RSPP Betun Malaka akan Melakukan Pengadaan Obat Senilai Rp 1,9 Miliar Melalui E-katalog

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Nofry Laka

POS-KUPANG.COM, BETUN- Rumah Sakit Penyangga Perbatasan ((RSPP) Betun di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, merencanakan akan melakukan pengadaan obat-obatan senilai Rp 1,9 Miliar melalui E-katalog.

Hal itu disampaikan oleh Direktris RSPP Betun, dr. Sri Charo Ulina atau akrab dikenal dokter Lina Sembiring kepada Pos Kupang melalui layanan pesan Watsupnya, Selasa 15 Februari 2022.

Menurut dokter Lina Sembiring, perencanaan pengadaan kebutuhan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui E-katalog.

"Pengadaan itu bukan hanya obat-obatan tapi termasuk bahan medis habis pakai seperti (jarum, infus, masker dll) dan reagen laboratorium," ucapnya.

Baca juga: Diserang DBD, 4 Pasien Dirawat di RSPP Betun, Malaka

Lanjut dokter Lina Sembiring, anggaran ini sesuai pagu anggaran pada rumah sakit tahun 2022.

Hal ini juga menjawab terkait dengan beberapa persoalan pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Malaka terkait pengadaan obat-obatan tahun 2021.

Direktris RSPP Betun, dr. Sri Charo Ulina, menyatakan, proses pengadaan obat-obatan tahun 2021 sedikit ada kendala karena hutang sejak tahun 2019 sampai Maret 2021 senilai Rp 4,8 Miliyar yang belum dibayar kepada beberapa pedagang besar farmasi baik lokal maupun Nasional.

"Sehingga mengakibatkan sistem lock saat kami melakukan pemesanan obat-obatan. Tapi pelayanan selama tahun 2021 tetap berjalan normal," ungkapnya yang juga Plt. Kadis kesehatan Malaka ini.

Baca juga: Gebrakan  SBS Hantar RSPP Betun Kini Jadi Rumah Sakit Terbaik di NTT

Dengan cara membeli secara langsung dan meminjam dari rumah sakit lain serta membuat permintaan ke Dinas Kesehatan Kabupaten.

"Akhirnya total nilai pembelajaan obatnya sebesar 2,8 miliyar," kata dokter Lina Sembiring yang juga Direktris RSPP Betun ini.

Lanjut lagi dokter Lina Sembiring,  hutang-hutang yang seperti saya jelaskan di atas sudah dibayar pada akhir tahun 2021 dengan berdasarkan hasil audit inspektorat Kabupaten Malaka.

Ditanya, ketersediaan tenaga medis terutama dokter umum berjumlah sembilan belas orang yang terdiri dari dua belas orang PNS dan empat orang tenaga kontrak dan tiga orang CPNS yang akan bertugas bulan depan. 

Sedangkan, untuk dokter gigi berjumlah tiga orang dengan rincian satu PNS dan satu kontrak serta satu CPNS yang akan bertugas bulan depan.

Untuk ketersediaan dokter spesialis sebanyak delapan orang yang terdiri dari spesialis radiologi, bedah, anestesi, anak, patologi klinik, konservasi gigi, obstetri dan ginekologi.