Soroti Gaji Guru dan Ketiadaan Dokter Spesialis di RDP DPRD Malaka

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Nofry Laka

POS-KUPANG.COM, BETUN- Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Malaka dengan Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, SH., MH bersama Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa 8 Februari 2022.

Anggota DPRD Malaka asal Partai Golkar, Merry Kain pertama menyoroti ketiadaan dokter spesialis yang sudah berangkat dari Malaka. Kalau tidak ada dokter spesialis bagaimana nasib masyarakat kita di Malaka.

"Bagaimana bisa dilakukan pelayanan kesehatan untuk masyarakat ditengah ketiadaan dokter spesialis terutama dokter spesialis penyakit dalam," tegasnya.

Kedua yang disoroti Merry Kain adalah soal gaji guru atau gaji ASN di Kabupaten Malaka yang belum menerima gaji tersebut alasannya apa?

Baca juga: Bupati Malaka Safari Rohani ke Paroki St. Mikhael Biudukfoho

"Kalau alasan utama adalah ketiadaan Sekda sehingga proses penanda tanganan terhadap DPA tidak dilakukan maka ini pun kita nilai pemerintah sengaja membiarkan hal tersebut," katanya.

Sebab kita sudah ketahui dengan pasti kalau Sekda Donatus Bere, SH akan pensiun pada akhir bulan Desember 2021 atau awal bulan Januari 2022 mengapa Pemda tidak menyurati Pemerintah Provinsi NTT untuk mengangkat Penjabat Sekda Malaka sehingga urusan gaji ASN tidak terjadi keterlambatan yang berlarut-larut.

Terkait dengan dengan ketiadaan dokter spesialis di Malaka Bupati Simon langsung meresponnya.

"Saya sudah menyuruh Direktris RSPP Betun untuk mengecek ketiadaan atau kekurangan dokter spesialis tersebut untuk dilakukan rekrutan baru," jelas bupati Malaka di aula Kantor DPRD.

Bupati Malaka Doktor Simon Nahak melalui Penjabat Sekda Malaka Silvester Leto menjawab terkait dengan keterlambatan gaji guru atau ASN termasuk anggota DPRD Malaka dirinya mengatakan, setelah dilantik pihaknya meraton untuk mengurus gaji guru atau ASN.

"Sejak hari Rabu Minggu lalu sudah diproses oleh pihaknya. Semoga secepatnya dilakukan pencarian," katanya. (*)