Vladimir Putin Terancam Lengser Dari Kursi Presiden , Anak- Muda Rusia Tak Suka Negaranya Berperang

POS KUPANG.COM -- Federasi Rusia akan menyelenggarakan Pemilihan Presiden tahun 2024

Presiden saat ini, Vladimir Putin kemungkinan akan mencalonkan diri lagi , namun posisi bisa saja lengser lantaran kebijakan innfasinya ke Ukraina

Kalangan muda negara itu sangat menentang invasi Rusia ke Ukraina . Sikap menolah invasi itu dengan melakukan aksi unjuk rasa di sentero negeri

Gelombang demonstrasi anti perang yang terjadi di penjuru Rusia digerakkan oleh anak-anak muda meski berhadapan dengan tindakan keras aparat keamanan menunjukkan menyatunya aspirasi kemuakan generasi muda terhadap politik ekspansif Presiden Vladimir Putin.

Baca juga: Rusia Tuduh AS Biayai Program Biologis Militer di Ukraina, Bukti Dokumentasi Laboratorium Dibeberkan

“Mau diakui atau tidak, saat ini Presiden Putin yang dulu populer sebagai pemimpin yang mampu menjadi panglima kebangkitan Rusia kini dikelilingi orang-orang seusianya. Dia hanya populer bagi generasi tua. Suka tidak suka, ini alarm bagi Putin dan partainya menuju Pemilu Rusia pada 2024,” tutur Pengamat Komunikasi dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sahid, Algooth Putranto, dalam keterangannya, Sabtu (19/3).

Generasi penggerak demonstrasi tersebut tentu saja bukan anak-anak muda yang dahulu mengelu-elukan Putin di masa kebangkitan Rusia. Secara alami, generasi Rusia pendukung Putin tersebut seiring waktu menua dan semakin lelah.

Generasi muda Rusia tersebut ada di usia 18-24 tahun yang secara umum adalah kelompok tech savvy sehingga sangat terpapar nilai-nilai demokrasi. Seperti halnya generasi muda di tempat lain, generasi ini sangat menentang perang yang dilakukan di Ukraina.

Baca juga: Rusia Serang Pangkalan Militer Ukraina, Seorang Tentara Ditemukan Hidup dalam Reruntuhan

Keterlibatan generasi muda ini dapat dimaklumi terutama karena sampai saat ini Rusia menerapkan wajib militer. Di Rusia, diberlakukan 12 bulan wajib militer untuk semua warga negara pria berusia 18-27 tahun bertugas selama satu tahun.

Presiden Putin pada 2019 juga pernah menyatakan melibatkan wamil dalam pertempuran masa kini yang didominasi teknologi merupakan hal yang tidak relevan, namun pada kenyataannya beberapa wajib militer telah ditangkap oleh pasukan Ukraina.

Kondisi ini semakin buruk dengan tindakan pihak Ukraina dengan menyebarluaskan rekaman video tentara Rusia yang tertangkap sedang menangis dan kelaparan sehingga dibantu diberi makan oleh masyarakat Ukraina.

Baca juga: Perang Rusia vs Ukraina: Dinilai Berkhianat, Vladimir Putin Penjarakan Tiga Jenderal Rusia

“Rekaman ini tentu meruntuhkan moral generasi muda Rusia yang terkena wajib militer. Ini jelas meruntuhkan moral anak-anak muda Rusia yang sejak 2019 cenderung kurang mempercayai Presiden Putin,” tuturnya.

Indikasi ketidaksukaan generasi muda adalah mengerasnya aksi-aksi demonstrasi di Rusia yang semakin solid pada tahun 2021 ketika mereka menggerakkan demonstrasi di banyak wilayah Rusia dengan isu anti korupsi.*

Putin: Rakyat Rusia yang Mendukung Barat Adalah Sampah dan Pengkhianat

Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Rabu (16/3) dengan tegas mengecam warganya yang memberikan dukungan kepada negara-negara Barat. Putin menyebut mereka sampah dan pengkhianat.

Putin mengklaim bahwa Barat sedang mencoba untuk menolak segala hal tentang Rusia. Menurutnya, semua warga Rusia yang mendukung Barat perlu disingkirkan dari masyarakat.

"Rakyat Rusia akan selalu dapat membedakan patriot sejati dari sampah dan pengkhianat, dan dapat memuntahkannya seperti lalat yang secara tidak sengaja terbang ke mulut mereka," kata Putin dalam pidatonya, seperti dikutip New York Times.

Lebih lanjut, Putin yakin bahwa memurnikan masyarakat dari orang-orang seperti itu akan memperkuat negara, solidaritas, kohesi, dan kesiapan untuk menanggapi setiap tantangan.

