IKN Nusantara

KPK Ungkap Ada Bagi-bagi Lahan di IKN Nusantara

Alex mengungkapkan temuan tersebut saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi secara hybrid.

Editor: Alfons Nedabang
KOMPAS.COM/ZAKARIAS DEMON DATON
Warga RT 05 Kelurahan Loa Ipuh Darat memasang plang bertuliskan mendukung pemindahan ibu kota negara. Mereka menyiapkan lahan seluas 15 hektare disiapkan warga buat bangun Kantor Kemendagri, Jumat (30/8/2019) sore. 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, mengungkap dugaan bagi-bagi lahan kavling di lahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal ini dia ungkapkan berdasarkan temuan dari informan KPK. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal sosok informan yang dimaksud. Alex mengungkapkan temuan tersebut saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi secara hybrid.

Turut terlibat di rakor tersebut yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Baca juga: Bambang Susantono Ungkap Pesan Jokowi Usai Dilantik Menjadi Kepala Otorita IKN Nusantara

"Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Dari informan kami sudah ada bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK," kata Alex dalam keterangannya, Kamis 10 Maret 2022.

Alex juga menyoroti soal perkara korupsi yang menjerat cukup banyak kepala daerah di Indonesia. Dia mengingatkan pesan Bung Hatta yang menekankan jangan sampai korupsi menjadi budaya.

Dia merasa heran mengingat setelah belasan tahun KPK berdiri serta berbagai operasi tangkap tangan (OTT) yang telah dilaksanakan, tidak membuat kapok oknum lainnya untuk melakukan korupsi. "Ini menjadi keprihatinan kami. Kenapa terus berulang?" tanya Alex.

Baca juga: Jokowi Sebut Duo Pimpinan IKN Nusantara Kombinasi yang Sangat Baik

Ke depannya, Alex berharap koordinasi pencegahan korupsi akan semakin baik. Dia menekankan supaya seluruh kegiatan bisnis di Kaltim dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar.

"Pajaknya dibayarkan, dampak lingkungan minim, perusahaan bertanggung jawab secara sosial. Jangan sampai tikus mati di lumbung padi. Seharusnya tidak ada masyarakat miskin di Kaltim. IKN juga menjadi prioritas kami," imbuhnya.

Diketahui, turut hadir di acara tersebut yakni Inspektur Jenderal Kemendagri, Kepala Perwakilan BPKP, Kepala Kanwil ATR/BPN provinsi Kaltim, Kepala Daerah Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, Bontang, Mahakam Hulu, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Paser, serta Forkopimda.

Baca juga: Apa Kata Ahok Jika Tak Dipilih Presiden Jokowi Sebagai Kepala Badan Otorita IKN Nusantara? Simak Ini

Kemarin,Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Wakil Menteri Perhubungan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara. Jokowi juga memilih petinggi Sinarmas Land, Dhony Rahajoe untuk mendampingi Bambang.

Sebagai doktor di bidang infrastruktur dari Universitas California, Berkeley, Bambang Susantono jadi wakil Presiden Asian Development Ban. Ia juga menjadi Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia.

Tak hanya Bambang, Dhony Rahajoe juga memiliki jejak rekam dibidang pengembangan kota.

Dhony Rahajoe yang saat ini menjadi Direktur Pelaksana Kantor Presiden Sinarmas Land juga tercatat sebagai pengembang kota mandiri Bumi Serpong Damai (BSD).

Baca juga: Ternyata Ini Sosok Kepala Badan Otorita IKN Nusantara yang Siap Dilantik, Bukan Ahok Atau Ridwan

Dengan dipilihnya kedua tokoh ini, Jokowi berharap Nusantara ke depannya dapat menjadi kota yang sangat memperhatikan lingkungan hidup, dengan pepohonan dan kelestarian alam.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Wandy Tuturoong membeberkan pertimbangan Jokowi memilih Bambang Susantono dan Donny Rahajoe untuk memimpin IKN Nusantara.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved