Berita NTT Hari Ini
PDIP NTT Tolak Jokowi Perpanjangan Masa Jabatannya
Pimpinan partai politik yang mengemukakan wacana itu, mungkin tidak pernah membaca UUD 1945, sehingga boleh berbicara sesuka hati
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai PDIP Nusa Tenggara Timur, menyatakan menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi untuk memimpin Indonesia lima tahun lagi. Presiden Jokowi akan berakhir masa jabatannya pada 2024 nanti.
Sekretaris DPD PDIP NTT, Yunus Takandewa mengatakan, tidak alasan kedepan untuk menunda pemilihan umum (Pemilu) sesuai dengan konstitusi.
Dia beralasan, regulasi telah mengatur, pemilu, termaksuk pemilihan presiden wajib dilaksanakan tiap lima tahun atau satu periode.
"Pendapat boleh saja, tapi kalau dilihat dari semangat membangun demokrasi maka tidak ada alasan apapun untuk melakukan penundaan pemilu," katanya, Rabu 23 Maret 2022 ketika dihubungi.
Baca juga: Kasus Covid-19 Naik, Pemprov NTT Percepat Vaksinasi
Pada prinsipnya, PDIP ingin agar penyelenggaraan pemilu taat pada konstitusi. Bagi dia, negara tidak dalam keadaan darurat sehingga diperpanjang.
Justru sebaliknya, saat ini negara dalam keadaan baik. Dia menegaskan, tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Nusa Tenggara Timur menegaskan menolak wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. PDIP mengaku taat terhadap konstitusi mengenai Pemilu.
"Kita taat konsitusi. Mulai dari ibu ketua umum sebagai pemegang mandat kongres, bahwa kita sangat taat konstitusi," kata Sekretaris DPD PDIP, Yunus Takandewa, Kamis 17 Maret 2022.
Baca juga: Jumlah Kasus Covid-19 Meningkat, Pemprov NTT Percepat Vaksinasi
Yunus menyebut, PDIP sendiri tetap mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam meraih pucuk kepemimpinan nasional. Sisi lain, konsitusi itu telah sah untuk dijalankan.
"Karena PDIP taat konsitusi maka rezim pemilu pun harus taat konstitusi," tegasnya.
Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang digulirkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar didukung Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mendapat tanggapan keras dari publik.
Selain masyarakat, Ketua Umum DPP Nasdem, Surya Paloh, dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak seluruh kader dan anggota Demokrat untuk menolak wacana itu.
Baca juga: 1.638 Orang Lulus PPPK Tahun 2021, Pemprov NTT Usul Penambahan Anggaran
Menurut AHY, penundaan Pemilu 2024 itu akan merubah konstitusi negara sehingga seluruh kader maupun anggota Demokrat harus menolak atau tidak terpengaruh.
"Saya meminta para kader untuk tidak terpengaruh dengan isu-isu yang sedang berkembang yakni menunda Pemilu 2024, karena itu akan mengubah konstitusi negara," kata AHY dalam sambutan pada acara pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat (PD) NTT secara virtual, Jumat 11 Maret 2022, petang di hotel Kristal Kupang.