Putin juga mengecam propaganda media Barat yang membuat seolah-olah Rusia adalah pihak yang paling buruk. Ia melihat saat ini tidak ada lagi objektivitas dalam penyampaikan berita secara global.

"Kampanye informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya telah diluncurkan, melibatkan jaringan sosial global dan semua media Barat, yang objektivitas dan independensinya ternyata hanya mitos," lanjut Putin.

Dalam kesempatan tersebut Putin menegaskan bahwa perjuangan Rusia saat ini dilakukan untuk kedaulatan negara dan masa depan anak-anak Rusia.

Sikap keras Putin jauh berbeda dengan menteri luar negerinya, Sergey Lavrov. Satu hari sebelumnya, Lavrov dengan terbuka menyatakan bahwa Rusia melihat harapan bahwa kompromi dengan Ukraina dapat dicapai untuk mengakhiri perang.

Putin menggambarkan perang Ukraina sebagai bagian dari bentrokan eksistensial dengan Amerika Serikat. Putin juga meyakini bahwa perang ini akan membuka pintu menuju tindakan yang lebih keras di dalam negeri dan bahkan lebih banyak agresi di luar negeri.

* Vladimir Putin Bersumpah Bersihkan Rusia dari 'Sampah dan Pengkhianat', Tak Peduli Kritik dan Sanksi

Seakan tak peduli kritik dan sanksi dari Amerika dan negara-negaara Barat, Presiden Rusia Vladimir Putin bersumpah akan membersihkan Rusia dari 'Sampah dan Pengkhianat'.

Putin bahkan akan memberikan sanksi berat kepada mereka yang mengeritiknya dan menyerukan sanksi untuk Rusia atas Invasi ke Ukraina.

Mereka yang disebut Sampah dan Pengkhianat oleh Putin yakni orang Rusia yang diam-diam bekerja untuk AS dan sekutunya.

Ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun akan dijatuhkan kepada pihak yang menyebarkan berita palsu tentang militer atau menyerukan sanksi terhadap Rusia.

Dalam sebuah konferensi video yang disiarkan di TV, Putin menuduh Barat ingin menghancurkan Rusia.

"Setiap orang, dan khususnya orang Rusia, akan selalu bisa membedakan para patriot dari sampah dan pengkhianat dan memuntahkannya seperti pengusir hama yang secara tidak sengaja terbang ke mulut mereka," kata Putin, dikutip dari Bloomberg.

"Saya yakin bahwa pembersihan diri masyarakat yang alami dan perlu ini hanya akan memperkuat negara kita, solidaritas, kohesi, dan kesiapan kita untuk menghadapi tantangan apa pun," pungkasnya.

Hampir 15.000 orang telah ditahan dalam protes anti-perang di Rusia sejak Putin memerintahkan invasi 24 Februari, menurut organisasi hak asasi OVD-Info.

Dalam upaya lebih lanjut untuk menekan kritik, Rusia mengadopsi undang-undang media baru yang keras bulan ini.

Puluhan ribu warga Rusia dilaporkan melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari tindakan keras Putin.

Ditanya bagaimana pembersihan seperti itu akan dilakukan, jubir Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada Kamis (17/3/2022) bahwa orang-orang itu akan menghilang sendiri.

Mereka, kata dia, akan mengundurkan diri dari pekerjaannya atau meninggalkan Rusia.

"Beginilah pemurnian ini terjadi," jawabnya kepada wartawan melalui panggilan konferensi.

Ia menambahkan, bahwa banyak orang "menunjukkan diri mereka sebagai pengkhianat" pada masa-masa sulit.

Ancaman Putin datang dua hari setelah seorang produser di Channel One TV, milik pemerintah Rusia, menyela berita dan melakukan protes publik terhadap perang di Ukraina.

Aksi semacam ini jarang terjadi di Rusia.

Dalam aksinya, Marina Ovsyannikova mengangkat sebuah poster dengan tulisan "Mereka berbohong kepada Anda".

Ovsyannikova sempat diberi sanksi, namun Ketua Majelis Rendah Parlemen Rusia menyebutnya sebagai pengkhianat dan meminta agar dijatuhi hukuman berat.

Masyarakat Rusia menilai rentetan sanksi dari Barat perlahan melumpuhkan dan mengisolasi negara.

Rumah-rumah dan karier ditinggalkan untuk mencari perlindungan di negara tetangga, seperti Kirgistan, Georgia, Armenia, Turki, dan Israel.

Di sisi lain, Rusia menegaskan bahwa serangannya di Ukraina merupakan operasi militer khusus untuk melindungi dua wilayah separatis.

