Peluang Ahok Tertutup Jika Presiden Inginkan Kepala Otorita IKN dari Kalangan Arsitek, Respon PDIP?

Bahkan meski saat ini Ahok tak lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta, namun namanya masih harum mewangi lantaran yang dikerjakan Ahok saat itu menjawabi keluhan masyarakat selama ini.

Artinya, kendati Ahok bukan berlatar belakang arsitek, namun apa yang dilakukannya justeru memperlihatkan betapa Ahok sangat mengerti bidang tersebut.

Dengan demikian, sangat tepat apabila Presiden memilih Ahok sebagai Kepala Otorita IKN dibandingan dengan figur lain.

Apalagi, Ahok dan Presiden Jokowi merupakan sahabat dekat yang saling mendukung dalam situasi apa pun.

Akan tetapi, jika Presiden Jokowi bingung menentukan sosok yang pantas mengemban jabatan itu, artinya Presiden Jokowi ibarat berada di persimpangan jalan.

Baca juga: Peluang Ahok Tertutup Jika Presiden Inginkan Kepala Otorita IKN dari Kalangan Arsitek, Respon PDIP?

Untuk diketahui, saat ini nama Ahok selalu diperbincangkan, karena dinilai mampu mengemban jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Baru.

Nama Ahok muncul, setelah nama ibu kota baru itu resmi dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu Nusantara.

Padahal, saat ini Ahok tengah asyik menjabat Komisaris Utama PT Pertamina.

Tapi benarkah Presiden Jokowi memilih Ahok karena kedekatan juga karena faktor kemampuan Ahok yang terbukti membangun Jakarta dan memenuhi aspek estetis?

Siapa pun tak bisa menjawabnya. Sebab hanya Presiden Jokowi yang tahu.

Namun, melihat kedekatan keduanya, tak mustahil jika Ahok bakal menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Baru bernama Nusantara.

Apalagi rekam jejak Ahok saat memimpin DKI Jakarta terbilang sukes, hal ini tentu menjadi dasar penunjukkan dirinya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengumumkan nama Ibu Kota Baru secara resmi.

Hal tersebut disampaikan Suharso dalam rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 17 Januari 2022.

"Ini saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah langsung dari Bapak Presiden yaitu pada hari Jumat. Jadi sekarang hari Senin, hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara," kata Suharso dikutip dari tayangan Kompas Tv, Selasa 18 Januari 2022.

Baca juga: Beredar Video Lawas 54 Detik Veronica Tan Eks Ahok Bahas Kehidupan Pribadinya, Tak Ada Nama Ahok

Kendati demikian, hingga saat ini Presiden Jokowi belum memberikan keputusan siapa bakal calon yang akan memimpin pemerintahan ibu kota baru ini.

Jika memang akhirnya Ahok terpilih menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Baru, lantas bagaimana posisi Ahok di Pertamina?

Mengutip Kompas.com, jauh sebelum memutuskan nama Nusantara, Jokowi telah menyebutkan empat calon nama kepala pemerintahan setingkat provinsi itu.

Baca juga: Sudah Diusulkan, Pembentukan Kortas Tipikor Polri Tunggu Jawaban Setneg

Empat nama calon kepala otorita Ibu Kota itu, yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Kemudian mantan Bupati Banyuwangi yang baru saja dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas.

Juga Bambang Brodjonegoro, mantan Menteri Riset dan Teknologi.

Termasuk satu orang lagi yakni mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA), Tumiyana.

"Kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyana, empat Pak Azwar Anas," ungkap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 2 Maret 2020.

Baca juga: Ahok Ungkap Ramalan Yang Mengerikan: 5 Tahun Lagi SPBU Sepi, Jumlah Pegawai Bakal Dikurangi, Kenapa?

Respons BUMN

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga sebelumnya sempat nyinggung soal nama Ahok yang digadang-gadang akan menjadi kepala Otorita Ibu Kota Baru.

Arya menjelaskan bagaimana nasib jabatan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) jika Ahok benar-benar terpilih menjadi kepala pemerintahan di tempat itu.

Pasalnya, saat ini yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) adalah Ahok.

Jika memang Ahok benar-benar dipilih sebagai kepala Otorita Ibu Kota Baru, kata Arya, pihaknya akan melihat kondisi terlebih dahulu.

“Selama aturan enggak ada yang dilanggar, kita masih berjalan biasa saja, sambil melihat kondisi yang ada,” kata Arya kepada Kompas.com, Kamis (5/3/2020).

Begini Profil Ahok

Mengutip Tribunnews.com, pemilik nama lengkap Basuki Tjahaja Purnama ini merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta.

Ahok ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) sejak tanggal 22 November 2019.

Lahir pada 29 Juni 1966, Ahok telah menempuh masa pendidikan yang panjang.

