Berita NTT Hari Ini
Nusa Tenggara Timur Catat 492 Kasus Covid-19 dalam Sehari
Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur melaporkan jumlah kasus covid-19 dalam sehari mencapai 492 orang
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG-- Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur melaporkan jumlah kasus covid-19 dalam sehari mencapai 492 orang. Jumlah ini tersebar di 17 Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur.
Kepala Dinas terkait, dr. Meserasi Ataupah, menjelaskan jumlah kasus itu terjadi pada Senin 21 Februari 2022. Dia menyebut, Kota Kupang menjadi daerah tertinggi penyumbang kasus dengan 177 orang.
Sementara, daerah berikutnya yakni Manggarai Barat 76 kasus, Ende 47, Sumba Barat Daya 35, Sumba Timur 30, Manggarai 28, Sumba Barat 22, Kabupaten Kupang 18, Sikka 14, Malaka 13, Lembata 10, Belu 6, Flores Timur dan Ngada masing-masing 5, Nageko 4, Manggarai Timur dan Timor Tengah Selatan masing-masing 1 kasus.
Baca juga: Cegah Penyebaran Covid-19 di NTT, Personel Ditsamapta Polda Patroli di Tempat Tongkrongan
"Total spesimen yang diperiksa 2.091 dan rapid antigen 2.055 spesimen," kata Meserasi.
Spesimen itu diperiksa pada 14 Laboratorium yang tersebar di hampir semua daerah. Total kasus, kata Meserasi, sebanyak 68.452 orang dengan yang sembuh 63.850 orang dan angka kematian 1.358 orang selama pandemi melanda negara ini. "Satu orang meninggal dunia kemarin," sebutnya.
Selain itu, ada juga pasien yang masih dirawat atau melakukan karantina sebanyak 3.244 orang dengan total positif rate hingga hari ini 23,53 persen.
Peningkatan kasus ini disebut dr. Meserasi tidak terlepas dari lengahnya penerapan protokol kesehatan covid-19.
"NTT sudah masuk gelombang ke III penyebaran covid-19 namun masyarakat kita banyak mengabaikan prokes seharusnya lebih diperketat," sebutnya.
Ia menegaskan, untuk melawan virus dengan berbagai variannya itu, hanya dengan penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi.
Kesadaran masyarakat menerima vaksin juga, disebut masih rendah. Untuk itu pihaknya terus mendorong dan melaksanakan pelayanan vaksinasi.
"Pemerintah daerah dan stakeholder mesti terlibat langsung dalam mempercepat pelayanan vaksin," tegasnya. (*)