Namun, serangan Moskow beberapa kali menghantam pemukiman dan mengakibatkan korban sipil.

Beberapa kota di Ukraina saat ini juga sudah terkepung.

* Rusia Dituduh Lakukan Kejahatan Perang

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken menuduh Rusia melakukan kejahatan perang di Ukraina.

Pernyataan ini menyusul komentar Presiden Joe Biden yang menyebut Presiden Vladimir Putin sebagai 'penjahat perang'.

Bicara kepada wartawan pada Kamis (17/3/2022), Blinken mengatakan para ahli Departemen Luar Negeri sedang dalam proses mendokumentasikan dan mengevaluasi potensi kejahatan perang di Ukraina.

Kendati demikian, ia yakin Rusia melakukan pelanggaran selama invasi terjadi.

"Kemarin, Presiden Biden mengatakan bahwa – menurut pendapatnya – kejahatan perang telah dilakukan di Ukraina. Secara pribadi, saya setuju," kata Blinken kepada awak media. 

"Dengan sengaja menargetkan warga sipil adalah kejahatan perang. Setelah semua kehancuran selama tiga minggu terakhir, saya merasa sulit untuk menyimpulkan bahwa Rusia melakukan sebaliknya," ujarnya, dikutip dari Al Jazeera. 

Label 'penjahat perang' yang dituduhkan Biden kepada Putin pada Rabu lalu membuat murka Kremlin.

Pemerintah Rusia menilainya sebagai "retorika yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dimaafkan".

Sehari setelahnya, Biden menggambarkan rekannya dari Rusia itu sebagai 'diktator pembunuh' dan 'penjahat murni'.

Sementara itu, di Departemen Luar Negeri, Blinken berjanji untuk memastikan pertanggungjawaban atas pelanggaran di Ukraina.

* Putin Terancam Dibawa ke Peradilan Internasional, Ini Hukumannya Jika Terbukti Penjahat Perang

Invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai 24 Februri 2022 lalu telah menelah ratusan orang korban jiwa dan ribuan orang luka-luka.

Sebagian besar korban adalah warga sipil.

Tindakan Rusia ini dikecam semua pihak terutama Amerika Serikat dan negara-negra Eropa.

Presiden Amerika Serikat ( AS ) Joe Biden bahkan menyebut Vladimir Putin seorang penjahat perang.

Tak hanya itu, Pengadilan Internasional juga sudah mulai melakukan penyelidikan terhadap kejahatan Putin.

Kini Putin teramca, diseret ke Pengadilan Internasional seperti beberapa kepala negara lainnya.

Hukuman berat pun menanti Putin jika ia terbukti sebgai penjahat perang.

Meski, untuk membawa Putin keluar dari Rusia cukup sulit.

Presiden AS Joe Biden melabeli Putin sebagai Penjahat Perang karena dalam serangkaian penyerangan, pasukan Rusia membombardir rumah sakit dan bangsal bersalin hingga rumah warga sipil di Ukraina.

Lantas, apa arti penjahat perang dan siapa yang berhak memutuskan?

Dilansir AP News, menyatakan seseorang sebagai penjahat perang dan menghukumnya membutuhkan definisi dan proses tertentu.

Namun, setelah Biden melontarkan label tersebut, jubir Gedung Putih, Jen Psaki, menyatakan presiden bicara dari hatinya dan mengakui ada proses yang harus dijalani untuk membuktikan tuduhan itu.

Dalam sehari-hari, frasa 'penjahat perang' adalah istilah umum untuk seseorang yang mengerikan.

Penyelidikan atas tindakan Putin pun sudah dimulai.

AS dan 44 negara lainnya bekerja sama untuk menyelidiki kemungkinan pelanggaran, setelah disahkannya resolusi Dewan HAM PBB untuk membentuk komisi penyelidikan.

Ada penyelidikan lain oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), sebuah badan independen yang berbasis di Den Haag, Belanda.

Di hari invasi, Global Accountability Network yang bekerja sama dengan PBB, membentuk satuan tugas untuk mengumpulkan informasi kriminal terkait kejahatan perang.

David Crane, kepala Global Accountability Network, juga sedang menyusun contoh dakwaan terhadap Putin.

Dia memperkirakan dakwaan terhadap Putin bisa terjadi dalam setahun, meski tak ada batasan waktunya.

Siapakah penjahat perang?

Istilah penjahat perang berlaku untuk siapa saja yang melanggar seperangkat aturan yang diadopsi oleh para pemimpin dunia yang dikenal sebagai hukum konflik bersenjata.

Hukum itu itu berisi aturan negara berperilaku di saat perang.

Aturan-aturan ini telah dimodifikasi dan diperluas selama satu abad terakhir, diambil dari Konvensi Jenewa setelah Perang Dunia II dan protokol ditambahkan.

Aturan tersebut ditujukan untuk melindungi orang-orang yang tidak ikut serta dalam pertempuran dan mereka yang tidak dapat lagi berperang, termasuk warga sipil seperti dokter dan perawat, tentara yang terluka, dan tawanan perang.

Perjanjian dan protokol mengatur siapa yang bisa menjadi sasaran dan dengan senjata apa.

Senjata tertentu dilarang, termasuk bahan kimia atau biologi.

Kejahatan apa yang membuat seseorang dinyatakan penjahat perang?

Kejahatan itu masuk dalam pelanggaran berat, diantaranya berupa pembunuhan yang disengaja, perusakan secara luas, dan perampasan properti.

Kejahatan perang lainnya, termasuk sengaja menargetkan warga sipil, menggunakan kekuatan yang tidak proporsional, menggunakan perisai manusia, dan menyandera.

ICC juga menuntut kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan dalam konteks "serangan meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil mana pun."

Ini termasuk pembunuhan, pemusnahan, pemindahan paksa, penyiksaan, pemerkosaan, dan perbudakan seksual.

Cara yang paling mungkin bagi Putin untuk ditetapkan menjadi penjahat perang adalah, melalui doktrin hukum tanggung jawab komando yang diakui secara luas.

Jika komandan memerintahkan atau bahkan mengetahui atau berada dalam posisi untuk mengetahui tentang kejahatan, namun tidak melakukan apa pun untuk mencegahnya, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Bagaimana menyelidikinya?

Secara umum, ada empat jalur untuk menyelidiki dan menentukan kejahatan perang, meskipun masing-masing memiliki batasan.

Salah satunya melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Pilihan kedua adalah, jika PBB mengalihkan pekerjaannya pada komisi penyelidikan ke Peradilan Hybrid Court atau dikenal sebagai Mixed Court untuk menuntut Putin.

Yang ketiga adalah, membentuk tribunal atau pengadilan untuk mengadili Putin oleh sekelompok negara yang berkepentingan, seperti NATO, Uni Eropa, dan AS.

Pengadilan militer di Nuremberg setelah Perang Dunia II melawan para pemimpin Nazi adalah contohnya.

Terakhir, beberapa negara memiliki undang-undang sendiri untuk menuntut kejahatan perang.

Jerman, misalnya, sudah menyelidiki Putin.

AS tidak memiliki undang-undang seperti itu, tetapi Departemen Kehakiman memiliki bagian khusus yang berfokus pada tindakan termasuk genosida internasional, penyiksaan, perekrutan tentara anak dan mutilasi alat kelamin perempuan.

Di mana Putin mungkin diadili?

Rusia tidak mengakui yurisdiksi ICC dan tidak akan mengirim tersangka ke markas pengadilan di Den Haag, Belanda.

AS juga tidak mengakui otoritas pengadilan.

Putin dapat diadili di negara yang dipilih oleh PBB atau oleh konsorsium negara-negara yang bersangkutan, meskipun membawanya ke sana akan sulit.

Deretan Pemimpin yang Diadili atas Kejahatan Perang

Dari pengadilan pasca-Perang Dunia II di Nuremberg dan Tokyo hingga pengadilan ad hoc yang lebih baru, sejumlah pemimpin senior telah diadili atas tindakan mereka di negara-negara termasuk Bosnia, Kamboja, dan Rwanda.

Mantan pemimpin Yugoslavia Slobodan Milosevic diadili oleh pengadilan PBB di Den Haag, karena mengobarkan konflik berdarah ketika Yugoslavia runtuh pada awal 1990-an.

Dia meninggal di selnya sebelum pengadilan mencapai vonis.

Sekutunya di Serbia-Bosnia, Radovan Karadzic dan pemimpin militer Serbia-Bosnia, Jenderal Ratko Mladic, berhasil diadili dan keduanya kini menjalani hukuman seumur hidup.

Taylor Liberia dijatuhi hukuman 50 tahun karena mensponsori kekejaman di negara tetangga Sierra Leone.

Mantan diktator Chad, Hissene Habre, yang meninggal tahun lalu, adalah mantan kepala negara pertama yang dihukum karena kejahatan terhadap kemanusiaan oleh pengadilan Afrika.

Dia dijatuhi hukuman seumur hidup. 

Artikel lain terkait Perang Rusia Ukraina

Baca Artikel lain KLIK di Pos Kupang.com

Sebagian artikel ini sudah tayang di Kontan.co.id berjudul: Anak-Anak Muda Rusia Dinilai Tidak Senang dengan Politik Ekspansif Putin