Pada tahun 1989, ia telah menyelesaikan pendidikannya di jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik Universitas Trisakti hingga mendapatkan gelar Insinyur.

Ahok juga telah menyelesaikan pendidikan lanjutannya ditingkat magister dengan gelar Master Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya, 1994.

Karier Basuki Tjahaja Purnama antara lain:

- Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode (2004)

- Bupati Belitung Timur periode (2005)

- Anggota DPR RI (2009), Wakil Gubernur DKI Jakarta (2012)

- Gubernur DKI Jakarta (2014)

Baca juga: Dulu Dihabisi Ahok Gegara Banjir, Lalu Jadi Orang Dekat Anies Baswedan, Kini Sering WA Ahok, Lho?

Gerindra Sebut Ahok Bisa Picu Konflik di Kaltim

Partai Gerindra sepertinya tak suka bila Ahok dipercayakan pemimpin IKN di Kalimantan Timur.

Pasalnya, Ahok dianggap punya catatan buruk saat memimpin DKI Jakarta.

Penilaian tersebut disampaikan Syarif, Wakil Ketua Partai Gerindra DKI Jakarta.

Syarif yang juga anggota DPRD DKI itu mengatakan, dirinya sangat tahu watak Ahok.

Menurutnya, Ahok tak pantas jadi pemimpin karena banyak omong dan kerap omongannya memicu masalah.

“Dia sudah memenuhi kombinasi sebagai seorang Gubernur, yah seorang pengalaman banyak tapi kan punya rekam jejak yang kontroversi,” ujar Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif pada Minggu 23 Januari 2022.

Menurut dia, Ahok bisa memicu konflik apabila ia memimpin IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Bahkan, kata Syarif, sosok Ahok yang kontroversial itu dikhawatirkan bisa menghambat proses pembangunan dan pelaksanaan IKN.

Sedangkan hal berikutnya, adalah jika Jokowi memilih Ahok maka tidak memberikan kejutan (surprise) bagi semua pihak. Sebab Ahok dekat dengan sang Presiden.

“Saya mengatakan tidak surprise, ya artinya buat apa sih menimbulkan polemik-polemik baru itu. Nggak perlulah, kita lagi konsentrasi pembangunan tapi diusulkan nama itu lagi kan nggak surprise menurut saya,” katanya.

Karena itu, Syarif berharap kepada Presiden Jokowi untuk menempatkan sosok yang lebih tepat karena dia menganggap Kepala Otorita IKN Nusantara harus memiliki kemampuan di bidang pemerintahan yang profesional. Dia meyakini banyak tokoh publik maupun pejabat di Indonesia yang memiliki kemampuan manajerial yang baik di bidang pemerintahan.

Baca juga: 5 Tahun Ditinggal Ahok , RPTRA Kalijodo yang Dibangun Mantan Gubernur DKI Masih Jadi Favorit Warga

“(Sosok) bisa gabungan kombinasi, seorang yang profesional punya nilai plus, atau orang pemerintahan yang profesional harus dikombinasi dan ini kan berat. Ini kan (IKN) barang baru pilih orang tepatlah kombinasi tadi,” jelas syarif yang juga menjadi Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta ini.

Dalam kesempatan itu, Syarif juga menghormati penyematan nama IKN Nusantara. Dia meyakini, Presiden Jokowi telah menentukan nama tersebut berdasarkan kajian yang mendalam dari para pakar bahasa dan sejarah.

“Pernyataan saya sih bisa diterima itu nama Nusantara, karena sudah punya kajian yah tidak mungkin buat nama secara gegabah itu, sehingga sudah ada kajian aspek-aspek yang dipertimbangkan. Jadi, ya bisa diterima sih nama itu,” ucap Syarif.

Sebelumnya, rapat Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-undang.

Pengesahan tersebut dilakukan setelah Ketua Pansus RUU IKN DPR Ahmad Doli Kurnia membacakan putusan tingkat I RUU IKN. Setelah pengesahan itu, Pemerintah akan menunjuk seseorang yang akan memimpin Ibu Kota Negara baru itu.

Presiden Jokowi juga sempat menyebut empat calon nama yang akan memimpin satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi itu.

Adapun nama-nama yang disebut yakni eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, eks Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, eks Dirut WIKA Tumiyana dan eks Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro.

Seperti diketahui, Ahok yang pernah tersandung kasus hukum dan dipenjara selama dua tahun. Ahok terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana penodaan agama, sehingga menjalani masa tahanan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Kota Depok pada 2017 dan 2019 lalu. (*)

Artikel ini telah tayang dengan judul" "Mengingat Lagi Sinyal Jokowi soal Kepala Otorita IKN, dari Ahok sampai Ridwan Kamil"