Berita Ende Hari Ini
Demonstrasi Pertanyakan Keabsahan Wabub Ende Curi Perhatian Warga
Aksi demonstrasi mempertanyakan keabsahan Wakil Bupati (Wabub) Kabupaten Ende, di depan Halaman Kantor
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oris Goti
POS-KUPANG.COM, ENDE - Aksi demonstrasi mempertanyakan keabsahan Wakil Bupati (Wabub) Kabupaten Ende, di depan Halaman Kantor DPRD Kabupaten Ende, rupanya mencuri perhatian warga, Kamis 24 Februari 2022.
Pantauan POS-KUPANG.COM, aksi yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Bersih Kabupaten Ende di Kantor DPRD ini, berlangsung sekitar pukul 11.00 Wita, setelah sejam sebelumnya aksi yang sama digelar di depan Kantor Bupati Ende.
Para pengendara roda yang tengah melintas di Jl. El Tari, depan Kantor DPRD Ende, terpantau berhenti menonton aksi demonstrasi tersebut. Warga sekitar, orang dewasa bahkan anak - anak ikut menonton.
Warga mengaku tertarik dengan orasi yang dibawakan oleh Kanis Soge dan Dion Mbangga secara bergantian.
Baca juga: Ketua DPRD Ende Didesak Terbuka ke Publik Terkait Polemik Wabub Ende
Dion dan Kanis menyuarakan, bahwa aksi demonstrasi tersebut, lahir dari kepedulian atas polemik proses pengusungan, pemilihan hingga pelantikan yang sampai hari ini menjadi polemik di masyarakat.
Mereka menuntut keterbukaan dan transparansi dari berbagai pihak terkait, agar masyarakat Kabupaten Ende, khususnya, bisa memperoleh informasi yang benar dan jelas serta tidak terkesan dibodohi.
Mereka juga mendorong agar insan pers di Kabupaten Ende agar lebih kritis dan berani mengungkap hal - hal yang tidak benar yang terjadi di Kabupaten Ende.
Terkait polemik keabsahan Wakil Bupati Ende, mereka mendesak pihak - pihak terkait agar terbuka ke publik, pasca adanya surat penarikan SK pelantikan Wakil Bupati Ende dari pihak Kemendagri.
Baca juga: Erikos Emanuel Rede Resmi Jadi Wabup Ende
Mereka menilai, polemik yang hari ini terjadi di publik, pertanda adanya ketidakberesan dalam proses pengusungan hingga pemilihan Wakil Bupati Ende.
Dalam pernyataan sikap yang disuarakan, salah satunya, massa aksi mempertanyakan SK persetujuan DPP gabungan partai politik pengusung. Padahal, menurut massa aksi, Fery Taso, selaku Ketua DPRD Ende, mengetahui adanya syarat SK DPP.
Namun, saat beraksi di depan Halaman Kantor DPRD Kabupaten Ende, tidak ada Ketua dan anggota DPRD.
Sementara itu, Sekwan Valentinus, kepada wartawan mengkonfirmasi, bahwa Ketua DPRD dan anggota sedang tidak berada di Kantor DPRD. "Mereka lagi Reses," katanya.
