baca juga: Harga Minyak Goreng di Kabupaten TTU Melonjak Signifikan
Pemerintah akan tetap mewaspadai risiko ancaman pemulihan ekonomi domestik yang kini bergeser pada eskalasi geopolitik Rusia-Ukraina dan dinamika kebijakan moneter Amerika Serikat.
APBN diposisikan sebagai shock absorber atas berbagai gejolak dan tekanan global untuk menjaga kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, pengelolaan APBN dilakukan dengan terus memperhatikan keseimbangan pencapaian tiga tujuan, yaitu: a) menjaga kesehatan dan keselamatan rakyat; b) menjaga kesehatan dan pemulihan ekonomi; dan c) mengembalikan kesehatan APBN melalui reformasi perpajakan dan pelaksanaan UU HKPD.
Kondisi Perekonomian Provinsi NTT selama bulan Februari tetap kondusif dan terkendali mengikuti perkembangan perekonomian nasional. Selama bulan Februari inflasi tercatat sebesar 0,51 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 106,83 pada bulan Januari 2022 menjadi 107,38 pada bulan Februari 2022.
Kinerja net ekspor NTT pada bulan Januari tercatat meningkat 156 persen jika dibandingkan bulan Desember 2021.
Baca juga: Polisi Proses Hukum Orang Tak Dikenal Serang Dua Warga Di Kupang
Sementara kegiatan impor pada bulan Januari 2022 didominasi oleh kelompok komoditas biji-bijian berminyak. Kasus Covid-19 yang terkendali mendorong peningkatan mobilitas yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Perkembangan Pendapatan Negara Kinerja pendapatan negara sedikit menurun di awal tahun anggaran dibandingkan kinerja tahun sebelumnya, namun diharapkan akan semakin meningkat seiring peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan belanja negara sebagai faktor pengungkit.
Sampai dengan akhir Februari 2022, pendapatan negara di NTT tercapai sebesar Rp262,12 miliar.
Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Februari 2022 tercatat sebesar Rp213,14 miliar atau 83,25 persen dari target pendapatan, menurun 26,28 persen (yoy) yang didorong pertumbuhan negatif komponen PPh Final sebesar 22,92 persen dan PPN Dalam Negeri sebesar 65,85 persen.
Baca juga: Vaksinasi Covid-19 di Kota Kupang Mencapai101,56 Persen, Simak Datanya
Penurunan tersebut disebabkan adanya kenaikan restitusi PPh Non Migas dan PPN Dalam Negeri, perubahan ketentuan penyetoran PPh Final dari KPP Lokasi (Wilayah NTT) ke KPP Domisili (Luar Wilayah NTT), ketentuan baru terkait pembebasan pengenaan PPh terhadap pengusaha UMKM dengan omzet kurang dari Rp500 juta, serta volume transaksi yang menurun seiring dengan realisasi belanja Instansi Pemerintah pada bulan Februari tahun 2022.
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sampai dengan akhir Februari 2022 telah dimanfaatkan oleh 156 Wajib Pajak, dengan total penerimaan sebesar Rp8,27 miliar.
Untuk optimalisasi penerimaan pajak, PPS dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan akan terus disosialisikan, selain sinergi dengan pihak eksternal terkait dalam rangka pengumpulan dan pemanfaatan data untuk penggalian potensi perpajakan yang lebih berkualitas.
Baca juga: Vaksinasi Covid-19 di Kota Kupang Mencapai101,56 Persen, Simak Datanya
Penerimaan Bea dan Cukai sampai dengan 28 Februari 2022 mencapai Rp179,45 juta, tumbuh negatif Rp5,73 juta atau 3,09 persen (yoy) yang dipengaruhi menurunnya penerimaan dari sektor Bea Masuk sebesar 40,81 persen (yoy).
Sedangkan untuk sektor Bea Keluar dan Cukai mengalami kenaikan sejumlah Rp4,40 juta dan Rp9,11 juta dibandingkan tahun sebelumnya.
Realisasi penerimaan Bea dan Cukai pada bulan Februari 2022 secara keseluruhan lebih rendah 10,65 persen dari target, yang didorong oleh belum optimalnya produksi pabrik Barang Kena Cukai (BKC) sejalan dengan belum tumbuhnya permintaan pasar.
Di sisi lain, realisasi penerimaan Bea Masuk bulan Februari 2022 tumbuh positif 25,44 persen (yoy) yang didorong oleh peningkatan aktifitas impor di wilayah kerja KPPBC Atambua.
Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sampai dengan akhir Februari 2022 mencapai Rp3,17 miliar atau 20,08 persen dari target penerimaan tahun 2022.
Penerimaan piutang dan lelang pada bulan Februari lebih rendah 37 persen dari target, yang disebabkan adanya pembatalan lelang yang telah dijadwalkan pada bulan Februari karena tidak ada peminat. Selain itu juga terdapat pembayaran angsuran piutang negara yang direncanakan pada bulan Februari, namun telah disetor pada bulan Januari sehingga tercatat pada penerimaan bulan Januari.
Perkembangan Belanja Negara Hingga akhir Februari 2022, APBN melanjutkan kinerja dengan baik. Akselerasi belanja negera tetap terjaga untuk memberikan manfaat secara optimal kepada masyarakat di Provinsi NTT.
Realisasi belanja negara sampai dengan akhir Februari 2022 mencapai Rp3,724 triliun atau 11,20 persen dari pagu APBN 2022. Realisasi belanja negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp819,52 miliar dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp2,904 triliun.
Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 28 Februari 2022 mengalami kontraksi sebesar 6,2 persen (yoy), namun sudah membaik dibandingkan realisasi bulan Januari. Capaian realisasi didominasi realisasi belanja pegawai sebesar Rp391,77 miliar dan belanja modal sebesar Rp226,02 miliar.
Realisasi belanja K/L pada Februari 2022 lebih rendah (yoy) dikarenakan pada tahun 2021 banyak pekerjaan/proyek multiyears tahun 2020 yang jatuh tempo pada periode triwulan I tahun 2021.
Kanwil DJPb Provinsi NTT terus mendorong satker Kementerian/Lembaga untuk melakukan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran untuk percepatan pelaksanaan program/kegiatan di TA 2022, antara lain:
1. Perbaikan perencanaan dengan melakukan update rencana penarikan setiap triwulan.
2. Mempercepat pelaksanaan program/kegiatan/proyek yang jadwalnya tidak terikat dan memiliki nilai perikatan di bawah Rp200 juta pada triwulan.
3.Segera menetapkan penerima dana Bansos dan Banper serta mempercepat penyaluran Bansos dan Banper.
4. Kanwil melakukan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) triwulanan, menyusun Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) semesteran, dan melakukan penilaian kualitas pelaksanaan anggaran dengan menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
Ke depan, belanja negara akan terus didorong agar semakin optimal. Kebijakan pemerintah akan terus konsisten mendorong pertumbuhan yang inklusif dengan mengakselerasi pemulihan kesejahteraan, khususnya dari sisi penyerapan tenaga kerja yang lebih optimal serta pembangunan kualitas sumber daya manusia.
Kinerja penyerapan belanja pemerintah pusat pada bulan-bulan berikutnya diharapkan akan semakin membaik seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, pelaksanaan berbagai program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, serta berjalannya kontrak/proyek pemerintah pada triwulan I tahun 2022.
Selanjutnya, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan akhir Februari 2022 mencapai 12,54 persen dari target APBN 2022, tumbuh positif 14,4 persen dibandingkan realisasi tahun yang lalu.
Peningkatan ini ditopang realisasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2,839 triliun, sedangkan penyerapan DAK Fisik dan Dana Insentif Daerah masih belum terealisasi karena Pemda belum mengajukan permohonan salur.
Untuk itu Pemda perlu terus melakukan langkah-langkah strategis yaitu percepatan pelaksanaan lelang pengadaan barang/jasa, menyegerakan pemenuhan persyaratan penyaluran DAK Fisik, percepatan penetapan APBDesa, percepatan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa, dan segera mengajukan permintaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa jika semua persyaratan telah terpenuhi.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kanwil DJPb Provinsi NTT Kementerian Keuangan di Gedung Keuangan Negara Kupang Lantai III-IV, Jalan Frans Seda Walikota Baru, Kupang pada telepon (0380) 832380. Kanwil DJPb Provinsi NTT menerbitkan publikasi APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) edisi Maret 2022 yang memberikan informasi lebih detil mengenai realisasi pelaksanaan APBN di NTT hingga akhir bulan Februari 2022.
Publikasi ini memberikan paparan informasi terkini mengenai kinerja, fakta, dan data APBN serta hasil-hasil konkret APBN dari waktu ke waktu termasuk dampaknya terhadap perekonomian regional.(*)
